cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 63 Documents
Penerapan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasah Maliyah di Rumah Pemondokan Mashuri, Abdul Aziz
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum salah satunya membahas mengenai retribusi pelayanan persampahan, Terkait dengan hal itu, RT/RW 02/13 Kelurahan Merjosari Kota Malang adalah salah satu pihak yang mengadakan progam pelayanan persampahan/kebersihan, namun dalam penentuan besaran tarif retribusinya tidak mengacu dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah Perspektif Fikih Siyasah Maliyah Imam Mawardi di Rumah Pemondokan Kelurahan Merjosari. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, Verifikasi, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Kebijakan pihak RT yang berorientasi untuk kemaslahatan umat, dan tidak mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dalam penetuan besaran tarif retribusi sampah, tidak efektif. 2) kebijakan tarif retribusi pengelolaan sampah yang digagas oleh pihak RT, sangat jauh dari aspek maslahat Imam Mawardi.
Efektivitas Surat Menteri PANRB No B/71/M.SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi di Bawaslu Kota Malang) Aodina, Ajeng
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, menteri PANRB mengeluarkan surat himbauan kepada ASN agar selalu menjaga netralitasnya. Bawaslu sebagai badan pengawas penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap netralitasan ASN khususnya dalam Pemilu. Terdapat rumusan masalah, pertama bagaimana Efektivitas surat Menteri PANRB No B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas surat menteri PANRB terhadap netralitas ASN dikota Malang dalam pemilu. Kedua Bagaimana netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam yang bertujuan untuk mengetahui netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Terdapat data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada anggota Bawaslu dan beberapa ASN dikota Malang dan dilengkapi data skunder yang bersumber dari buku. Hasil penelitian ini, pertama,surat himbauan menteri PANRB terhadap netralitas ASN dalam pemilu sudah cukup efektif dikota Malang, ditinjau dari minimnya pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu kota Malang dan upaya pengawasan Bawaslu, dari beberapa lembaga terkait pengawasan netralitas ASN, hasil wawancara terhadapa beberapa ASN yang ada dikota Malang terkait pemahaman terhadap netralitasnya dalam pemilu yang diatur didalam surat PANRB. kedua, netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam menjelaskan bahwa aparatur Negara sebagai penyelenggara Negara harus bersikap adil karena keadilan merupakan asas dalam menjalankan system suatu pemerintahan.
Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf dalam Pemilihan Umum Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019 Rosalina, Aula
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Batu Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penataan alat peraga kampanye di Kecamatan Batu Kota Batu dengan maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kecamatan Batu Kota Batu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batu, dan Panitia Pemilihan Kecamatan Batu. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengelompokan, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapat kesimpulan. Hasil studi ini menunjukkan 1) Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Batu Kota Batu belum berjalan efektif karena masih ditemukan banyak pelanggaran. 2) Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 menurut konsep mashlahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf jika dilihat dari fakta dilapangan belum sepenuhnya memenuhi ketiga unsur yakni kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi dan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum / nash. Karena diantara ketiga unsur tersebut berdasarkan data yang diperoleh dilapangan hanya pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum / nash yang terpenuhi.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pemilhan Umum 2019 Amirulloh, Azmi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian dengan judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 Terhadap Pemilihan Umum 2019 adalah sebuah kajian yang penting mengingat kajian tersebut masih jarang di teliti. Orientasi dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1). Implikasi putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 terhadap pemilihan umum serentak tahun 2019 di tinjau perspektif analisis hukum progresif. 2). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 mempengaruhi pemilihan umum 2019. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 sumber data yakni sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan sumber data skunder berasal dari putusan dan Undang-Undang. Kemudian di anlisis menggunakan motode yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah. Impikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 terhadap pemilihan umum 2019 bahwa terdapat kegagalan delevey consept yang tertuang pada putusan Mahkamah Konstitusi, konsep-konsep yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak di dukung dengan adanya sistem pemilihan umum yang menyesuaikan dan dapat mengakomodir konsep yang terkadung dalam putusan tersebut.
Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menjamin Persamaan Hak Kesempatan Kerja Perspektif Maslahah Mursalah Alfarizy, Muhammad Celvin
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), lembaga yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui usaha desa dan demi kesejahteraan. Diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengatur tujuan dari BUM Desa yaitu untuk membuka lapangan kerja. Namun hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini ditandai masih terdapat pengangguran di Desa Pujon Kidul. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam menjamin persamaan hak kesempatan kerja di Desa Pujon Kidul dan eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam menjamin persamaan hak kesempatan kerja di Desa Pujon Kidul perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, serta observasi. Kesimpulan bahwa dalam eksistensinya BUM Desa sudah sangat baik dalam sistem pengembangannya, namun ada temuan bahwa masih terdapat hak masyarakata yang belum terpenuhi yaitu dalam hak pekerjaan, yang melatar belakanginya yaitu kurang produktifitas masyarakat, Dalam perspektif maslahah mursalah sudah sejalan dengan tujuan syariat yaitu memlihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa dan harta benda.
Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah Zulfa, Desy Zuroida
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Daerah berhak membentuk produk hukum sendiri (Perda). DPRD bersama Pemerintah Daerah harus membentuk perda yang baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat daerahnya. Kinerja DPRD Kediri dianggap belum optimal karena dalam pembentukan peraturan daerah masih banyak inisiatif dari Pemerintah Daerah, tahun 2018 dari 11 Perda semua dari Pemerintah. Fokus penelitian 1) Optimalisasi DPRD Kabupaten Kediri dalam pembentukan Perda, 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Fiqh Siyasah. Pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian gedung DPRD Kabupaten Kediri. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik, karena dari 5 aspek yang digunakan dilapangan menjadi pisau analisis, hanya 1 aspek yang berjalan dengan baik yaitu aspek responsibilitas. (2) meskipun DPRD mempunyai kekuasaan legislasi, namun kekuasaanya berbeda dengan Ahlu al-halliwal Aqdi dalam ketatangeraan Islam. Kalau kita mencermati fungsi legislasi DPRD hanya sebatas terkait dengan kedaerahan, itu pun fungsi yang dimilikinya tidak secara utuh hanya dapat dan ikut dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setiyawan, Dimas Bima
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karena ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian berdampak pada Mahkamah yang tidak dapat lagi memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada. Kemudian Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa Perkara perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, namun sebelum peradilan tersebut terbentuk Mahkamah diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisa dengan menggunakan metode Hermeneutik atau penafsiran. Dengan demikian bentuk Peradilan Khusus Pilkada nantinya adalah bersifat ad hoc dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan Pilkada hanya khusus menyelesiakan perselisihan hasil Pilkada yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.
Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah Su’ud, Dimas Ilham Nabil Ibnu
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat yang sudah ditentukan yaitu Kawasan Tanpa Rokok, merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Pemeritah Kota Malang membuat kebijakan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ini merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam menanggulangi bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok. Penelitian ini membahas tentang 1.Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. 2.Analisis penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di beberapa kawasan tanpa rokok di Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan pustaka. Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang masih dalam tahap sosialisasi. 2. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa di Kota Malang Perspektif Maqashid Al–Syariah tingkatan Ad-Daruriyat mengingat Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. Maqashid pada tingkatan kelengkapan yang memperindah Maqashid pada tingkatan sebelumnya yakni Hifzh-Nafs (Perlindungan Jiwa). Berdasarkan tingkatan kepentingannya, kecenderungan oleh perokok aktif pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi mengurangi konsumsi rokok guna menjaga kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat Kota Malang.
Diskresi Dalam Implementasi Sistem Keuangan Desa Persepektif Teori Tafwidhi dan Tanfidzi Imam al-Mawardi Hajar, El Qorina
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa di Desa Sendangduwur belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur dengan konsep Tafwidhi dan Tanfidzi Imam Al-Mawardi. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan socio legal approach. Lokasi penelitian di Desa Sendangduwur. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengelompokan, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.
Kebebasan Berpendapat yang Dibatasi Oleh Pasal 310 KUHP Prespektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Abu Mansur A’la Al Maududi Fitrianingsih, Fitrianingsih
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a country of law and all matters relating to the life of the Indonesian people are regulated in positive rules (Law). The limitation of freedom of opinion by the Criminal Code really emphasizes the limitations of a person in carrying out criticism, the purpose of this study is to find out to what extent, freedom of opinion in Article 28 E (3) which is limited by Article 310 of the Presidential Criminal Code Law No. 39 of 1999 concerning human rights, as well as freedom of opinion as what is limited by the Criminal Code when viewed from the thought of Abu Mansur Al Maududi. The research method used is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The results showed that Article 310 of the Criminal Code has set sanctions for offenders and limits freedom of opinion, in other words these restrictions are made to regulate the life of a more civilized society. Criticism is held in high esteem, and Article 28 E regulates it as well as the Human Rights Law. Al Maududi argues that anyone who limits one's freedom so he opposes God's commands, but when criticizing must have the essence or high morality so that the criticism does not have an impact the critic can be subject to insults, or expressions of hatred even though under the pretext of criticism is an element of freedom, will but in criticizing it must be polite, firm, and have limits. Indonesia merupakan Negara hukum dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bangsa Indonesia telah diatur dalam aturan positif (Undang-Undang). Pembatasan kebebasan berpendapat oleh KUHP benar-benar menegaskan tentang batasan-batasan seseorang dalam melakukan kritik. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana , kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E (3) yang dibatasi oleh Pasal 310 KUHP Presktif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta kebebasan berpendapat seperti apa yang dibatasi oleh KUHP jika ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A’la Al Maududi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 310 KUHP telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku penghinaan dan membatasi kebebasan berpendapat, dengan kata lain batasan-batasan tersebut dilakukan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih beradab. Kritik dijunjung tinggi, dan dalam Pasal 28 E mengatur tentang hal itu begitupun dengan UU HAM. Al Maududi berpendapat siapapun yang membatasi kebebasan seseorang maka ia menentang perintah Tuhan, akan tetapi ketika mengkritik harus memiliki esensi atau moralitas yang tinggi agar kritikan tersebut tidak membawa dampak penyebabnya pengkritik bisa dikenakan dalih penghinaan, maupun ujaran kebencian walaupun dengan dalih kritik adalah unsur kebebasan, akan tetapi dalam mengkritik tetap harus santun, tegas, dan mempunyai batasan.