cover
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 560 Documents
AKIBAT HUKUM ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD PUTUSAN PT. JAWA TIMUR NOMOR: 104/PDT/2012/PT.SBY BERKENAAN DENGAN PENCABUTAN SITA EKSEKUSI DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH Hazir, Cholilla Adhaningrum
Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v5n2.p65-73

Abstract

Konsekuensi terhadap pertimbangan hukum yang dibuat hakim dengan tidak melakukan penalaran hukum yang logis menjadikan putusan Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Perkara Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. mengenai pihak ketiga yang beritikad baik dalam jual beli tidak terlindungi oleh hukum dengan adanya sita eksekusi atas SHGB Nomor 66. Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata yaitu azas Audit et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), yang membuat putusan Pengadilan Tinggi kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis penalaran hukum oleh hakim PT dalam mengeluarkan putusan dan Mengidentifikasi akibat hukum putusan onvoldoende gemotiveerd bagi para pihak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Analisis penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mempertahankan secara optimal dan proposional fungsi hukum dalam masyarakat. Pertimbangan hukum yang dibuat Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena onvoldoende gemotiveerd. onvoldoende gemotiveerd adalah tidak seksamanya mempertimbangkan semua hal secara relevan dengan perkara bersangkutan (kurang pertimbangan hukum). Pertimbangan yang dibuat Pengadilan Tinggi belum menerapkan penalaran hukum yang logis sehingga putusan belum memberi keadilan bagi para pihak. Hal ini berakibat pada tidak terlaksanakannya Pasal 119 ayat (1) HIR tentang pihak ketiga yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum tetapi, dengan adanya pembatalan putusan Nomor 104/Pdt/2012/PT.Sby. tidak melindungi pihak ketiga dalam mendapatkan hak kepemilikan atas SHGB Nomor 66.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO Aziz, Azharul
Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v5n2.p57-64

Abstract

Masalah lingkungan sering terjadi di Kab.Sidoarjo adalah pencemaran lingkungan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berbagai usaha dan kegiatan menghasilkan limbah B3 dalam kegiatannya, salah satunya fasilitas kesehatan. Pengelolaan limbah B3 di Kab.Sidoarjo masih belum berjalan sesuai dalam Undang-Undang No.32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2480/Pid.B/2014/PN.SBY, dimana kepala instalasi penyehatan lingkungan RSUD Kab.Sidoarjo diputus bersalah karena tidak melakukan pengelolaan sebagaimana sesuai pasal 59 UUPPLH. Tujuan UUPPLH, mengatur sanksi pidana dan administratif yang bertujuan memulihkan pada keadaan semula. Dengan adanya UUPLH, diharapkan mampu mengurangi pelanggaran pengelolaan limbah B3. Tujuan penelitian, untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum, kendala dalam penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 di Kab.Sidoarjo. Merupakan penelitian yuridis sosiologis melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum administratif terkait pengelolaan limbah B3 Pasal 59 UUPPLH pada fasilitas kesehatan yang dilakukan seksi pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kab.Sidoarjo belum efektif dikarenakan terdapat pelanggaran yang tidak diproses. Terdapat tiga faktor kendala penegakan hukum administratif terhadap pengelolaan limbah B3 pada fasilitas kesehatan di Kab.Sidoarjo. Faktor pertama, faktor penegak hukum yang hanya terdapat tiga orang pejabat dengan jabatan fungsional di wilayah Jawa Timur. Faktor kedua yakni faktor fasilitas atau sarana kurangnya persediaan tempat pengelolaan limbah B3 di Kab. Sidoarjo. Serta, faktor masyarakat yang kurangnya kesadaran penghasil limbah B3 dalam melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg) Putra, Ardhimas Seta Kencana
Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v5n2.p44-56

Abstract

Sebagian putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang menjatuhkan pidana secara berbeda-beda padahal tindak pidananya serupa, seperti yang terjadi pada kasus Putusan No.225/Pid.B/2014/PN.Lmg. dan Putusan No.121/Pid.B/2013/PN.Lmg. ini termasuk salah satu contohnya, ada yang dijatuhi pidana 1 tahun 5 bulan penjara dan ada yang pidananya 9 bulan penjara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas atas tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui dampak disparitas pidana yang terjadi terhadap kasus serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder yaitu sejumlah referensi yang relevan dan aktual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan metode analisis data menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, hakim tidak dapat meniadakan disparitas pidana. Latar belakang hakim membuat penerapan pidana berbeda-beda dalam kasus tindak pidana penipuan adalah karena unsur berat ringannya kesalahan dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukan orang itu berbeda-beda. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, dimana proses peradilan di Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, disparitas pidana yang bersumber dari hakim, dimana dasar penjatuhan putusan hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 huruf f KUHAP dari perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan penerapan pidana dan disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, dimana terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana penipuan tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.
UPAYA HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD DIKAITKAN DENGAN DATA JUMLAH PENDUDUK DI KOTA SURABAYA Amaynisa, Ananda
Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v5n2.p32-43

Abstract

Jumlah penduduk Kota Surabaya 2017 sebanyak 3.074.883 jiwa. Sedangkan data Kemendagri tercatat penduduk Kota Surabaya 2.827.892 orang. Data jumlah penduduk yang tercatat dalam Kemendagri digunakan KPU RI untuk memenuhi salah satu syarat dari tahapan penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan data penduduk ini sangat berpengaruh guna menghadapi Pemilu 2019. Pengaturan mengenai Pemilu yaitu UU No.7/2017 tentang Pemilu menggunakan konsep Negara Hukum, konsep HAM, dan konsep Pemilu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum dan upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum atas disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya tentu mengakibatkan hilangnya hak konstitusional yang dimiliki setiap calon anggota DPRD, setiap masyarakat di Negara Indonesia berhak terlibat dalam pemerintahan yang merupakan perwakilan dari Parpol dan upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk dengan cara proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif oleh Bawaslu. Bawaslu yang menengahi atau yang melakukan mediasi serta mempertemukan peserta Pemilu dan pihak perwakilan dari KPU, jika tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sengketa proses Pemilu dilanjutkan melalui adjudikasi. Adjudikasi dalam hal ini merupakan proses persidangan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 510/PDT.G/2012/PN.DPS TERKAIT PELANGGARAN KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) Mardiyani, Retno
Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v6n4.p1-10

Abstract

Terjadinya penguasaan tanah oleh warga negara asing menggunakan perjanjian pinjam nama (Nominee) ini ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu antara warga negara asing dan warga negara Indonesia sebagai pemberi kuasa (Nominee) yang diciptakan melalui satu paket perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan yang pada hakikatnya bermaksud untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya kepada warga negara asing selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut hukum tidak dapat dimilikinya. Undang – Undang Agraria (UUPA), melarang penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA yang menetapkan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA juga melarang pemindahan hak milik atas tanah dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing , baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pada faktanya penguasaan Hak atas tanah oleh Warna Negara Asing, marak dilakukan dengan cara jual beli atas nama Warga Negara Indonesia, atau sering disebut dengan perjanjian nominee, melalui Akta Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perjanjian nominee tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal karena menyangkut pemindahan hak atas tanah dari warga negara Indonesia kepada warga negara asing secara tidak langsung, Sehingga, para pihak baik WNI maupun WNA yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan juga dianggap tidak pernah ada suatu perikatan.
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA SURABAYA Nainggolan, Tiur Margareth Magdalena
Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v5n2.p199-207

Abstract

Jenis kendaraan yang sering digunakan adalah kendaraan pribadi. Kepemilikan kendaraan pribadi tidak lepas dari kebutuhan ruang parkir, akan lebih baik jika jumlah kendaraan sama dengan jumlah parkir yang tersedia. Kota Surabaya mengeluarkan peraturan tempat khusus parkir yang tertuang dalam Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Tempat khusus parkir merupakan tempat parkir yang dimiliki oleh Perda Kota Surabaya di luar ruang milik jalan seperti Park and Ride. Park and Ride merupakan tempat parkir yang berada dalam gedung dengan waktu 24 jam serta bisa digunakan untuk parkir inap. Dalam ketentuan tempat khusus parkir, Park and Ride wajib memenuhi persyaratan parkir yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perda perparkiran di Surabaya. Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang penyediaan tempat khusus parkir oleh pemkot Surabaya dalam upaya memenuhi perintah UU serta kendala penyediaan tempat khusus parkir di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi dalam penelitian berada di Dishub Kota Surabaya dan Tempat Khusus Parkir Park And Ride. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan observasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat khusus parkir Park and Ride secara umum telah memenuhi persyaratan penyelenggara yang tercantum dalam Perda perparkiran di Surabaya, tetapi terdapat beberapa persyaratan yang kurang. Kendala dari penyediaan tempat khusus parkir di Surabaya terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena letak tempat khusus parkir yang harus strategis. Faktor eksternal dari masyarakat yang tidak ingin tanahnya dibeli Pemkot serta ganti rugi tanah masyarakat yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Telepon Seluler Yang Tidak Memberikan Informasi Secara Jelas Kepada Konsumen Terkait Apa Yang Ada Pada Barang Dan Kemasan Firdaus, Achmad Yaris Sunal
Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewajiban pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kegiatan jual beli produk telepon seluler dengan merek Xiaomi Redmi Note 3 Pro di Indonesia, pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang dan mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada konsumen selaku pihak yang dirugikan terkait hilangnya jaringan 4G yang berubah menjadi 3G setelah dilakukan pembaharuan sistem android. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telepon seluler dalam menjalankan bisnisnya tidak menghiraukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dari pelaku usaha kepada konsumen, sehingga konsumen mengalami kerugian dimana jaringan pada telepon seluler yang semula 4G berubah menjadi 3G setelah dilakukan pembaharuan pada sistem android. Dalam proses pertanggungjawaban dari kerugian yang dialami konsumen, bukan penyedia jasa pembaharuan sistem android yang harus bertanggung jawab, melainkan distributor selaku pelaku usaha yang mendistribusikan atau memasarkan produk telepon seluler di Indonesia yang harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diketahui karena produk dari telepon seluler Xiaomi Redmi Note 3 Pro yang dipasarkan oleh distributor tidak memenuhi standar komponen yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/7/2017 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.   Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Telepon Seluler.
ANALISIS PUTUSAN TENTANG PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI TULUNGAGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 62/Pis.Sus/PN.Ta) setyawan, didik
Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v7n3.p%p

Abstract

Keywords : Mining is an activity carried out by digging into the ground (earth) to get something in the form of mining products. The optimal use of natural resources can improve the welfare of human living standards is the hope of the whole community. In the application of the regulations in conducting mining include business licenses in this case are Mining Business Permits, People's Mining Business Permits, and Special Mining Business Permits. However, many miners who conduct mining are not accompanied by procedures and permits that apply in Indonesia, which can be said mining is carried out illegally. The purpose of this study is to determine whether the judge has given a sense of justice to the community and the government. The research method used is normative juridical, the approach used consists of a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. This study Analyzes the Judge's Decision NUMBER: 62 / Pis.Sus / PN.Ta in trying the defendant. The results of this study are expected to provide views or considerations for judges in considering decisions to obtain a sense of justice and provide a deterrent effect for perpetrators in committing criminal mining activities illegal. Mining, Mining Business Permie, Ilegal Mining, Research Purposes, Court Decision, Research Result
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel PENETAPAN TERSANGKA BARU KASUS BANK CENTURY prasetyo, herlambang ponco
Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The South Jakarta District Court dated April 9, 2019 decided on a pretrial case filed by the Anti-Corruption Society Association (MAKI). The pretrial verdict numbered: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt. The following makes the norm by which the pretrial judge can accept the respondent (Investigator) to determine a suspect for someone who is not involved in the case. The KPK as the respondent was requested by MAKI to be made Budiono, et al as soon as possible to be made a suspect in the Century Bank case. MAKI postulated that because the KPK had indirectly stopped the investigation because within 2 years after Budi Mulya's decision had increased at the cassation level, the KPK did not match the suspect Budiono, et al. Which in the argument of the judge in Budi Mulya's appeal, together with Budiono, et al Involved in the Century Bank case. The purpose of this study is to study the basis of the MAKI and the Judge requesting immediate gathering of Boediono, et al. This research is a normative juridical research study using research proposals, invitations and conceptual. The legal material of this research consists of primary legal material, secondary legal material. The results showed that MAKI argued that the KPK had taken an action to stop the investigation. This is based on that the Criminal Procedure Code is not regulated related to the process of terminating the investigation which must be issued through SP3. Unlike considering the cessation of the prosecution in the Criminal Procedure Code, the prosecution is carried out through the determination of the court. Moreover, the KPK cannot issue SP3 because it has been approved by article 40 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The basis of judges in making legal breakthroughs is because corruption is an extraordinary crime that must be resolved immediately. Keyword : Pretrial, Decision Number: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, SP3
PENEGAKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.1.23.3516 TAHUN 2009 TERKAIT PEREDARAN MINYAK RAMBUT JENIS POMADE YANG TAK BERIZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SALON PRIA KOTA SURABAYA Hanafi, Muhammad Ikhsan
Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/novum.v6n3.p191-200

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan banyak kasus minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar di salon pria kota Surabaya. Minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar akan mengancam kesehatan dan keselamatan pemakai karena tidak ada jaminan keamanan, manfaat, dan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan penulisan ini untuk menjawab penegakan hukum yang dilakukan BPOM Surabaya terhadap peredaran minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar, kendala-kendala yang dihadapi produsen pomade dalam pengajuan izin edar tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan BPOM Surabaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas dalam pengawasan sehingga masih ditemukan produsen yang menjual minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar di salon pria kota Surabaya. Kendala yang dihadapi oleh produsen minyak rambut jenis pomade ini berdasarkan terhadap kurangnya pengawasan dan sosialisasi terhadap para produsen minyak rambut jenis pomade mengenai proses pengajuan izin edar produk. Upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM Surabaya adalah pengadaan sarana prasarana yang digunakan untuk melakukan tindakan penyuluhan dan penyelenggaraan pelatihan kepada para produsen minyak rambut jenis pomade serta melakukan kerjasama lintas sektor. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Edar, Pomade

Page 1 of 56 | Total Record : 560