cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Kanun
ISSN : 08545499     EISSN : 25278428     DOI : -
Core Subject : Social,
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum terbit tiga nomor dalam setahun (April, Agustus, dan Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 349 Documents
Capaian Program Legislasi Aceh Effendi, Basri; Sufyan, Sufyan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.16347

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis capaian program legislasi daerah dari aspek politik hukum. Program tersebut dilaksanakan setiap tahun lembaga eksekutif dan legislatif sebagai bentuk legal policy dalam menyusun suatu program, yang mana setiap program tersebut membutuhkan landasan hukum yang konstitusional. Hal ini juga menjadi salah satu indikator tercapainya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan análisis data kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa tingkat keberhasilan pembahasan Program legislasi daerah di Aceh hanya 24,66% per/tahun. Ada pelbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program legislasi daerah di Aceh, diantaranya adalah anggaran yang minim, political will yang tidak kuat, terbatasnya sumber daya manusia dengan waktu yang tersedia, serta tidak realistisnya antara jumlah qanun usulan Prolegda dengan kemampuan penyelesaian. Pemerintah dan DPR harus lebih realistis dalam menetapkan jumlah target legislasi daerah tiap tahun.  Achievement of Aceh Legislation Programs This study aims to analyze the achievements of the regional legislative program from the political law aspects. The program is carried out annually by the executive and legislative bodies as a form of legal policy in developing a program where each of which requires a constitutional legal basis. This is also one indicator of the achievement of good governance in the administration of regional government. Using empirical juridical research methods and qualitative data analysis, this study found that the success rate of discussion of the regional legislative program in Aceh was only 24.66% per year. There are various obstacles that hamper the implementation of the regional legislation program in Aceh, including a minimal budget, insufficient political will, limited human resources and time, and an unrealistic number of Prolegda's proposed qanuns and the ability to resolve the proposal. The government and Parliament should be more realistic in setting the target number of regional legislation each year.
Pertanggungjawaban Maskapai dan Perusahaan Asuransi terhadap Kematian Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Terbang Kamajaya, Stefani; Sirait, Fernando; Sihombing, Klara; Situmorang, Karenita
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.16067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan dan perusahaan atas kematian penumpang akibat kecelakaan penumpang. Yang disebabkan bukan kesalahan maskapai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang bagaimana dapat dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami hal terse-but. Metode penelitian mengunakan deskriptif yuridis, yaitu dengan mendeskripskan aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban. Sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisa menunjukkan bahwa maskapai tidak bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas kematian penumpang sepanjang maskapai dapat membuktikan kecelakaan tersebut bukan kesalahan maskapai. Asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk membayar santunan kepada ahli waris penum-pang yang meninggal karena kecelakaan pesawat baik karena kesalahan maskapai maupun bukan kesalahan maskapai sepanjang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, asuransi jasa raharja wajib membayar ganti rugi berdasarkan PMK 15 Tahun 2017 karena setiap penumpang sudah membayarkan premi asuransi pada saat membeli karcis/tiket pesawat udara. Liability of Airlines and Insurance Companies Against Passenger Death Because of Flight Accident This study aims to determine the responsibilities of airlines and companies for passenger deaths due to accidents that not caused by airline’s fault, and to determine the legal remedies that can be done by the public when experiencing it. The research method uses descriptive juridical that is by describing the rules of law regarding accountability. Primary and secondary legal data sources is used. The analysis shows that the airline is not responsible for paying compensation for the death of the passenger as long as the airline can prove the accident was not the fault of the airline. Jasa Raharja insurance is responsible for paying compensation to the heirs of passengers who died in a plane crash either because airline fault or not as long as in accordance with Government Regulation No. 17/1965, Jasa Raharja insurance company is required to pay compensation based on PMK 15/2017 because every passenger has paid insurance premium when buying a ticket.
Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan Christy, Evie; Wilsen, Wilsen; Rumaisa, Dewi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.14909

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan adanya pertentangan/konflik norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menggunakan metode yuridis normatif, dengan harapan untuk dapat menjelaskan bahwa kepastian hukum atas hak kebendaan/hak preferensi yang lahir dari pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan kebendaan secara eksplisit dihilangkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan hak bagi Kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitur, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan hak untuk menjual tersebut ditangguhkan bahkan dipersulit jika debitur dalam keadaan pailit. Legal Certainty of Preference Rights for Mortgage Holders in the Bankruptcy Case This study aims to find a conflicting norm between Law Number 37/2004 concerning Bankruptcy and obligation to postpone debt payment and Law Number 4/1996 concerning Mortgage rights and land related objects. The study uses a normative juridical method, to explain that legal certainty of material rights/preference rights that are born from granting guarantees by the debtor to creditors as material guarantees are explicitly omitted by Law Number 37/2004. On one hand, Law Number 4/1996 grants the right for creditors to execute collateral to repay debtors' debts. Since the birth of Law Number 37/2004 the right to sell collateral is suspended and it is even more difficult if the debtor is bankrupt.
Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam Jauhari, Iman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.073 KB)

Abstract

ABSTRACT: This research aims to explore the domestic dispute of husband and wife and how to solve it through non litigated settlement based on sharia law. The method applied is content analysis fro the relevant sources of the research. The dispute results from the lack of understanding of the couple regarding the value of marriage based on Islamic law. The divorce might be resulted from economy, infidelity, and education background factors, whil the percentage is 90% whil domestic violence, drinking and gambling factors have te percentage of 10%. The settlement could be coducted through peaceful way by appointing one mediator both from husband and wife sides. This concept based on the 35, An-Nisa Chapter of the holy Quran suggesting that it is recommended the family dispute could be solved peacefully and accepted by both parties. The mediaton phase conducted by hakam is the second phase while the parties themselves solve the first one. Such second process is called non litigation settlement, which takes short time, accepted by the parties and keeps the confidental of the conflicting parties. The Non Litigation Settlement of Family Dispute Based on Islamic Law
Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam Firdaus, Said; Din, Mohd.; Jauhari, Iman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.268 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.11373

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah aturan hukum serta alasan mengapa bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam, dan dampak positif dan negatif tindak pidana pornografi. Pornografi dilarang menurut hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dengan melihat hukum dari aspek normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta’zir, dan qisas. The Pornographic Criminal Sanctions In Islamic Crime This research aims to examine the rule of law, the forms and criteria of pornography in Islamic criminal law, the pornographic criminal sanctions in accordance with Law No. 44 Year 2008 and Islamic Law, as well as positive and negative impact of pornography. Based on National law Pornography is prohibited. This is a normative juridical research, not only by studying the laws and regulations but also by looking at the law from the normative aspect. The data used in this reasearch is legal material. The results show that the forms and criteria in Islamic criminal law that categorized as pornographic crimes were forms of behavior, unlawful act, misconduct, constitutive consequences, certain circumstances, additional conditions for criminal prosecution, and additional conditions for punishment. The application of criminal sanctions in Islamic law penalties for those who commit pornography can be punished by Adultery, Ta'zir, and Qisas.
Hukuman Tata Tertib sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Hadi, Ainal
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2014): Vol. 16, No. 1, (April, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.016 KB)

Abstract

The effort of educating prisoners in the context of correctional system is still full of problems for example imposition of discipline and security of the correction and detention institutions. The annoyance of security and discipline and the escape of them threaten the education.  One of the instruments applied by the government is the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6, 2013 regarding the Correction and Detention Institutions Conduct containing the rules that must be obeyed by the prisoners and detainees along with the imposition of discipline punishment as an indicator to know whether their behavior is good or bad.  Discipline Punishment as An Enforcing Instrument and Imprisonment and Detention
Tantangan Pengelolaan Perikanan di Indonesia Sulaiman, Sulaiman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.56 KB)

Abstract

ABSTRACT: Fisheries management will determine the sustainability of fisheries resources in Indonesia. The concept of sustainable fisheries management is a response to occupation of the development of growth which lead to increased utilization of fish resources. This paper wants to answer how the concept of the implementation of sustainable fisheries management, as well as its importance for Indonesia. Of solution known that the concept of sustainable fisheries management is applicable in the practical implementation of regulation and the concept of development. This in turn has implications for social justice in fisheries management itself. The Challenge of Fisheries Management in Indonesia
Kajian terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat Ismail, Ilyas
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.904 KB)

Abstract

ABSTRACT: In accordance to Article 22 Number 5, 1960 states that the ownership right of land can be issued based on customary law and the procedure of issuing the title right ruled by the law as regulated by Government Regulation. In fact, recently such regulation has not been enacted yet; hence it cause different views on issuing the ownership right of land. Therefore, the problem raised in this research are what is the legal basis regarding the issuance of the title right based on customary law and what is the position such right based on the issuance. To answer the questions, this research is conducted towards the legislation, doctrines, and previous researches that are relevant to this research. The research shows that the legal basis for the issuance of such right is the customary principles found in customary law, the value of customary law in the place. Substantially, the customary ownership right has similar position as ownership right issued based on government decision, the distinction is on the ownership right proof of certificate of the right that is issued based on government decision but the land owned by customary right namely physical owning evidence and the acknowledgement of the people living the in the place where the right issued.  The Study on Ownership Right of Land Issued Based on Customary Law
Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP Puspitasari, Ikka; Devintawati, Erdiana
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.383 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v20i2.10661

Abstract

Artikel ini ingin menjawab bagaimana tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana di Indonesia menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam menanggu-langi tindak pidana korporasi pada masa yang akan datang. Artikel ini mengungkapkan bahwa eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan negara. Suatu korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir.Pada masa sekarang ini Korporasi sebagai Subyek Hukum dapat dikenai pidana.Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam RUU KUHP.  The Urgency of  Regulating Corporate Crimes Under Corporate Crime Liability According to Draft of Criminal Code Procedures The aims of this article, firstly, to answer the question on how coorporate crime liability to be considered as a crime under Indonesian criminal law based on Draft of Criminal Code  Procedures (RKUHP). Secondly, to understand the policy of sentencing system for coorporate crime in the near future. This article argue that the existence of coorporates  gives a significance constribution not only for human life but also for state interest. On the other hand, its also found that a coorporate that againts the law, both in private and criminal law. Coorporate crimes also categorized as well- organized trans-national crime. Nowdays, as a legal instituion, coorporates could be sentenced based on coorporate liability under Indonesian criminal law that regulated under RUU KUHP.
Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh Rahmatsyah, Danil; Din, Mohd.; Gaussyah, M.
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2016): Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.091 KB)

Abstract

ABSTRAK. Pasal 98 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pada pasal tersebut mengatur tentang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, namun dalam penerapan pasal tersebut tidak optimal di mana beberapa putusan tidak memuat ganti kerugian terhadap korban tindak pidana.Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penerapan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penganiyaan, dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan hambatan penerapan ganti kerugian.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan mengunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan penerapan Pasal 98 KUHAP terkait ganti kerugian belum diterapkan secara optimal oleh para korban penganiyaan dengan alasan tidak mengetahui adanya hak untuk menuntut ganti kerugian atas penganiayaan yang dialaminya, korban menghendaki agar kasus yang dialami cepat selesai dan tidak berlarutlarut, dan sebagian korban kejahatan merasa jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan memperpanjang persidangan dan semakin berlarut penyelesainnya. Implementation of the Application of Compensation for Victims of Abuse in Banda Aceh  ABSTRACT. Article 98 Act No. 8 Year 1981 about the Code of Criminal Procedure reads If an act that became the basis of the charges in an examination of the criminal case by the district court cause harm to another person, then the chief judge of the trial at the request of that person can assign to combine the lawsuits for damages to the criminal case that. In that article governing the compensation of victims of crime, but in the application of the article is not optimal in which some of the decisions do not contain indemnification of the victims of crime. Research purposes to identify, analyze and explain the implementation of compensation for victims of criminal acts of maltreatment, and to identify and explain the constraints and barriers to the implementation of the locker compensation. Metode of research is the study of law by using empirical juridical methods. The results showed the application of Article 98 of the Criminal Procedure Code related damages have not been implemented optimally by victims of persecution by reason of not knowing their right to sue for compensation on persecution they experienced, the victim wants the case with fast finish and not for a prolonged period, and some victims of crime feel if making a claim for compensation will only prolong the trial and the more protracted its solution.

Page 1 of 35 | Total Record : 349


Filter by Year

2010 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 2 (2021): Vol. 23, No. 2, August 2021 Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021 Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020 Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020 Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020 Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019) Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019) Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019) Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018) Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018) Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018) Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017) Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017) Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017) Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016) Vol 18, No 2 (2016): Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016) Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015) Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015) Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014) Vol 16, No 2 (2014): Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) Vol 16, No 1 (2014): Vol. 16, No. 1, (April, 2014) Vol 15, No 3 (2013): Vol. 15, No. 3, (Desember, 2013) Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013) Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013) Vol 14, No 3 (2012): Vol. 14, No. 3, (Desember, 2012) Vol 14, No 2 (2012): Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2012) Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012) Vol 13, No 3 (2011): Vol. 13, No. 3, (Desember, 2011) Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011) Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011) Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010) Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010) Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12, No. 1, (April, 2010) More Issue