cover
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Articles 86 Documents
Pemanfaatan Aplikasi SIAP Dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo Andriawan, Deny; Guntur, I Gusti Nyoman; Wulansari, Harvini
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.139

Abstract

The PTSL target has increase from year to year, SIAP as an innovation technology by the Land Regional Office of Province DIY was made with the aim to accelerating juridical data collection in PTSL. The objectives of this study were (1) to determine the potential of SIAP implementation in the Land Office of Tebo Regency; and (2) there are supporting and inhibiting factors when the implementation of SIAP. Qualitative method with descriptive approach and the data collection by purposive sampling were used to answer research questions. The results showed that: (1) SIAP, which has been adjusted to the conditions of Tebo Regency, is able to recording 14-15 juridical data files / hour or approximately 4 minutes / file; and (2) there are 3 main categories as factors supporting and inhibiting the use of SIAP, namely human resources, facilities and infrastructure, and costs / budget. The conclusion of this study is SIAP can be used to accelerate the juridical data collection in Tebo Regency after its parameters are customized with the local condition. Target PTSL terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, SIAP sebagai sebuah inovasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dibuat dengan maksud untuk percepatan pengumpulan data yuridis dalam kegiatan PTSL. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data secara purposive sampling digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SIAP yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tebo mampu membantu perekaman data yuridis sebanyak 14-15 berkas/jam atau kurang lebih 4 menit/berkas; dan (2) terdapat 3 kategori utama sebagai faktor pendukung dan penghambat penggunaan SIAP yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya/anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SIAP mampu digunakan untuk percepatan pengumpulan data yuridis di Kabupaten Tebo pasca disesuaikan parameternya.Kata Kunci: PTSL, SIAP, data yuridis
Merancang Konsolidasi Tanah Untuk Menyelesaikan Konflik Tanah Tutupan Simatupang, Redimon Lala; Sutaryono, Sutaryono; Luthfi, Ahmad Nashih
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.138

Abstract

The confiscation of community land that occurred during the Colonial Government still has an impact to this day. The unclear status of community land is caused by the land polemic itself, whether the confiscation is accompanied by compensation or not. One of these incidents occurred in Parangtritis Village, Kretek District, Bantul Regency, which is known as land cover. The issue of land cover has yet to find a solution. Since the establishment of the Yogyakarta Special Region Agrarian Reform Task Force (GTRA DIY), land cover has been proposed as the object of land for agrarian reform. The mechanism offered is land consolidation. With land consolidation, it is not only possible to solve the problem of land cover itself by legalizing assets, but it is followed up by providing access and structuring existing access / assets Perampasan tanah milik masyarakat yang terjadi pada masa Pemerintah Penjajahan masih meninggalkan dampaknya hingga saat ini. Ketidakjelasan status tanah masyarakat diakibatkan polemik tanah itu sendiri apakah perampasan disertai ganti rugi atau tidak. Kejadian ini salah satunya terjadi di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, yang dikenal dengan nama tanah tutupan. Persoalan tanah tutupan hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Hingga Sejak dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta (GTRA DIY), tanah tutupan diusulkan sebagai tanah objek reforma agraria. Mekanisme yang ditawarkan adalah konsolidasi tanah. Dengan adanya konsolidasi tanah, tidak hanya dapat menyelesaikan masalah tanah tutupan itu sendiri dengan legalisasi aset, tetapi ditindaklanjuti dengan pemberian akses dan penataan akses/aset yang sudah ada.Kata Kunci: Konsolidasi tanah, Tanah tutupan, GTRA
Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar Akibat Gempabumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018 Ratode, Hartato Kurniawan; Nugroho, Tanjung; Sufyandi, Yendi
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.136

Abstract

Deformation, due to the earthquake and liquefaction, in Palu at 2018 has resulted the changes of the shape of land parcels that were registered and unregistered. Quantitative methods that supplemented with data interview were used to answer the research questions: 1) how many land movement occurred in the areas affected by liquefaction ?; and (2) what is the strategy carried out by the Palu City Land Office for those areas?. The results showed that the majority of land parcels in the liquefaction area could not be identified cadastrally, with an average lateral position difference of 7.016 m in Balaroa and 4.273 m in Petobo. Based on these conditions, the possibilities that can be done are reconstruction or re-measurement in areas that are not too severe and relocation of dwellings to areas of high severity. The conclusion of this study is there are several types in a liquefaction zone that require different land policy. Deformasi akibat gempabumi maupun likuifaksi di Palu pada tahun 2018 berdampak pada perubahan bentuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Metode kuantitatif yang dilengkapi dengan data hasil wawancara digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian: 1) berapa besar pergerakan tanah yang terjadi di kedua wilayah terdampak likuifaksi?; dan (2) bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu terhadap kawasan terdampak?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bidang tanah di area likuifaksi tidak bisa diidentifikasi batas bidang tanahnya secara kadastral, dengan nilai rata-rata perbedaan posisi secara lateral 7,016 m di Balaroa dan  4,273 m di Petobo. Berdasarkan kondisi tersebut, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah rekonstruksi atau pengukuran ulang di wilayah yang tidak terlalu parah dan relokasi hunian terhadap area dengan tingkat keparahan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tipe dalam sebuah area zona likuifaksi yang membutuhkan penanganan pertanahan yang berbeda.Kata Kunci: Deformasi, Posisi Bidang Tanah, dan Kebijakan Pertanahan
Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL Untuk Percepatan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Saputra, Mhd Teguh; Guntur, I Gusti Nyoman; Wiyono, Slamet
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.137

Abstract

The purpose of this research is to find out how the SANTRI PTSL application can accelerate the juridical data collection and the feasibility of developing the SANTRI PTSL application. Using qualitative methods with a descriptive approach and data collection techniques by means of observation, interviews and questionnaires. SANTRI PTSL is an application that helps the work of the juridical task force. The output of the SANTRI PTSL application is a form of application for land registration that has been filled in automatically following the data submitted by the community to the officers. After training and simulating the use of the SANTRI PTSL application for juridical data collection officers, it is seen that this application is able to accelerate the collection and processing of juridical data, and in terms of the feasibility of developing this application it is also suitable for use in the Kampar Land Office after the feasibility test and simplification of the application forms according to the format used by the Land Office. By using the SANTRI PTSL application, the Kampar Land Office can optimize existing human resources and save time in completing PTSL activities. Inovasi pertanahan guna mendukung percepatan kinerja dan pelayanan pertanahan terus diupayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi SANTRI PTSL dalam mempercepat pengumpulan data yuridis dan kelayakan pengembangan aplikasi SANTRI PTSL. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.Hasil kajian menunjukkan bahwa aplikasi SANTRI PTSL yang diimplementasikan dapat mengoptimalkan SDM yang ada dan menghemat waktu dalam penyelesaian kegiatan PTSL. Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Aplikasi ini juga mampu mengintegrasikan data fisik dan data yuridis untuk mempermudah pengadministrasian pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Inovasi, SANTRI PTSL
Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online Fitrianingsih, Fitrianingsih; Riyadi, Rakhmat; Suharno, Suharno
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.135

Abstract

The efforts of the Karanganyar Regency Land Office in realizing online services are carried out through digitizing land archives. This study aims to evaluate the digitization of land archives and the integration of digitizing land archives with maps of land parcels to online services. The research method was carried out through a qualitative descriptive approach. The results of the study show that not all digitization of land archives at the Karanganyar Regency Land Office is carried out in accordance with established regulations. Digitalization is done as a side job, which is limited to a step to increase the progress dashboard of PTSL achievements. However, this digitization can at least minimize problems related to the search for land archives. The results of the study also show that efforts to digitize land data have not been able to integrate digital land archives with Land Plot Maps in order to get online services. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. Kajian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan integrasi digitalisasi arsip pertanahan dengan peta bidang tanah menuju pelayanan online. Metode penelitian dilakukan melalui kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan tidak semua digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Digitalisasi dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, yakni sebatas langkah untuk menaikkan progress dashboard capaian PTSL. Namun demikian, dengan digitalisasi ini setidaknya dapat meminimalisir permasalahan terkait pencarian arsip pertanahan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa upaya digitalisasi data pertanahan belum mampu mengintegrasikan arsip pertanahan digital dengan Peta Bidang Tanah guna menuju pelayanan online.Kata Kunci: Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan, Peta Bidang Tanah Terintegrasi, Pelayanan Online.
Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport Enggartiasto, Deo; Setiowati, Setiowati; Martanto, Rochmat
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.134

Abstract

The Yogyakarta International Airport Railway Project provides easier access for the public. The implementation of land acquisition for the YIA Airport Railroad has experienced obstacles, namely the length of time providing compensation to people who are entitled to LMAN financing. In addition, there is a problem with the proof of the right to compensation for the land parcels of the 2019 PTSL participants whose certificates were issued after the IPL. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data comes from several parties who are considered important and are directly involved in the land acquisition process. The results showed that the process of paying compensation through LMAN was considered quite long by the community. This is due to the existence of a review and verification process according to separate standard operating procedure outside of Law Number 2 of 2012. Regarding these problems, it is important that land acquisition regulations with LMAN funding be issued. In addition, the delivery of information related to land acquisition to the community is the most important part for the community to cooperate. Proyek Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Pelaksanaan pengadaan tanah Jalur Kereta Api Bandara YIA mengalami kendala yaitu lamanya pemberian uang ganti rugi terhadap masyarakat yang berhak pada pembiayaan LMAN. Selain itu terdapat permasalahan alas bukti hak untuk ganti rugi pada bidang tanah peserta PTSL 2019 yang sertipikatnya keluar setelah IPL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data berasal dari beberapa pihak yang dianggap penting dan terlibat langsung pada proses pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan proses pembayaran uang ganti rugi melalui LMAN dianggap cukup lama oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya proses review dan verifikasi sesuai SOP tersendiri di luar Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Terhadap permasalahan tersebut, penting kiranya diterbitkan peraturan pengadaan tanah dengan pendanaan LMAN. Selain itu penyampaian informasi terkait pengadaan tanah kepada masyarakat menjadi bagian terpenting agar masyarakat kooperatif.Kata Kunci:  Pengadaan Tanah, LMAN, Review, Verifikasi. 
Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi Setiawan, Asta Tri; Kistiyah, Sri; Laksamana, Rofiq
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.133

Abstract

Legal action regarding the purchase of land, regulated in Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, stipulates that any land sale and purchase agreement must be proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). However the communities in Harapan Jaya Village do not use the sale and purchase agreement made by Land Registration Officer (PPAT) for their land transactions, especially transmigration lands. The practice of land transactions is better known as land sale and purchase unformal. The purpose of this research is find out the causative factors of land transaction unformal, the validity of the purchase of the land and the registration of ownership rights after the land right transfer in the Land Office which not proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). The results of research are Harapan Jaya Village prefer the land sale and purchase unformal because of the low cost and the easy process. Beside that the lack of knowledge about land transactions and the high level of mutual trust that occurs in the community. The sale and purchase of land unformal is legal according to custom law but does not fulfill the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. For the registration of the transfer of land rights, The Head of the Land Office makes a discretion or policy addressing these problems by looking at the provisions in Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997.Perbuatan hukum mengenai jual beli tanah, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa setiap perjanjian jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Masyarakat di Desa Harapan Jaya dalam transaksi jual beli hak atas tanah khususnya tanah transmigrasi tidak menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Praktik jual beli tanah tersebut lebih dikenal dengan istilah jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian mengetahui faktor penyebab terjadinya jual beli tanah di bawah tangan, bagaimana keabsahan jual beli tanah tersebut dan bagaimana pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT. Hasil penelitian jual beli hak atas tanah hak milik dibawah tangan di Desa Harapan Jaya dikarenakan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah, selain itu minimnya pengetahuan tentang tata cara jual beli tanah serta masih tingginya rasa saling percaya yang terjadi di masyarakat. Jual beli tersebut sah menurut hukum adat namun tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut Kepala Kantor Pertanahan membuat sebuah diskresi atau kebijakan menyikapi permasalahan tersebut dengan melihat ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi Setiawan, Asta Tri; Kistiyah, Sri; Laksamana, Rofik
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal action regarding the purchase of land, regulated in Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, stipulates that any land sale and purchase agreement must be proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). However the communities in Harapan Jaya Village do not use the sale and purchase agreement made by Land Registration Officer (PPAT) for their land transactions, especially transmigration lands. The practice of land transactions is better known as land sale and purchase unformal. The purpose of this research is find out the causative factors of land transaction unformal, the validity of the purchase of the land and the registration of ownership rights after the land right transfer in the Land Office which not proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). The results of research are Harapan Jaya Village prefer the land sale and purchase unformal because of the low cost and the easy process. Beside that the lack of knowledge about land transactions and the high level of mutual trust that occurs in the community. The sale and purchase of land unformal is legal according to custom law but does not fulfill the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. For the registration of the transfer of land rights, The Head of the Land Office makes a discretion or policy addressing these problems by looking at the provisions in Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997.Perbuatan hukum mengenai jual beli tanah, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa setiap perjanjian jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Masyarakat di Desa Harapan Jaya dalam transaksi jual beli hak atas tanah khususnya tanah transmigrasi tidak menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Praktik jual beli tanah tersebut lebih dikenal dengan istilah jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian mengetahui faktor penyebab terjadinya jual beli tanah di bawah tangan, bagaimana keabsahan jual beli tanah tersebut dan bagaimana pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT. Hasil penelitian jual beli hak atas tanah hak milik dibawah tangan di Desa Harapan Jaya dikarenakan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah, selain itu minimnya pengetahuan tentang tata cara jual beli tanah serta masih tingginya rasa saling percaya yang terjadi di masyarakat. Jual beli tersebut sah menurut hukum adat namun tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut Kepala Kantor Pertanahan membuat sebuah diskresi atau kebijakan menyikapi permasalahan tersebut dengan melihat ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011-2019 Terhadap RTRW Di Kota Bogor Reja, Prawira Danu; Riyadi, Rakhmat; Mujiati, Mrs
Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i3.128

Abstract

The land use changes cannot be avoided in the development process. There are many conflict of interest between the utilization and the spatial planning document (called as RTRW) on it. This condition occurred in Bogor City. This study aims to determine the magnitude, distribution, and pattern of spatial changes, as well as its suitability to the RTRW. By using descriptive quantitative research methods, it is concluded that the rapid development that occurs in the city of Bogor does not have major implications for the mismatch level between land use and the RTRW of Bogor City. By using the descriptive quantitative research method, it is concluded that the rapid development that occurs in the Bogor City does not have major implications for the mismatch level between the land use utilization and the RTRW of Bogor City. This is indicated from: (1) the high rate of conversion on agricultural land to non-agricultural; (2) 43.57% of the Bogor City area is experienced changes in land use utilization; (3) the value on rate of change is 645,395 ha / year; (4) the growth pattern is concentric and along the way; and (5) 62.76% of the area shows compliance with the RTRW
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas Dempo, Agung Anugra Putra; Salim, M Nazir; Farid, Abdul Haris
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.131

Abstract

In 2019, Musi Rawas Regency carried out land redistribution on ex-forest land. The issuance of Presidential Regulation Number 86 in 2018 is expected to accelerate the implementation of agrarian reform. This regulation requires the provision of technical standards, institutional, and stage of activity that run in ideal condition. Therefore, it is necessary to conduct research to explain the extent of the suitability of that components applied in its implementation. This research uses qualitative method and descriptive approach. The result of this research are in the form of mechanism for change of status of forest   area   through forest   area   inauguration and   the   implementation of that land redistribution is carried out according to procedure. Constraints encountered include the relinquishment of the forest area which is still at the official report of the boundary setting area  which  is still at the official report of the boundary setting  stage,  the revision of land use plan (RTRW) is still in progress, and some administrative deficiencies can be resolved appropriately with good coordination between that stakeholders involved.Pada tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas melaksanakan redistribusi tanah dari tanah eks kawasan hutan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Regulasi ini mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan sejauh mana kesesuaian komponen tersebut diterapkan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan   deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan dan pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dilaksanakan sesuai prosedur. Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan, dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat