cover
Contact Name
Kadek Ary Purnama Dewi
Contact Email
aryartana2213@gmail.com
Phone
+62361-463378
Journal Mail Official
yustitia@unr.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Ngurah Rai, Padma-Penatih, Denpasar Timur
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Yustitia
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 19078188     EISSN : 27974170     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Yustitia adalah Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, yang menjadi sarana dalam menyebarluaskan gagasan atau pemikiran akademis di bidang ilmu hukum. Jurnal Yustitia terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Desember. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut : Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PERKAWINAN CAMPURAN Artana, I Made
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan atau perkawinan campuran adalah sesuatu hal yang sangat sakral karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama, karena suatu pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, agama, dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan orang tua dan anak. Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran mengingat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi- konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaturan kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua dan status hukum kewarganegaraan anak dibawah umur dalam hal perkawinan campuran terkait perceraian orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pengganti dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang merupakan suatu langkah dalam hal pengaturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara garis besar Undang-Undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperoleh dwi- kewarganegaraan terbatas yang banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Didalam tersebut mengenal adanya Dwi-Kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Status hukum Kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua adalah anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia akan tetapi nanti setelah ia berumur 18 tahun atau sudah menikah ia harus menyatakan pilihannya untuk memilih kewarganegaraan yang mana akan dianut olehnya apakah ayah atau ibunya. Perceraian tidak akan mengakibatkan kewarganegaraan anak hilang dan hangus maka dia bisa memilih warga negara sesuai yang dia kehendaki setelah dia berumur 18 tahun dan sudah menikah anak yang sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai Warga Negara Indonesia.P
PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA Aryana, I Wayan Putu Sucana
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of whistleblowers in the criminal law system in various countries can be seen from the role of whistleblowers in uncovering corruption cases. Some countries define the practice of corruption only in the public sector, but some other countries expand the practice of corruption, namely in the public sector and private sector. These provisions have implications for whistleblower protection. Each country has different policies for the protection of whistleblowers. However, basically, countries provide protection for the security of whistleblowers, both against personal safety, from lawsuits and from discrimination at the career level. Whistleblower protection is regulated by law. The protection system includes physical protection against whistleblowers or non-physical.
SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DAN IMPLIKASINYA Dewi, Cok Istri Dian Laksmi
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trademark is one type of intellectual property rights that are regulated in laws and regulations in Indonesia. Trademark registration is very important in trademark protection. This study discusses the trademark protection system and the implications of trademark registration. The trademark protection system uses the first to file system as regulated in Article 3 of the Trademark Law. The provision states that the right to a Mark is an exclusive right granted by the State to the owner of the Mark that is registered in the General Register of Marks for a certain period of time using the Mark himself or giving permission to other parties to use it. The implication of this trademark registration is that the trademark owner gets both preventive and respectful protection for the product being registered.
PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN S.Sos, SH.MH, adrie
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu aspek kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional ialah kinerja sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan dalam hal ini yaitu kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan untuk mengetahui upaya pemerintah guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum melalui media internet. Data yang diperoleh dalam penelitian hukum ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah: (1) Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dilakukan sebuah tim yang disebut Tim Penilai Kinerja PNS yang dibentuk oleh pejabat berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan; (2) Upaya pemerintah guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 adalah dengan menggelar sosialisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggulan, serta penilaian 360 derajat menjadi tonggak penting demi tercapainya visi Indonesia Maju pada 2045.
EKSISTENSI E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA Sari, Ni Putu Riyani Kartika
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang mendasari proses beracara di pengadilan di Indonesia. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit- belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Asas ini amat penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mendasari pelaksanaan perkara baik di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, dimana pelaksanaan dalam proses peradilan mulai dilaksanakan sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di pengadilan sampai dengan eksekusi putusan; tidak semata-mata hanya pada saat hakim memeriksa perkara. Seiring dengar berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi berbasis elektronik, atau saat ini dikenal dengan nama E-Court Eksistensi e-court yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Adminstrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hal pembaharuan sistem administrasi perkara. E-court merupakan instrumen yang dapat mempermudah proses beracara melaui aplikasi e- Filling (pendaftaran perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online) dan e- Summons (pemanggilan secara online).
IMPLEMENTASI PRINSIP MFN (MOST FAVOURED NATION TREATMENT) DAN NT (NATIONAL TREATMENT) GATT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO, yang pada intinya dalah intinya negara anggota WTO wajib mentaati standar perdagangan internasional, namun demikian tetap memberikan pengecualian khususnya bagi negara berkembang dan negara yang paling terbelakang untuk mengatur secara khusus hal-hal yang dianggap penting dan sangat berkaitan dengan kebutuhan negaranya dalam koridor perkembangan perdagangan internasional. Perdagangan yang di maksud tidak hanya dalam hal eksport dan import barang namun juga dalam usaha jasa pelayanan salah satunya yaitu jasa pelayanan pariwisata. Ada 4 piral utama yang di gagas dalam perjanjian internasional tersebut, empat pilar utama yaitu the rule against the use of quantities restrictions, the rule reduction tariffs and others barrier for trade, the rule of national treatment (NT) and the principle of most favored nation (MFN).
KEDUDUKAN WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Aryana, I Wayan Putu Sucana
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan cara yang strategis untuk mengungkapkannya. Dalam perkembangan hukum pidana, pengungkapan kasus korupsi dapat dilakukan oleh informasi yang diberikan oleh whistleblower yakni orang yang memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang ada di lingkungannya. Dalam penelitian ini akan dibahas dua rumusan masalah yakni whistleblower dalam konteks sistem peradilan pidana dan peran whistleblower dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Keberadaan whistleblower sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Peran whistleblower dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah sebagai pelapor, saksi, dan bahkan petunjuk dalam pembuktian pidana guna mencari kebenaran materiil.
PENGATURAN HARTA DALAM PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN Dewi, Kadek Ary Purnama
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perjanjian yang dapat menyimpangi ketentuan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai payung hukum perkawinan di Indonesia menentukan mengenai kesatuan harta antara suami dengan istri. Pemisahan harta perkawinan hanya dapat dilakukan dalam perjanjian perkawinan. dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pergeseran paradigma perjanjian perkawinan dan substansi yang diatur perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan, namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Substansi yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah perihal pemisahan harta suami dan istri.
KEDUDUKAN HARTA JIWA DHANA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI Artana, I Made
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta Jiwa Dhana merupakan harta yang diberikan oleh orang tua atau ayah kepada ahli warisnya atau keturunannya yang lain yang tidak berhak mewarisi harta benda milik orang tua atau ayahnya tersebut. Pemberian harta Jiwa Dhana hanya dapat dijumpai dalam hukum waris adat Bali. Seperti diketahui bahwa harta Jiwa Dhana itu hanya dapat dijumpai dalam hukum adat Bali yang khususnya diatur dalam hukum waris adatnya, maka pemberian harta Jiwa Dhana identik atau sama dengan pemberian hibah yang dalam hukum adat secara umum, oleh karena itu baik pemberian harta Jiwa Dhana dan pemberian hibah menurut hukum adat dianggap salah satu cara pewarisan. Menurut hukum waris adat Bali orang yang berhak memberikan harta jiwa dhana itu adalah ayah. Sedangkan seorang istri atau janda tidak mempunyai hak untuk memberikan harta jiwa dhana. Karena hukum waris adat Bali menganut azas Purusa atau Patrilineal yaitu garis kebapaan. Menurut azas Purusa atau patrilinial yang dianut dalam hukum adat Bali ini hanya anak atau keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dan berhak untuk mewaris sedangkan anak perempuan walaupun sebagai anak ia tidak berhak mewaris dari pewaris. Di dalam pemberian harta jiwa dhana dilakukan oleh orang tua atau ayah itu terbatas pada harta benda miliknya saja. Sedangkan harta pusaka yang belum terbagi tidak dibolehkan untuk di jiwa dhanakan. Pemberian harta jiwa dhana yang dilakukan oleh orang tua atau ayah, kadang kala dilakukan dengan syarat maupun tanpa syarat kepada si penerima harta jiwa dhana tersebut. Dan hal yang paling penting yang harus di perhatikan bahwa dalam pemberian harta jiwa dhana itu harus diketahui oleh ahli waris yang lain dan disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan pemuka-pemuka masyarakat agar pemberian itu menjadi sah.
KEWAJIBAN HUKUM ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR Andayani, I Dewa Ayu Yus
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia masih memiliki angka pravelensi yang tinggi terhadap jumlah perkawinan anak di bawah umur, terutama di pedesaan. Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah sosial dan masalah hukum yang berakibat negatif terhadap kehidupan anak yang melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dasar hukum kewajiban orang tua dalam pembatasan usia perkawinan bagi anak dan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di bawah umur. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan anak akan berakibat hukum berupa pidana terhadap orang yang melangsungkan perkawinan dengan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penyertaan kepada orang tuanya. Kontribusi orang tua dalam perkawinan anak menjadi dasar bagi pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.