cover
Contact Name
Arifin
Contact Email
jpasdev@untan.ac.id
Phone
+6285845199635
Journal Mail Official
jpasdev@untan.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Administrasi Publik Magister Ilmu Sosial Untan Jl. Imam Bonjol Pontianak, 78124 » Tel / fax : 085654859733 / 085654859733
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
JPASDEV:Journal of Public Administration and Sociology of Development
ISSN : -     EISSN : 27454258     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.26418/jpasdev
Core Subject : Social,
Focus and Scope Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Sosiologi Pembangunan yang disingkat menjadi JPASDEV merupakan Jurnal yang memfokuskan pada bidang Administrasi Publik sebagai fokus utama, serta Sosiologi Pembangunan sebagai fokus kedua. Jurnal ini mengulas hasil penelitian atau studi literatur pada kedua bidang tersebut.� Cakupan substansi pada artikel meliputi: Manajemen Publik. Kebijakan Publik. Administrasi Pembangunan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pemberdayaan Masyarakat. Sosiologi Pembangunan
Articles 14 Documents
Impelementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Susilawati, Endang
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 1 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i1.41541

Abstract

ABSRACTAbstractPolicy implementation of HIV/AIDS Countermeasures in the Melawi Regency Health Office. The aim of this research is to describe and analyze the process of implementing HIV/AIDS policy in Melawi Regency in terms of communication, resources, disposition and bureacucratic structure. The research subjects include the Head of Health Office, Secretary of Health Office, the Division and Section Heads, Technical staff managing HIV/AIDS, Hospital director including the VCT Team and Private Hospitals, 11 Regency Public Health Center Heads, VCT Staff at the Nanga Pinoh Public Health Center, community Leaders, PLWHA and Key Population. Research results indicate that the implementation of HIV/AIDS countermeasures in Melawi Regency has not been as expected. It is observed from the communication stage that has not been well established in the response to the aforementioned illness, the inadequate resources of supporing infrastructure and funds that have not been focused. Human Resources have not been trained. Data collection, program managers, and the role disposisition of officers are not optimal. The bureaucracy structure has not been prepared properly, including SOP and SPM. This is observed from the different perceptions of the officers managing the HIV/AIDS program. The application system has not been well apprehended due to the absence of technical staff and PLHIV/key population unwilling to volunteer to be treated. Key words : The Implementation Policy, HIV/AIDS Countermeasures.
Evaluasi Kebijakan Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Rabies Di Kabupaten Kapuas Hulu Maryatiningsih, Maryatiningsih; Sugito, Sugito; Tohardi, Ahmad
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 1 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i1.41478

Abstract

AbstractThe research problem lies in the low success rate of the policy for the control and eradication of rabies infectious animal disease. The research objectives are to evaluate and analyze the policy for the control and eradication of rabies infectious animal disease. The research method was conducted qualitatively through interviews, observation and documentation. The results indicate that the policy for the control and eradication of rabies infectious animal disease observed from the effectiveness, efficiency, responsiveness, equity and accuracy is considered to have quite good results in the context of rabies prevention. Implementation of socialization and vaccination is considered quite effective and efficient even though it has not clearly shown maximum results. However, there has been an increase in preventing rabies; this can be done according to established guidelines and the support of relevant stakeholders. The community basically has a good response to rabies control and eradication policy, especially that related to health. In the aspects of effectiveness, efficiency, responsiveness, equity and accuracy are considered quite optimal due to adequate support and availability of facilities and human resources. However, in terms of adequacy, it has not been fulfilled due to wide reach of the region and the large number of cases that occur as well as the limited budget. Socialization has been implemented in almost all sub-districts in Kapuas Hulu Regency, while vaccination in one sub-district is implemented in all villages up to the hamlet; this proves that the benefits of socialization and vaccination are sufficiently felt by the community. The community has been able to anticipate and take action/first aid if bitten by rabies-transmitting animals and immediately go to the nearest community health center to get an Anti-Rabies Vaccine. Overall, the policy for the control and eradication of rabies infectious animal disease is quite good although there are still areas that have not been reached. Therefore, there are areas that are still at risk of rabies because the mobile nature of rabies-transmitting animals, especially dogs. According to the evaluation theory of William M. Dunn, policy evaluation on for the control and eradiation of rabies infectious animal disease is considered effective in the aspect of Effectiveness, Efficiency, Equity, Responsiveness and Accuracy but it has not been considered effective in the aspect of Adequacy. Key words : Policy evaluation, Control and eradication, Rabies
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum pada Retribusi Pelayanan Pasar Flamboyan Kota Pontianak Gunardi, Ahadian
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 2 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i2.43587

Abstract

AbstrakDalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 tentang “Retribusi Jasa Umum Pada Retribusi Pelayanan Pasar” yakni masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi pasar hal ini karena masih adanya kondisi sarana fasilitas pasar yang rusak, berkaitan dengan lambatnya respon dari petugas retribusi dalam pengambilan keputusan, sehingga ketegasan aparatur kebijakan masih rendah. Kurang meratanya informasi mengenai Perda Nomor 16 Tahun 2015 ke semua pedagang sehingga kesadaran dan kepatuhan pedagang untuk membayar retribusi masih rendah. Selain itu pula, masih rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur kebijakan terhadap kinerja petugas dilapangan dalam melakukan pemungutan retribusi pasar pada Pasar Flamboyan Kota Pontianak. Hal ini dapat menyebabkan target penerimaan retribusi pasar Flamboyan tidak mencapai 100% setiap tahunnya sebagai kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Retribusi Pelayanan di Pasar Flamboyan Kota Pontianak. Adapun menurut  Donald S. Van Meter dan Carl S. Van Horn, ada 2 (dua) indikator yang mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan, sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni karakteristik agen pelaksana dan komunikasi antarorganisasi serta aktivitas pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap ketegasan oleh petugas retribusi masih rendah dalam merespon keluhan pedagang, kurang gencarnya petugas pemungut retribusi dalam memberikan informasi melalui sosialisasi tentang pentingnya pembayaran retribusi terhadap pedagang yang transparan dan ketersediaan sarana informasi yang kurang memadai. Adapun saran dalam penelitian ini yakni perlu dilakukan koordinasi antar pelaksana kebijakan untuk menyediakan pelayanan yang cepat, tepat serta tanggap terhadap keluhan pedagang pasar Flamboyan. Selain itu, melakukan penyuluhan dan pembinaan dengan memberikan informasi yang transparan dan baru kepada pedagang melalui sarana informasi yang memadai Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Retribusi Jasa Umum.
Motivasi Pengungsi Etnis Madura dalam Peningkatan Ekonomi (Studi Kasus Relokasi di Satuan Pemukiman Dua (SP 2) Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya) Fazilah, Amira
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 2 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i2.43520

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan catatan dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pengungsi etnis Maduradari Kabupaten Sambas padapertengahan tahun1999, tercatat sebanyak 62.582jiwa (13.020KK ).  Permasalahan muncul terkait motivasi etnis Madura dalam peningkatan ekonomi pada tempat yang baru, yaitu di tempat relokasi sebagai tempat tinggal permanen dengan berbagai permasalahan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan Motivasi pengungsi etnis Madura dalam meningkatkan perekonomian di Relokasi Satuan Pemukiman Dua (SP 2) Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu tidak berpengaruh hal ini disebabkan karena etos kerja masyarakat etnis Madura itu sediri dan bukan karena motivasi mereka meningkat setelah mereka diungsikan karena banyak dari Masyarakat pengungsi etnis Madura yang dahulu di Sambas memiliki lahan yang luas dan peternakan. Ada dua faktor pendorong yang dominan dalam meningkatnya motivasi etnis Madura yaitu faktor kebutuhan fisikologis dan faktor rasa aman. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasana pendukung dalam memotivasi etnis Madura untuk lebih berdaya dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Kata kunci: Motivasi, Peningkatan Ekonomi, Etnis Madura
Model Penelitian Kebijakan Kualitatif Tohardi Tohardi, Ahmad
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 1 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i1.41615

Abstract

AbstractThe Policy Research Model that uses the quantitative approach is more complicated and commonly used by a quantitative paradigm. Therefore, there must be the other alternative methods that simpler, more pragmatic, and effective methods but without decreasing the scientific values. In this paper, The researcher suggest that a qualitative research model called the Tohardis qualitative research model abbreviated as MPKKT. MPPKKT is designed by the conventional or classic model. They are 1. Pre survey using the naturalistic model in exploring the various problems., 2. Focus Group Discussion (FDG-1) is as a research formulating, 3. Focus Group Discussion (FGD-2) is as a policy formulation, 4. Expert Judgment is as an evaluation of an eligibility policy, 5. Discussion with the stakeholders in considering the policy output to implement it. MPKKT has been applied on the thesis research by the postgraduate students in Magister Program of Social Sciences in Fisip Untan. Based on the above application, here can be inferred that simple and more practical in implementing it. Besides, because it is used the social policy paradigm, it has a highly probability in implementing it by the users. Key words: Policy Research, The Tohardis Qualitative Policy Research Model (MPKK).
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi Septiandini, Rikka
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 2 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i2.43466

Abstract

ABSTRACTThis research aimed to know the quality of service delivery. Assessment of the quality of service delivery is carried out by various institutions, one of which is the Ombudsman. DPMPTSP Melawi Regency is one of the OPD service providers that occupies the red zone in an assessment conducted by the Indonesian Ombudsman of West Kalimantan Province. To know the reason why red report cards on the quality of DPMPTSP Melawi Regency and provide input in the form of strategies to improve service quality, This aimed use qualitative method, using service dimention theory, then analyzed with SWOT analysis and again measured against the theory of service quality improvement strategies. The results of the research show 4 outlines of strategies that can be done by using strengths to take advantage of opportunities, take advantage of opportunities to overcome weaknesses, use strengths to avoid threats, and minimize weaknesses to avoid threats. The resulting strategy is very useful for improving the quality of service delivery in DPMPTSP Melawi Regency.Keywords: Service, Strategy, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PUTUSSIBAU Bessiar, M.
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 1 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i1.41512

Abstract

AbstractThe fundamental problem of the research is the policy implementation program of waste management in Kapuas Hulu is not as expected. Therefore, The responsibility of waste management program must be handled by all of the local government and the other stakeholders. The research aim is to describe and analyze the policy process of the implementation program. The research type is a survey research by the descriptive model. There are four Kelurahan in the research, namely Kelurahan Putussibau Kota, Kelurahan Hilir Kantor, Kelurahan Kedamin Hulu and Kedamin Hilir. The research result shows that the compliance of the implementers is in the Standard Procedure Operational. But, in the legal aspect is not optimally performed. The recommendation of this research is the local government, such as Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, must be immediately issued the local regulation on waste management. Besides, the local government must plan and establish the derivative regulation of the local regulation. .Key words : The policy implementation program of waste management , Compliance, Whats Happening
The Role of Political Parties in SBY's Era of Leadership Period 2004-2014 Rahman, Ishaq; Elyta, Elyta
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 2 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i2.43478

Abstract

ABSTRACT A country that implements the system as mentioned earlier is more towards an authoritarian system of government which aims to dominate and dominate the power of the state towards the people. Democracy cannot survive from such a closed state. In a basic concept of democracy, there is a fundamental principle, namely the principle of sovereignty of the people who run the government.Political communication is one of the many roles played by political parties in various available arrangements. The political party is required to communicate knowledge, issues and political thoughts.Constitutionally, the Government adopts a Presidential System in which the ministers in the cabinet are responsible to the president. But in practice the SBY-JK administration is more of a Parliamentary System. Keywords: political parties, democracy, SBY government
Implementasi Program Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika MelaluiI Jalur Perbatasan Negara Republik Indonesia Di Kalimantan Barat Kuncoro, Bhayu
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 1 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i1.41505

Abstract

AbstractThis research entitled The Implentation of the Narcotics Dark Circulation Eradication Program Through the Republic of Indonesias Border Line in West Kalimantan analyzed based on the theory put forward by Merilee S. Grindle. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. The type of data in this study is primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from various official documents related to research.The implementation of the Narcotics Dark Circulatioan Eradication Prgoram through the Republic of Indonesias Border Line in West Kalimantan has not been able to run optimally due to several factors, namely: 1. The esistence of interests that influence the parties affected by the program, 2. The strategy of the disadvantaged actors especially those involved in narcotics illicit traffincking, 3. Limited resources, 4. Top-down decision making locations.Based on these problems, the author can make suggestions, namely: 1. There needs to be a support program in the form of a border surveillance program, 2. Increasing the capacity of program implementors both in quality and quantity, 3. Focusing on eradication programs and other support programs in border areas. Key words : The Implementation Policy, Narcotics Eradication.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Satrio, Fuaddianto Fajar
JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol 1, No 2 (2020): JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development
Publisher : Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jpasdev.v1i2.43439

Abstract

ABSTRACTThis study describes the result of evaluation of the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) policy in Munggu Village, Ngabang District, Landak Regency. This study is based on the observation and interview conducted by the author at the Village Office of Munggu Village, Ngabang District, Landak Regency where problems are found in the preparation of village financial reports using SISKEUDES.The study aims to describe and analyze the evaluation of the Implementation of the Village Financial System(SISKEUDES) Policy in Munggu Village, Ngabang District, Landak Regency.The approach used in this study isdescriptive qualitativewhilemethods for collecting data are observation, documentation and interview.The collected data will be presented by reducing unnecessary data in the study and then drawing conclusions.There are 2 (two) perspectives of the results, which are‘compliance perspective’ and ‘what’s happening perspective’.Based on the results for Compliance perspective, the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) policy in Munggu Village, Ngabang District, Landak Regency Is not optimal yet, it can be seen from the delay in submitting village financial report so the implementation of the policy does not go according to the plan.In addition, the existing facilities and resources in Munggu Village are inadequate for the implementation of the SISKEUDES policy.Furthermore, based on the results for What’s happening perspective, the implementation of the policy is also not optimal yet. The replacement of the SISKEUDES operator in Munggu Village affect the implementation of the SISKEUDES application because it has an impact on delays in making financial reports using the SISKEUDES application.Keywords: evaluation, implementation, Siskeudes, compliance, what’s happening

Page 1 of 2 | Total Record : 14