cover
Contact Name
Achmad Zainal Arifin, Ph.D
Contact Email
achmad.arifin@uin-suka.ac.id
Phone
+6281578735880
Journal Mail Official
sosiologireflektif@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Jl. Adisucipto 1, Yogyakarta, Indonesia, 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Sosiologi Reflektif
ISSN : 19780362     EISSN : 25284177     DOI : https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1959
JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.
Articles 177 Documents
RADICALISME AND TOLERANCE BASED ON ISLAM NUSANTARA Rifkiawan Hamzah, Arief
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v13i1.1305

Abstract

The purpose this article is analyze the symptoms of the emergence of radicalism that developed among muslim in Indonesia. These symptoms must be analyzed sociologically, because radicalism is often viewed as negative and is considered the basis of the emergence of terrorism. Radicalisme is not spontaneously, but arises from long  procces. The preceding views of life can entirely influence the radical understanding of society. Radicalism often associated with Islam and terrorism base. Islam is regarded as a religion of no rahmatan lil’alamin, which is often regarded as a radical religion. If like that, these incorrect views must be systematically aligned. In this case, the authtors want to strengthen tolerance of Islam based Islam Nusantara, overcoming and alignment understanding correctly religion. Paham radikal dan terorisme di kalangan umum seringkali dihubungkan dengan Islam, sehingga memunculkan pandangan negatif. Agama Islam dianggap sebagai agama yang “Tidak” rahmatan lil’alamin, intoleran, dan menutup diri. Tulisan yang berupa studi pustaka ini menjabarkan mengenai gejala-gejala munculnya radikalisme yang seringkali dianggap sebagai basis dari munculnya terorisme. Selama ini, radikalisme banyak diungkapkan secara teoretis di berbagai buku dan jurnal, namun secara nyata radikalisme masih harus banyak digali dengan lebih mendalam. Radikalisme muncul bukan secara spontan, tetapi muncul berdasarkan proses yang panjang. Pandangan hidup yang terbangun sebelumnya dapat sepenuhnya mempengaruhi pemahaman radikal di kalangan masyarakat. Kemudian penulis menjabarkan mengenai toleransi yang berbasis Islam Nusantara sebagai sarana untuk pencegahan, penanggulangan serta meminimalisir pemahaman yang menganggap radikalisme berkembang di kalangan umat Islam. Islam Nusantara yang dipopulerkan oleh Nahdlatul Ulama merupakan wajah keislaman yang menjunjung tinggi toleransi dan meredam segala gerakan-gerakan yang berpotensi menjadi gerakan radikal dan terorisme. 
BAMBI ARI’ SEBAGAI WUJUD KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK DALAM PENANGANAN BENCANA KABUT ASAP DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT Muryanti, Muryanti; Rokhiman, Rokhiman
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v11i1.1268

Abstract

The massive scale of forest fire by big companies in Kapuas Hulu have caused smog disaster that affect surrounding areas suh as Kalimantan Island and Malaysia.These companies cleared land without considering season calendaras indigenous peopleof Dayak did. As a result, forest fire is uncontrollable that cause serious haze disaster. In contrast, the Dayak people have local wisdom called bambi‘ari to prevent forest fire. According to bambi ‘ari, Dayak people clear small scale land and use season calendar before fire the forest.This research concern swith bambi ‘ari’s implementation to prevent forest fire haze by using qualitative method to collect primary data. This research argues that as a local wisdom, bambi ‘ari was built upon collaboration among the Dayak people to develop social solidarity. Since the Dayak people rely heavily on natural resources, they set a system to help natural resources management, such as forest. This set of system called tembawang, applies season calendar to determine planting in the field and land clearing. Forest fire as a tool of land clearing, conducted in natural ways and in particular time to avoid haze disaster. Collaboration among the Dayak people occurred when they fire forest by monitoring hot spots and supplying water to prevent uncontrolled forest fire.This research concludes that the implementation of bambi‘ari as a long term natural resources management by the Dayak people enable haze disaster prevention.Bencana kabut asap yang terjadi di Kapuas Hulu disebabkan oleh pembakaran hutan  untuk membuka lahan baru. Mayori tas pelakunya perusahaan yang membakar dalam skala massif dan tidak menggunakan kalender musim. Masyarakat Dayak pun melakukan pembakaran hutan dalam skala kecil dengan meng gunakan konsep bambi ‘ari untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Penelitian ini hendak mengkaji bagaimanakah implementsai bambi ari’ dalam penanganan bencana kabut asap. Metode peneli ti an kualitatif untuk mendapatkan data primer dari masyarakat Dayak tentang bagaimana mengelola hutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Dayak memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan hutan untuk kehidupan sehari-hari dengan sistem tembawang yang mengenal kalender musim untuk proses penanaman di ladang. Pembakaran hutan sebagai bagian dari pembukaan lahan dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat sehingga secara alami tidak menimbulkan bencana. Pada saat proses pembakarran hutan dilakukan dengan melibatkan banyak orang (keluarga atau komunitas) dengan menjaga titik-titik yang rawan terbakar dan menyediakan air untuk mencegah kebakaran hutan. Konsep bekerja bersama dan membangun solidaritas sosial tersebut yang mereka namakan bambi ‘ari. Sistem ini memungkinkan pengelolaan alam dalam jangka panjang dan menggunakan tanda-tanda alam dalam prosesnya, yang mampu untuk mencegah timbulnya bencana kabut asap.
NARASI INDUSTRI PARIWISATA HALAL DI NEGARA JEPANG DAN JERMAN Rahmah, Hilda; Tapotubun, Hanry Harlen
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 14, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v14i2.1830

Abstract

This paper aims to find out how non-Muslim countries such as Japan and Germany develop the halal tourism industry and highlight the narratives of halal tourism in both non-Muslim countries. This study has been done qualitatively in focus on the literature review and discourse analysis method as the main approach. Over time, the halal label has been led to be an inseparable aspect of lifestyle segment in certain society. It did not occur only in the food industry, but also been penetrated into various other industries, one of those is known as halal tourism. According to Global Muslim Tourist Index (GMTI), this phenomenon is not only the Muslim countries Phenomenon, but also increase in the non-Muslim countries. The halal tourism business is expanding and start to be the main economical income by Muslim minority countries, including Japan and Germany. The presence of these two countries in developing halal tourism is unique, because it is not a country with a Muslim majority, but it is precisely the target of foreign Muslim tourists, including Indonesians. Although Indonesia has been named the best halal destination according to GMTI, in fact the interest in halal tourism developed by Japan and Germany is far more promising. No doubt this has become a challenge for Indonesia to enter the this global market competition. Therefore, compared to following the market trend with profit oriented, Indonesia as a Muslim-majority country should deliver halal tourism towards the target of justice and welfare of the people.Tulisan ini bertujuan untuk memahami wacana dan kepentingan yang mengiringi perkembangan wisata halal di Jepang dan Jerman, sebagai negara non-muslim. Hal ini dikarenakan, meskipun berstatus negara non-muslim, keduanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal pengembangan dan tingkat kedatangan turis muslim. Dengan menggunakan pendekatan teori hegemoni oleh Laclau dan Mouffe yang menekankan pada aspek logic of difference dan chain of equivalent sebagai kunci utama internalisasi wacana hegemonik, tulisan ini dimaksudkan untuk melihat beragam wacana dan kepentingan mengiringi perkembangan wisata halal, baik yang tersirat maupun tersurat. Untuk mancapai tujuan tersebut, metode pengumpulan data akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang fokus pada beragam artikel, berita, serta laporan-laporan terkait perkembangan industri pariwisata halal di Jepang dan Jerman. Dari berbagai data dan analisa, tampak jelas bahwa meskipun ada beragam wacana dan kepentingan, perbedaan tersebut berada dalam wacana besar neoliberalisme. Sehingga, wisata halal di negara non-muslim dapat dipahami sebagai sebuah wacana hegemonik yang hanya menguntungkan negara dan pasar tetapi mengesampingkan masyarakat. Dengan belajar dari temuan tersebut, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar diharapkan mampu mengembangkan industri wisata halal yang ramah, bukan hanya kepada turis dan pemodal, melainkan juga pada masyarakat sebagai garda terdepan industri wisata halal. 
SIKAP PENONTON DALAM PROGRAM TELEVISI INDONESIA SAAT INI Edi Irawan, Rahmat
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 9, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study in this paper is motivated increasing reports or complaints against television delivered to the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). This paper aims to look at how the shift from a passive audience or spectators into active audience or spectators give feedback on television shows that they receive, which is now starting to look also at the television audience in Indonesia. Methodology or study in this paper uses literature, to see how the exercise of some theories of mass communication, particularly with regard to the impact of television on the audience. Conclusions or the results of the study for this paper is to begin the shift to a passive audience active audience in the television industry in Indonesia today. If in the past, many obstacles, such as a repressive regime, not the choice of programs and television stations as well as the lack of regulation and the regulator has ever television audience in Indonesia passive. While today, empowering the audience various media and efforts made KPI caused his condition has changed, the audience began to be active. It was indicated by increasing their critical stance, with the umber of impressions made complaints on violation of regulations either through KPIs or other mass media.
EFEKTIFITAS PERATURAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK DI RW 11 MENDUNGAN, GIWANGAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA Gunawan, Gunawan
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v10i2.1156

Abstract

The formation of free-tobacco village has aimed to control smoking behavior among the village members. The title of free-tobacco village does not necessarily mean prohibit all village members to smoke, instead it limits them in terms of time and place to smoke. The main goal of this rule is to avoid the danger of tobacco for those who are not smoking. This is more related to the right of anyone to have a fresh air without any smoke pollution. The main issue of this article is to examine the effectiveness of the rule with considering on how that rule is being form and implemented in RW 11, Mendungan Village. This article employs social behaviorism theory in examining the behavior of smokers in the village. Social behaviorism theory emphasis on individual factor and its interactions toward others. This interaction process becomes distinctive character compare to psychological behaviorism. To collect data, researcher uses observations, interviews, and documentations. Collected data, then, is being analyzed using descriptive qualitative approach. Results show that free-tobacco village is formed mainly to preserve the health of villagers and to protect those who are not consume tobacco from the danger of smoking. Intensive socialization through placing non-smoking areas in most all public facilities and giving social punishments, particularly in a form of warning are effective enough to control total consumption of tobacco in the village. After the socialization period is over, those who broke the rule will be fied. Collected fies will be used to support social activities of the villagers
PERSEPSI PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN KOTA PASURUAN TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI Ramdani, Taufiq
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v14i1.1671

Abstract

The aim of this research is to know how street vendors response to the Relocation Policy at a square city of Pasuruan. This research employs a mixed method.  A quantitative approach is the main approach,  while qualitative approach is the supporting one (mixing method). To the main approach (quantitative)  is represented by survey method using Spearman Rank Correlation Analysis as a tool to analyse factors that affect street vendors’ interpretation to the relocation policy. The supporting approach (qualitative) is represented by “in-depthinterview” using Miles and Huberman interactive analysis as a tool in answering something that be related by emic meaning perspective from research that cannot be explained through quantitative approach alone.The results show that during the introduction stage, the relation of stimulus and street vendors’ response to relocation policy formed negatively. Negative interpretation shows that street vendors at the Pasuruan Town Square see relocation policy as a threat of their businesses. Factors that affect the interpretation tendency are limited knowledge on the policy consequence, hope, ability, service, facility, socialization, and ethnicityPenelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi persepsi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Pasuruan terhadap kebijakan relokasi serta factor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Desain penelitian ini adalah Mixing Method. Untuk pendekatan utama (kuantitatif) menggunakan metode survei, menggunakan analisis korelasi Spearman Rank untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi PKL terhadap kebijakan relokasi. Sedangkan pendekatan pendukung (kualitatif) diwakili in-depth-interview, menggunakan analisis interaktif Miles&Huberman sebagai perangkat untuk menjawab aspek emik penelitian. Persepsi PKL terhadap kebijakan relokasi adalah negatif. Artinya, mayoritas PKL yaitu 60 orang (89,55 %) memaknai kehadiran kebijakan relokasi sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha mereka. Adapun PKL yang mempersepsi positif 4 orang (5,97 %) dengan pemaknaan bahwa kebijakan relokasi merupakan peluang bagi perkembangan usaha. Sedangkan PKL yang menginterpretasi kebijakan relokasi secara ambivalens sebanyak 3 orang (4,47). Artinya PKL memaknai kebijakan relokasi dalam keraguan di antara ancaman dan peluang bagi kelangsungan dan perkembangan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi PKL terhadap Kebijakan Relokasi adalah : (1) Faktor Pengetahuan (pengetahuan tentang konsekuensi dari kebijakan, pengetahaun tentang aturan berdagang di lokasi baru, dan pengetahuan tentang strategi atau cara-cara menyiasati usaha agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan ketat di lokasi baru), (2) faktor harapan atau kemauan, (3) faktor kemampuan (kemampuan strategi-teknis, kemampuan ekonomi), (4) faktor pelayanan, (5) faktor fasilitas, (6) faktor sosialisasi, dan (7)  faktor etnisitas.
Resistensi Mahasiswa terhadap Kebijakan Kampus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Suliadi, Suliadi
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 8, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The student resistance to the authority is a history that cannot be separated from the long journey of each country. Student involvement in the process of changes for their nation in every movement of history cannot be denied. Students as intellectual get a job to be responsible for the social and economic situation of the political nation. History has many notes that the changes in social systems, economics, and politics in many countries are the outcome of the intellectuals that was pioneered by the students. Role of students in Indonesia is not a stranger within each change. The achievement of the independence of Indonesia cannot be separated from the role of students who at the time as one of the component of who participated inside. Various resistances of students against the college policy has always colored the dynamics of college life, this is what later became the base of growing various movement organizations in Yogyakarta, even in the progress up to now only UIN, which still survive dialectical process of the student movement. That is the background theme of this research. The research was done at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. This study uses Michel Foucault’s theory of power relations and knowledge, as well as his theory of resistances  JC scott. The method used is a descriptive of qualitative, while the techniques of data collection be done in several ways, namely direct observation (direct observation), participation (direct participation), interview (interview), and document analysis. Techniques of data analysis is started by studying all of the data acquired, reducing the data by creating an abstraction, coding (categorizing data), reconstruction (rearrangements), and fially to do the interpretation ofthe obtained data. The results of this study indicate that the resistances of students at UIN Sunan Kalijaga formed the background by two factors, objective and subjective factors. Objectively factor is the situation of national education that has capitalised and also has affected to the dynamics life in the UIN Sunan Kalijaga. More subjective factors refers to the awareness of students about the role of their social position as a student, as the agents of change and agents of control. A blend of value awareness with objective facts that are inconsistent with expectation later gave birth to resistance. Resistance becomes the biological child of a student combination awareness of the objective situation in education. Meanwhile, a form of resistance has performed by students existing two kinds, in an organized and individually. The organized forms such as: long march action, rector occupation, free speech, as well as publishing leaflts. Whereas resistance is performed by an individual for example: through the articles sent to mass media, mass media both in the form of a daily newspaper and news media students in the internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
THE SOBO PENDOPO DIALOGUE: Manifestation of Deliberation Democracy in Bojonegoro District Geraldy, Galang
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1315

Abstract

The background of complex socio-economic issues became the lighter of the political revolution of openness and deliberation in Bojonegoro district. The Sobo Pendopo Dialogue, initiated since the election of Kang Yoto-Kang Hartono in the 2008 election, is the start to disseminating the practice of the political revolution of openness. On that basis, the consistency of local democratization during one windu brings world appreciation through Open Government Partnership 2016. Dialogue Sobo Pendopo, in a dialectical discourse of liberal and substantial democracy, breaks down liberal assumptions that include economic and social capital as a prerequisite to the nature of democracy. Departure from that, Dialog Sobo Pendopo in the analysis through exploration theory of deliberation democracy. The concept of political participation, public space and civil society becomes the blueprint for the deliberation context of democracy in Dialog Sobo Pendopo. The research method is qualitative with grounded theory type. The presence of Sobo Dialogue Pendopo which enhances the development of the degree of local democracy, the researchers believe that the public space can transform into a public body, where the institutionalization of civic politics legitimacy really becomes the main base in strengthening the role of civil society.Latar belakang persoalan sosial ekonomi yang kompleks menjadi pemantik revolusi politik keterbukaan dan deliberasi di Kabupaten Bojonegoro. Dialog Sobo Pendopo, yang digagas sejak ketepilihan Kang Yoto-Kang Hartono dalam pilkada tahun 2008 ini, menjadi pintu dalam mendiseminasi praktik revolusi politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui Open Government Partnership 2016. Dialog Sobo Pendopo, secara dialektika wacana demokrasi liberal dan substansial, mematahkan asumsi-asumsi liberal yang menyertakan modal ekonomi dan sosial sebagai prasyarat menuju hakikat demokrasi. Berangkat dari hal tersebut, Dialog Sobo Pendopo di analisa melalui eksplorasi teori demokrasi deliberative yang diinterpretasi konsep partisipasi politik, ruang publik dan civil society. Metode penelitian adalah kualitatif dengan tipe grounded theory. Kehadiran Dialog Sobo Pendopo yang meningkatkan perkembangan derajat demokrasi lokal, peneliti meyakini ruang publik tersebut dapat bertransformasi menjadi badan publik, dimana kelembagaan legitimasi politik kewargaan benar-benar menjadi basis utama dalam memperkuat peranan civil society.Keyword: The Sobo Pendopo Dialogue, Deliberation Democracy, Bojonegoro District
URBAN CRISIS: Produk Kegagalan Urbanisasi di Indonesia Saputro, Agus
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v15i1.2000

Abstract

According to Lewis Mumford, "no one is satisfied with the current form of the city". This paper explains how crises occur in cities. The purpose of this study is to look at the crisis that is happening in urban areas using the method of study of literature. The theory used is the risk society of Ulrich Beck. The crisis that occurred in the city is not merely focus on economic problems, such as poverty, unemployment, homeless people and street children. Urban crises also include security, environmental, energy and social aspects. As for the factors causing the crisis, this paper sees it from an internal and external perspective. Internally, the urban crisis is caused by the developing of the city itself. A city that acts as a market has attracted producers and consumers to come. Producers approach the suburbs to reduce production costs because they are close to markets and human resources. Meanwhile, consumers come to the city because of the larger selection of goods and they also can get the best prices. Developing cities cause industrial estates to no longer be on the outskirts of cities, but many in the city center. Obviously, this causes problems and crises in the middle of a dense urban population. The crisis was also caused by external factors, namely relations with the village. The failure of development in the village caused by the choice of fragmented agricultural land due to the distribution of inheritance and agrarian violations so that land is owned by peasants. These conditions require villagers to urbanize. A city that has developed physically and has a population implicating in slum areas, squatters, green open space crises and low social sensitivity. Menurut Lewis Mumford, “tidak ada satu pun orang  yang puas dengan wujud kota saat ini”. Penulis setuju dengan pernyataan tersebut, sehingga tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana krisis terjadi di perkotaan. Daya tarik kota begitu menghipnotis masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan kota. Akan tetapi, di sisi lain kota mengalami yang disebut krisis. Tujuan dari penelitian ini adalah ini melihat krisis yang terjadi di perkotaan dengan menggunakan metode studi literatur-literatur. Adapun teori yang dipakai adalah masyarakat resiko dari Ulrich Beck. Krisis yang terjadi diperkotaan tidak hanya berbicara terkait masalah ekonomi, misal; kemiskinan, pengangguran, gelandangan dan anak jalanan. Krisis perkotaan juga meliputi krisis  keamanan, lingkungan, energi dan sosial. Adapun faktor penyebab terjadinya krisis, dalam tulisan ini melihatnya pada sudut pandang internal dan eksternal. Pada faktor internal, krisis perkotaan disebabkan oleh kota itu sendiri yang berkembang. Kota yang berperan sebagai market, telah menarik produsen dan konsumen untuk datang. Produsen mendekat ke pinggiran kota untuk memperkecil biaya produksi karena dekat dengan pasar dan SDM. Sedangkan konsumen, datang ke kota karena banyak pilihan barang dan mendapatkan harga terbaik. Kota yang berkembang menyebabkan kawasan industri tidak lagi berada di pinggiran kota, akan tetapi banyak di pusat kota. Tentu ini menyebabkan masalah dan krisis di tengah penduduk kota yang padat. Krisis juga disebabkan oleh faktor eksternal, yakni relasi dengan desa. Kegagalan pembangunan di desa, kepemilihan lahan pertanian yang terfragmentasi akibat pembagian warisan dan pelanggaran-pelanggaran agrarian sehingga tanah dimiliki oleh petani berdasi. Kondisi tersebut menuntut penduduk desa untuk urbanisasi. Kota yang berkembang secara fisik dan jumlah penduduk berimplikasi slum area, penghuni-penghuni liar, krisis ruang terbuka hijau dan rendahnya kepekaan sosial.
PERJUMPAAN ISLAM DAN KATOLIK (Upaya Mencari Akar Epistemologi Tentang Konsep Keselamatan) Muthalib, Abdullah
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v10i1.1139

Abstract

Every religion has a concept of salvation based on transcendent values of the religion. Islam as a religion of revelation has the concept of salvation based on the messages contained Allah in the Qur’an and Hadith of the Prophet are valid. With reference to the ethical principles of Islam, the doctrine of salvation is the main point ranging in religion, with this principle, people feel the need to claim to believe and submit to the values of the revealed God. A person of faith is essentially aims to achieve safety, both in his life on earth and in the Hereafter. In the Catholic Christian religion also found a number of principles are the same theology that is taught about the importance of safety. In the book of the old covenant and new covenant be emphasized that the safety ranging point in the theology. In Islam and Catholicism, the concept of divinity is the same both believe in Almighty God (monotheism). Both believe that Isa (Jesus) and Muhammad. As the bearer of divine revelation. Although Islam to explain the concept of the deity in various contexts and meanings, while the Catholic meaning of salvation is placed in a variety of different verses, but the meaning remains the same.

Page 1 of 18 | Total Record : 177