cover
Contact Name
Mu'tashim Billah
Contact Email
mutashim1992@gmail.com
Phone
+6281213101465
Journal Mail Official
mutashim1992@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)
ISSN : 23027355     EISSN : -     DOI : -
Al-Mazaahib adalah jurnal pemikiran hukum milik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Al-Mazaahib merupakan jurnal yang berisi atau memuat karya-karya ilmiah yang terkait dengan pemikiran-pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan Jurnal Al-Mazaahib ini tentu sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori-teori hukum. Dengan demikian, Jurnal Al-Mazaahib ini akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 105 Documents
MEKANISME IMPEACHMENT MENURUT HUKUM TATA NEGARA DAN FIQH SIYASAH Majid, Abdul
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 1, No 2 (2012): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Presidential impeachment in government institutions are prepared to remind the President, in which tenure may be dismissed at any time in the middle of the road when actually violated the provisions of the Constitution 1945 outlined. Violations committed by the President and / or Vice President, as in Article 7A of the 1945 Constitution after amandmen, this requires a clear legal processes and institutions involved in the impeachment should dare to lay off, if there is strong evidence. Impeachment of the President according to constitutional law and jurisprudence Siyasah essentially the same explanations are only slightly different, Impeachment is a call or prosecution to demand accountability in the form of assembly, and the assembly is known as the Islamic syura (consultation). While the difference is in the Fiqh Siyasah not regulated in detail how the mechanism of impeachment of the President, while the constitutional law set out in the Constitution 1945 and the Law on the Constitutional Court No.. 24 of 2003. In Islam known more extreme in impeach the President. If the President has violated the social contract or betraying the country, the people can exercise his power through violence, war and even to murder though. While in constitutional law, if the president is no longer considered eligible as President, then drop by the President from office or deliberations through the legal process set out in the Constitution 1945
KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM DALAM PEMIKIRAN SAYYID MUḤAMMAD RASYÎD RIḌÂ DAN WAHBAH AZ-ZUḤAILÎ Yaqin, Nasrullah Ainul
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 5, No 2 (2017): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study of the  state law as the source of Islamic law in the course of usul fikih is still rarely performed by scholars of usul fikih, especially when discussing the sources of Islamic law; except what is done by Wahbah az-Zuḥailî in his usul fikih (al-Fiqh al-Islâmî), where he fully and comprehensively explains that State law can not be used as a source of Islamic law because it results from an intellectual sich. On the other hand, far beyond that, Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ has discussed in detail the state's jurisdiction as a source of Islamic law in his tafsir (al-Manâr). He accepted in absolute terms the jurisdiction of the State as a source of Islamic law from which the law contained the value of justice. Nothing else because the law of God is justice itself, as many are described in the Qur'an. According to Wahbah az-Zuḥailî the State law can not be used as a source of Islamic law because it is derived from the mere intellect, in which the scholars have agreed that pure reason can not be used as a source of Islamic law. Therefore, the law of the State can be used as a source of Islamic law if the law is based on divine revelation, either directly (Qur'an and Hadith) or not (general rules and spirit of Islamic law). In addition, although there are differences in views, there is an intersection between the two minds, which is equally acceptable to the state's jurisdiction as a source of Islamic law. Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ received the law of the State as a source of Islamic law from which the law contained justice, while Wahbah az-Zuḥailî received it from the law was based on divine revelation, whether it be directly or indirectly.Kata Kunci: Usul fikih, Hukum Negara, Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ, Wahbah az-Zuḥailî.
PENGELOLAAN BARANG TAMBANG DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Siregar, Anwar Habibi
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 2, No 2 (2014): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Earth minerals are the most important source should get special attention by humans, considering how valuable goods in the the world. In Islamic view, forests and minerals that are unlimited and may not be spent is public property and managed by the state, the results should be given to the people in the form of cheap goods in the form of subsidies for the primary needs of society such as education, health and public facilities. State-who are entitled to handle exploring (including management) minerals and distribute the results to the people of a country, in accordance with Islamic teachings. But also it is possible for states to cooperate with certain circles in realizing production patterns justified and realize justice in the distribution of minerals. In the other side, Mining law stipulates that the government should provide manageability mining rights to the three entities (private enterprises, cooperatives and individuals), and / or all or part of the mining activities which of course after getting a mining license from the government.
HUKUM MELAKUKAN SUJUD ANTARA MENDAHULUKAN TANGAN DAN MENDAHULUKAN LUTUT (TELAAH TA’ARUD AL-ADILLAH ATAS HADISHADIS TERKAIT) Rosidah, Hanik Atul
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 7, No 1 (2019): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sujud merupakan salah satu rukun salat, dimana rukun merupakan bagian penting dari salat itu sendiri dan keabsahan salat bergantung padanya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata cara sujud, disini ada beberapa perbedaan, yaitu ada beberapa hadis yang saling bertentangan. Penulis membahas hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, yaitu hadis tentang mendahulukan tangan atau lutut saat sujud. Problematika yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis ta’arud al-adillah terhadap hubungan dua hadis tentang mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut saat sujud. Karena realita di masyarakat, masih banyak yang belum mengetahui tentang manakah diantara kedua hadis itu yang kualitas hadisnya lebih unggul. Selain itu, kebanyakan masyarakat mempraktekannya mengikuti sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya, atau mereka hanya taqlid saja. Terkait hal perbedaan tentang tata cara sujud ini, terkadang antara yang satu dengan yang lainnya terjadi persilihan sehingga saling menyalahkan.     Untuk menjawab pokok permasalahan diatas maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan ( Library Research) yaitu menganalisis muatan literatur-literatur yang terkait dengan perbandingan antara hubungan dua hadis tentang tata cara sujud antara mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis komparatif, yaitu penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang hubungan dua hadis antara mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut ketika melakukan sujud, kemudian menganalisisnya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori ta’arud al-adillah yaitu tinjauan tentang konsep ushul fiqh yang menggambarkan adanya pertentangan dua dalil yang sama-sama kuat derajatnya. Adapun cara penyelesaian ta’arud al-adillah ada empat cara yang dapat ditempuh, yaitu: pertama, jam’u wa attaufiq (mengkompromikan kedua dalil), kedua, tarjih (memilih dari dua dalil yang lebih kuat derajatnya), ketiga, Nasakh, yaitu dengan cara meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dahulu datang, dan keempat, tasaquth dalilain (meninggalkan kedua dalil tersebut dan mencari dalil lain yang lebih rendah kualitasnya). Dari beberapa cara penyelesaian ta’arud al-adillah tersebut, di sini penulis menggukan cara jam’u wa at-taufiq serta tarjih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Alasan menggunakan cara jam’u wa at-taufiq, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan/mengabaikan dalil yang lainnya. Alasan menggunakan tarjih, karena hadis yang mendahulukan tangan derajatnya lebih unggul dibanding dengan hadis yang mendahulukan lutut. Kedua hadis tersebut merupakan hadis yang maqbul, yaitu hadis yang dapat diterima sebagai hujjah dan dapat diamalkan. Hadis mendahulukan tangan lebih dimenangkan karena ia merupakan hadis yang memiliki kualitas s}ahih ligairihi, sedangkan hadis tentang mendahulukan lutut berstatus hasan ligairihi. Jika dilihat dari segi ilmu ulumul hadis, kedudukan hadis s}ahih ligairihi lebih tinggi dibandingkan dengan hadis yang hasan ligairihi.
FIQH SAINS: ELABORASI KONSEP ‘ILLAT MENUJU PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM YANG AKTUAL Sodiqin, Ali
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 1, No 1 (2012): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fiqh is the nearest part in the religious life of the Islamic society. Almost all of the religious practices in the society are besed on the fiqh. On the other hand, fiqh is the product of fuqaha’s ijtihad which open to the change and diversity. The one of causes which became the change and diversity in fiqh is illat concept. The existing or lacking of law are dipend on the illat, therefor the illat of law elaboration became very important. The science and tecnology development can be recognized as the illat of law change. The law which had been formed by the classic and medieval ulama can be canged. It is not effective in the science and tecnology development era. The finding of new law become the new law illat. The concepts of majlis, safar, iddah need to be interpreted because of theinformation and transportation tecnology development. Therefore, it is impoetant to develope the concept of illat which is suitable with the Islamic law formative orientation (maqasid asy-syari’ah). The illat of law must capable to make law which is implied the mashlahah and relevant to the civilization development, in order to keep the fiqh flexibility and significancy to the life realities. The process can be conducted by activizing ijtihad, fusing between the istinbat (deductive) and istiqra’ (induktif) methods. The ijtihad model depends on the real problems, einther by using the tarjih intiqa‟i or ibdai insyai models.
KESENJANGAN KETENTUAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Halim, Abd.; Hamsin, Muhammad Khaeruddin
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 5, No 1 (2017): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since the Dutch Government has divided the Dutch East Indies into three groups, namely the European and the ecquivalent to European, the Indigenous and the Far Eastern groups, since then the Civil Law applies to different classes. In the field of marriage, for example, each group has its own marital law. So the law of marriage prevailing in society is pluralistic. As a result, the gap between the legal system can not be avoided. The Marriage Act was born as an attempt to minimize the legal gap, but in reality, even though it has been in force for about three decades of legal gap in the field of marriage, there are still many of them being minors. This paper aims to explain why there is still a gap between the provisions of the underage marriage in Fikih Munakahat and the UUP and offer resolution resolution using LM's legal system theory. Friedman, an alternative policy introduced by Soetandyo Wignjosoebroto and the law of harmonization introduced by L.M. Gandhi.
AMAL AHLU AL-MADINAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Pandangan Imam Malik Ibn Anas dalam Kitab Al-Muwatta`) Najib, Agus Moh.
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 1, No 2 (2012): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam Malik ibn Anas (93-175 H/711-791 M) considers that the practice is well established in Medina (amal Ahlu al-Madi>nah) are a source of law to be followed. Amal Ahlu al-Madi>nah according to Imam Malik is a source of law that must be obeyed and there should not menyelisihi. The reason is because Medina is the city where the Prophet's Hijrah, where most of the Qur'an was revealed and the halal and haram set. Medina resident is a resident of the companions who witnessed the revelation down and obey all that is commanded by the Prophet, so they are the ones most aware of the purpose of revelation and the Sunnah of the Prophet. This statement is as he wrote in his masterpiecenya, the Kitab Al-Muwatta '. Imam Malik's view is a reaction of some scholars, such as Al-Lays, Imam Shafi'i and Al-Syaibani. Among scholars Malikiyah, differentiation occurs in the category of charity ahlu al-medina, which is based on history and based on ijtihad. They agreed to accept the first of its kind and different opinions for the latter kind. If we look closely, Amal Ahlu al-Madi>nah raised Imam Malik in Al-Muwatta 'is not always rely on the traditions of the Prophet, but many do not have any rest, good traditions of the Prophet, words and sayings tabi'in friends. Imam Malik prioritize amal Ahlu al-Madi>nah of the ahad hadith and the opinions of friends and tabi'in. Viewed politically, the view of Imam Malik is also a form of opposition to the ruler at that time, the Abbasid dynasty, by clarifying the authority of Madinah through the concept of amal Ahlu al-Madi>nah.
REFORMASI HUKUM DI TURKI DAN MESIR (Tinjauan Historis-Sosiologis) Zayyadi, Ahmad
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 2, No 1 (2014): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is very important, because if we talk about the law reformmust have a very large impact on the Islamic world, especially thepolitical impact, that have oriented to legalization of the law betweenreligious law (devine law) and secular law (secular state). From here,it need to examine the sociology of law related to the community or theso-called law and society. Between law and society are inseparableexistence according to the times around it. Legal sociology (sociology oflaw) is an empirical study of law as a social reality that emerged in thecommunity (field of social experience) and certainly not out of history.This paper focused on the historical era of legal reform in Turkey andEgypt that became icons of the history of reform in the Islamic world,so that the two countries become an important study, both in terms ofsocial, politic, economics, law, religion, and so on.
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014 DAN PROBLEMATIKA KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA Fitriani, Ifa Latifah
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 2, No 2 (2014): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transboundary Haze Pollution Act 2014 is a law established by the Singapore to combat air pollution caused by forest fires in Indonesia that have continued to occur every year. Moreover, the substance of these rules could potentially enter the Indonesian jurisdiction. It is possible because there are extra-territorial arrangements, governing the imposition of criminal or civil liability for the perpetrators of the causes of air pollution in Singapore. the imposition of civil and criminal liability will be applied for every entity both inside and outside of Singapore who contributes to any haze pollution in Singapore. Therefore, this rule is questioned by Indonesia, according to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution itself did not regulate the imposition of criminal-civil liability through the rigid application of the principle of extraterritoriality.
PERGUMULAN ORTODOKSI ISLAM DAN BUDAYA JAWA MENURUT KH. ALI MAKSUM Salamah, Fauziah
Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 7, No 1 (2019): Al-Mazaahib
Publisher : Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ortodoksi Islam yang datang dari tanah Arab ke Indonesia berhadapan dengan budaya Jawa yang sudah mengakar dan mentradisi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kearifan dalam memahami pergumulan diantara keduanya supaya dapat mensikapinya secara tepat. Kearifan lokal dibutuhkan dalam menginteraksikan Islam sebagai agama dan budaya baru dalam masyarakat yang sudah lama hidup di dalam tradisi dan budayanya. Demikian pula untuk memahami Islam dalam konteks budaya Jawa, dibutuhkan kearifan aktor yang memiliki capital yang mumpuni di dalam field yang sesuai. KH. Ali Maksum adalah seorang tokoh yang mampu mengakomodir budaya-budaya Jawa dengan pemahamannya terhadap Islam sehingga tidak mengalami benturan yang merugikan kedua belah pihak. Dengan menggunakan pendekatan sosial Pierre Bourdieu, Penelitian ini mengkaji pemikiran KH. Ali Maksum dalam memahami dan mensikapi pergumulan ortodoksi Islam dan budaya Jawa. Beberapa pemikiran KH. Ali Maksum yang dapat dijadikan sebagai pendekatan alternatif dalam memahami dan mensikapi pergumulan ortodoksi Islam dan budaya Jawa adalah: dalam bidang keagamaan KH. Ali Maksum menggunakan pendekatan Manhaj Ushuli ulama’ mazhab, dalam bidang politik KH. Ali Maksum menggunakan pendekatan Revelational, dalam bidang sosial, KH. Ali Maksum menggunakan pendekatan Humanistik. Dengan demikian, pergumulan ortodoksi Islam dan budaya Jawa justru menunjukkan perkembangan Islam PERGUMULAN ORTODOKSI ISLAM DAN BUDAYA JAWA MENURUT KH. ALI MAKSUM Fauziah Salamahfauziahsalamah87@gmail.com Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta54 Fauziah Salamah, Pergumulan Ortodoksi Islam dan Budaya Jawa ... (53-72)dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang keagamaan, namun juga bidang politik dan sosial.

Page 1 of 11 | Total Record : 105