cover
Contact Name
Dimas Abdullah Ali
Contact Email
dimasabdullahali@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
puslatlitbang@kpu.go.id
Editorial Address
Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
ISSN : 27221458     EISSN : 27148033     DOI : https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.32
Core Subject : Social,
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui upaya penjaminan hak pilih pasien rumah sakit dalam pemilu. Peneliti memiliki beberapa alasan yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, pertama, problem empiris dimana tidak ada kesesuaian antara fakta dengan hal yang diidealkan, yaitu hak pilih yang masih diabaikan meskipun dipandang sebagai pilar demokrasi. Kedua adalah problem formal yaitu tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penjaminan hak pilih pasien rumah sakit. Dan ketiga, problem pengetahuan dimana kajian mengenai hak pilih pasien rumah sakit sangat jarang ditemukan. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai inklusivitas dalam demokrasi dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif. Kemudian untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini diperkuat dengan konsep-konsep pemilu dalam kondisi darurat. Dengan mengambil studi kasus penjaminan hak pilih pasien rumah sakit pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menemukan beberapa variasi penjaminan hak pilih pasien. Variasinya adalah seputar penempatan TPS. Terdapat TPS yang berada di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Dari variasi ini, kemudian timbul permasalahan. Pemasalahan itu diantaranya adalah akses pemilu untuk pasien rumah sakit sangat terbatas. Diantaranya adalah, tidak ada TPS khusus, prosedur pemilih khusus yang ketat, fasilitas tambahan pemilih rumah sakit yang minim. Penelitian ini merekomendasikan kepada stakeholder terkait, bahwa untuk penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, diperlukan sebuah aturan yang khusus. Aturan ini utamanya mencakup fleksibilitas pasien untuk menjadi pemilih khusus, adanya fasilitas tambahan untuk pasien seperti mail vote dan pendaftaran pemilih khusus seperti pasien rumah sakit secara on line serta pendirian TPS khusus yang diperuntukkan untuk pasien rumah sakit beserta penambahan pengawasnya.
Articles 24 Documents
EFFEKTIVITAS KOTAK SUARA BERBAHAN DUPLEKS PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN Ima, Ima Nur Imani
Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2019): PENATAKELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI INDONESIA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i1.1

Abstract

ABSTRAK Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya. Agar terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas diperlukannya faktor-faktor pendukung perlengkapan pemungutan suara di antaranya yakni kotak suara. Adapun kotak suara yang digunakan pada Pemilu Serentak 2019 adalah yang terbuat dari dupleks. Kotak suara ini diragukan kualitasnya oleh sejumlah kalangan, lantaran dianggap tidak kokoh sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kecurangan. Didalam penelitian ini Penulis ingin melihat apakah effektif penggunaan kotak suara berbahan dupleks khususnya di Kepulauan Legundi Kabupaten Pesawaran pada Pemilu Serentak 2019. Mengingat Pulau Legundi merupakan daerah kepulauan yang memerlukan kehati-hatian dalam pendistribusian logistik terutama kotak suara yang berbahan dupleks. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menelaah berbagai sumber data yang diperoleh mengenai penggunaan kotak suara berbahan kardus atau dupleks pada Pemilihan Umum Serentak 2019. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa penggunaan kotak suara dupleks di Pulau Legundi berjalan secara effektif dengan tercapainya indikator-indikator effektivitas yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Kata Kunci : Effektivitas, Kotak Suara, Pemilu Serentak 2019
ANALISIS BEBAN KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) MENGGUNAKAN METODE FTE (FULL TIME EQUIVALENT) PADA PEMILIHAN UMUM SERETAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH cecep, Ricky Febriansyah
Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2019): PENATAKELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI INDONESIA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i1.15

Abstract

The 2019 Simultaneous Elections became a very heavy and broad workload for the Voter Organizer Group (KPPS). This is because KPPS must serve voters as many as 5 (five) ballots. KPPS expenses occur before, voting and counting and afterwards. The weight of the KPPS caused them to be exhausted, thus interfering with the voting and counting process, even causing work accidents such as illness and death. For this reason, work load calculation using the FTE (Full Time Equivalent) method is required. FTE method by dividing the work with real time. This research method is located at TPS 02 Padang Baru Village, Pangkalan Baru Subdistrict, Central Bangka Regency because KPSS has miscalculated so that the ballot box must be opened at the time of plenary at the PPK level (District Voting Committee). The method used by using work sampling in the process of counting votes conducted by KPPS at the TPS. From the FTE calculation results, the KPPS workload is included in the overload category, averaging above 2. With this FTE data as a recommendation for organizing elections so as not to provide a heavy workload for KPPS.
PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF INTEGRITAS PEMILU Dina
Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2019): PENATAKELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI INDONESIA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i1.16

Abstract

Updating voter data in the 2018 Sampang Regency Election leaves a problem that caused the Constitutional Court decision ordering the General Election Commission (KPU) to conduct a re-voting at all polling stations in Sampang. The Court considered that the Permanent Voter List (DPT) determined by the Sampang Regency KPU was invalid and illogical when compared to the DAK2 received by the KPU in the first semester of 2017, amounting to 844,872 while the DPT was 803,499, this meant that the number of permanent voters was 95% of the population. This research was conducted to examine the issue of updating voter data in Sampang District in the 2018 regional election and how efforts could be made to resolve it. The method used in this research is qualitative descriptive through in-depth interviews with member of KPU Kabupaten Sampang, PPK and Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Through the data research result can be described that the problem of voter registration in Sampang are unsynchronous regulations governing the source of voter data, PPDP is not professional in carrying out their duties due to pressure or influence from the local elite, lack of community participation in checking voter data, The updating officer still does not understand the shifting of the voter database from de facto to de jure which causes the emergence of double data between polling stations, villages, and districts, the lack of supervision and monitoring in the voter data updating process due to the inaccurate voter data.
MANAJEMEN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 Nainggolan, Franky Gilbert
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2020): ETIKA PEMILU DALAM RUANG-RUANG PENERAPAN
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i2.21

Abstract

Salah satu aspek penting bagi keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terletak pada keberhasilan penyelenggara Pilkada dalam menyiapkan logistik Pilkada di dalam suatu kegiatan manajemen logistik. Berjalannya kegiatan logistik tentu saja didukung oleh komponen-komponen yang ada dalam sistem logistik meliputi struktur fasilitas, transportasi, pengadaan persediaan, komunikasi, penanganan dan penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen distribusi logistik Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada komponen-komponen sistem logistik. Hasil penelitian ini diperoleh struktur fasilitas dalam mendistribusikan logistik, mulai dari gudang KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kurangnya ketersediaan sarana transportasi di PPK dan PPS di daerah-daerah kepulauan, dan kurangnya ketersediaan gudang logistik yang representative di PPK. Transportasi yang digunakan adalah truk, pickup, kapal pajeko dan pumpboat, kurangnya ketersediaan moda transportasi yang handal untuk mendistribusikan logistik dipengaruhi kondisi cuaca, dan kapal-kapal digunakan oleh pihak lain untuk kampanye, menyebabkan keterlambatan pendistribusian. Pengadaan persediaan dilakukan melalui e-tendering/e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan pengadaan langsung, beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, ada beberapa item logistik yang tidak lengkap halaman dan jumlahnya, dan kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan menyebabkan pengepakan dan penyimpanan logistik menjadi terlambat pada akhirnya menyebabkan terlambatnya jadwal distribusi. Tidak tersedianya logistik pengaman sebagai cadangan juga menyebabkan ketidakpastian sistem logistik yang menyebabkan terlambatnya pendistibusian logistik. Kurangnya komunikasi menyebabkan moda transportasi tidak tersedia dan terlambatnya pengadaan persediaan yang akhirnya terlambatnya pendistribusian logistik. Penanganan dan penyimpanan logistik dilakukan dari menerima, menyortir, melipat kertas suara, mengeset formulir, dan mengepak logistik kedalam kotak suara, ada beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, menyebabkan terlambatnya kegiatan pengepakan akhirnya menyebabkan jadwal pendistribusian logistik terlambat.
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS KPU KOTA KUPANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 Carolus Floriantono Dengi, Ajis Salim Adang Djaha, Jusuf Lery Rupidara
Bahasa Indonesia Vol 2 No 2 (2021): KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v2i2.28

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, terhadap akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan proportionate stratified random sampling terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner oleh sampel sebanyak 20 (dua puluh) orang PPK dan 103 (seratus tiga) orang PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang. Secara keseluruhan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang.
RE-DESAIN PENJAMINAN HAK PILIH UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT SEBAGAI UPAYA MENCAPAI PEMILU YANG INKLUSIF Al Mufti, Diwangkara Nafi
Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2019): PENATAKELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI INDONESIA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i1.32

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui upaya penjaminan hak pilih pasien rumah sakit dalam pemilu. Peneliti memiliki beberapa alasan yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, pertama, problem empiris dimana tidak ada kesesuaian antara fakta dengan hal yang diidealkan, yaitu hak pilih yang masih diabaikan meskipun dipandang sebagai pilar demokrasi. Kedua adalah problem formal yaitu tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penjaminan hak pilih pasien rumah sakit. Dan ketiga, problem pengetahuan dimana kajian mengenai hak pilih pasien rumah sakit sangat jarang ditemukan. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai inklusivitas dalam demokrasi dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif. Kemudian untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini diperkuat dengan konsep-konsep pemilu dalam kondisi darurat. Dengan mengambil studi kasus penjaminan hak pilih pasien rumah sakit pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menemukan beberapa variasi penjaminan hak pilih pasien. Variasinya adalah seputar penempatan TPS. Terdapat TPS yang berada di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Dari variasi ini, kemudian timbul permasalahan. Pemasalahan itu diantaranya adalah akses pemilu untuk pasien rumah sakit sangat terbatas. Diantaranya adalah, tidak ada TPS khusus, prosedur pemilih khusus yang ketat, fasilitas tambahan pemilih rumah sakit yang minim. Penelitian ini merekomendasikan kepada stakeholder terkait, bahwa untuk penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, diperlukan sebuah aturan yang khusus. Aturan ini utamanya mencakup fleksibilitas pasien untuk menjadi pemilih khusus, adanya fasilitas tambahan untuk pasien seperti mail vote dan pendaftaran pemilih khusus seperti pasien rumah sakit secara on line serta pendirian TPS khusus yang diperuntukkan untuk pasien rumah sakit beserta penambahan pengawasnya.
STUDI MALAPRAKTEK PEMILU DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN BUTON -, Awaludin
Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2019): PENATAKELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI INDONESIA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i1.34

Abstract

This study aims to determine the forms of Election malpractice that occur in the process of voting and counting at polling stations (TPS) in the implementation of simultaneous elections in 2019 in Buton District. Other than that, this study also aims to identify what factors influence the occurrence of Election Malappractice in Buton District, focus on the process of voting and counting at polling stations. The method used in this study is description research. Data sources in writing this thesis consist of primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews and observations. Structured interviews were conducted with election organizers in Buton Regency in this case members of Bawaslu, KPU, PPK, PPS and KPPS. While observations in the voting and counting process are conducted in 2 (two) different polling stations, namely TPS 001 Bungi Village, and 004 TPS, Kombeli Village. Meanwhile, secondary data in the form of voter data, data on the results of voting and counting, recapitulation of the results of vote counting, letters, and regulations related to the voting and counting process. The data that has been obtained is then analyzed by reducing, presenting and drawing conclusions. The results of the study showed that there were malpractices in the election in the process of voting and counting at polling stations in the form of ghost voters, double voting, writing inaccurate C1 form, manipulation of vote acquisition of Election participants, lack of logistics, inaccurate voter data, voting that does not provide comfort for all groups of voters and the implementation of voting and counting in a certain degree it is not transparent and inaccurate. While the factors that influence the occurrence of malpractice are in the form of heavy workload, lack of competency of KPPS officers, changing regulations and no legal certainty, witnesses to the Election participants did not understand their duties and roles at the polling station, and a large amount of logistics.
LITERASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN SLEMAN Viera Mayasari Sri Rengganis
Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2019): PENATAKELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI INDONESIA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i1.54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi literasi pemilih Penyandang Disabilitas, hambatan yang terjadi dalam pembentukan literasi pemilih tersebut, serta merekomendasikan sebuah desain kebijakan untuk membangun literasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman, serta program Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka membentuk literasi pemilih Penyandang Disabilitas. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Komisioner KPU Kabupaten Sleman dan perwakilan dari organisasi Penyandang Disabilitas. Selain itu dilakukan observasi terhadap kegiatan Perencanaan dan Proses Pembangunan Desa yang melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas. Kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: (1) Jika dilihat dari dimensi yang lebih luas yaitu literasi politik, maka Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman belum memiliki literasi politik yang memadai; (2) Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman masih terbatas memiliki pengetahuan tentang pemilu (literasi pemilih); (3) Hambatan yang ditemui dalam pembentukan literasi pemilih Penyandang Disabilitas utamanya karena ada diskriminasi dari keluarga, masyarakat dan pemerintah; (4) Proses pembentukan literasi pemilih diperoleh dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman. Rekomendasi yang bisa ditawarkan adalah: (1) Menciptakan regulasi yang mengatur sosialisasi dan pendidikan pemilih yang isinya tidak hanya terkait pemilihan umum; (2) Melakukan pendidikan politik dengan melibatkan keluarga Penyandang Disabilitas; (3) Mengoptimalkan konsep-konsep sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai agen yang aktif; (4) Mengoptimalkan peranan SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat). Kata Kunci: literasi politik, literasi pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih, Penyandang Disabilitas.
PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA Lati praja delmana
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2020): ETIKA PEMILU DALAM RUANG-RUANG PENERAPAN
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i2.61

Abstract

Pemilu serantak Tahun 2019 meninggalkan permasalahan akut yang berdampak pada kritisnya nilai demokrasi di Indonesia. Realitas menunjukan terdapat banyak pelanggaran yang menyumbang penurunan kualitas Pemilu yang disebabkan oleh politik uang. Permasalahan politik uang ini telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya, namun terdapat ruang kosong dalam penanganan politik uang yaitu penanganan tidak cukup melalui penguatan kelembagaan tapi juga melalui best practice dengan membandingkan penanganan politik uang yang telah dilakukan oleh negara-negara luar dan disesuaikan dengan keadaan Pemilu indonesia terutama kondisi lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang didukung oleh penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukan akar permasalahan munculnya politik uang adalah kandidat dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Sementara celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem Pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pencegahan dapat juga dilakukan melalui modifikasi sistem Pemilu campuran sehingga meningkatkan hubungan antar pemilih dan wakilnya yang tidak terputus pasca Pemilu pada akhirnya akan meminimalisir politik uang dan menekan jumlah caleg instan menjelang Pemilu.
INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU ADHOC, PRAKTIK ELECTORAL FRAUD OLEH PANITIA PEMILIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Iqbal, Muhammad
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2020): ETIKA PEMILU DALAM RUANG-RUANG PENERAPAN
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v1i2.69

Abstract

Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc atau Panitia Pemilihan adalah Penyelenggara Pemilu yang paling rentan menjadi pelaku kecurangan Pemilu (election fraud). Anggota PPK, PPS dan KPPS memiliki akses untuk bersentuhan langsung dengan peserta Pemilu dan alat kebutuhan pelaksanaan Pemilu, mulai dari TPS hingga surat suara. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang memberikan wewenang langsung kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan, terdapat 239 anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah diberhentikan tetap karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas. Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang paling banyak melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas oleh anggota Panitia Pemilihan. Pelanggaran yang dilakukan terdiri dari pelanggaran administrasi, malpraktek pemilu hingga tindak pidana pemilu seperti manipulasi pencoblosan surat suara, penggelembungan hasil perolehan suara hingga praktek suap yang terungkap di pemeriksaan anggota Panitia Pemilihan. Permasalahan integritas menjadi persoalan utama dalam evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dari sudut pandang electoral integrity, tingkat integritas Penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 menjadi hal krusial untuk perbaikan format kepemiluan di masa mendatang.

Page 1 of 3 | Total Record : 24