cover
Contact Name
Anita
Contact Email
anitafh@wiraraja.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jendelahukum@wiraraja.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Jendela Hukum
ISSN : 23555831     EISSN : 23559934     DOI : https://doi.org/10.24929/fh
Core Subject : Social,
JURNAL JENDELA HUKUM ini diterbitkan berkala Oleh Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Fakultas Hukum menerima naskah tulisan ilmiah berupa hasil penelitian, konseptual, dan telaah buku baru di bidang Hukum. Tulisan yang dimuat merupakan karya asli penulis, bukan mencerminkan pendapat dari pihak Fakultas Hukum. Penulis bertanggung jawab atas tulisannya yang dimuat pada jurnal ini. Fakultas Hukum berhak menerima, menolak, atau mengadakan koreksi tanpa mengubah maksud tulisan. Frekuensi Terbit Setahun 2 kali (April dan September)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 131 Documents
PELAYANAN PENGISIAN BBM YANG TIDAK MEMUASKAN DI LINGKUP SUMENEP ., SUTRISNI; ARIEF, MOH ZAINOL
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 2 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i2.131

Abstract

Perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Oleh karena itu perlu dipikirkan solusinya berupa tindakan hukum yang dapat dilakukan atas suatu perbuatan yang berkenaan dengan Pengisian BBM yang tidak sesuai dengan takaran ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bagaimana Hak-hak Konsumen Yang Perlu di Penuhi Ketika Pengisian BBM ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen..Untuk memberikan pengetahuan kepada Masyarakat terutama hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan pengisisan BBM, untuk memberikan pemahaman kepada pengelola SPBU untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap konsumen sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen serta sebagai rekayasa sosial, khususnya masyarakat Kab. Sumenep bagaimana hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen dan batasan-batasan sejauh mana pelayanan di SPBU. Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian Empiris dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian Empiris dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku usaha adalah: beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produk-produknya, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan memberi kompensas yang jelas telah diatur baik di dalam Pasal 7 serta Pasal 5 berkenaan dengan hak dan kewajiban konsumen.Pelaksanaannya Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia saat ini harus lebih di tegakkan lagi agar tujuan dari pada undang undang itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.sehingga undang undang ini betul betul dapat menengkat harkat dan mmartabat konsumen serta dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Kata Kunci :  Pelayanan, BBM, Tidak Memuaskan, Sumenep. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 Anwar, Moh.
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 1 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i1.28

Abstract

kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dankhususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalamkedudukannya baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkansecara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Banksebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan yang telah membantupemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjamanyang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antarakreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagaipihak yang berutang. Permasalahn yang diangkat adalah bagaimana bentukperlindungan hukum terhadap kreditur ketika debitur wanprestasi dan sanksi apa sajayang diberikan kreditur ketika debitur wanprestasi. Tujuannya untuk mengetahuiperlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit menurut UU No. 4Tahun 1996 dan untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan kreditur ketikadebitur wanprestasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitumetode yang berlandaskan pada filsafat positifme. Metode ini digunakan untuk menelitipada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnyadilakukan secara prandom (pengumpulan data). Kreditur dalam mendapatkanperlindungan hukum ketika debitur wanprestasi sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 serta pihakkreditur bisa memberikan sanksi kepada debitur ketika debitur wanprestasi yangterdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Hasildari penelitian ini bahwa sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan dapatdibebankan pada hak atas tanah yaitu Hak Tanggungan sebagai pengganti LembagaHypotheek dan Credit Verband. Untuk itu saya menyarankan kepada pembacakhususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa setiap kita melakukan suatu tindakanhendaklah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku diIndonesia.Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Kreditur, Perjanjian Kredit, Jaminan HakTanggungan.
PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (ASKESKIN) DI PUSKESMAS PANDIAN SUMENEP Zainol Arief, Moh.
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 1 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i1.27

Abstract

Kesehatan merupakan hak dan investasi bagi semua orang, sehingga setiapindividu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadapkesehatannya tanpa mengenal derajat ataupun tingkat ekonomi dan sosial darimasyarakat. Untuk memenuhi hak hidup sehat bagi masyarakat miskin itulah makapemerintah Indonesia melaksanakan program asuransi untuk masyarakat miskin(Askeskin) yang pengaturannya berdasarkan pada Surat Keputusan Menkes Nomor1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. Askes (persero) Dalam PengelolaanProgram Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. Metode yang digunakanmenggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkanatau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuatkesimpulan yang lebih luas, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambilkesimpulan, untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahanhukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema penulisanpenelitian. Prosedur menjadi peserta asuransi kesehatan miskin di PT. (persero) AskesIndonesia Cabang Sumenep serta proses pelayanan pemberian jaminan pemeliharaankesehatan bagi peserta Askeskin di Puskesmas Pandian Sumenep, dan jenis-jenispelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Pandian Sumenep bagi peserta Askeskin.Prosedur untuk menjadi peserta asuransi kesehatan miskin (Askeskin) di PT. (Persero)Askes Indonesia Cabang Sumenep tidak sesuai dengan pedoman Askeskin tahun 2006yang tidak melibatkan Puskesmas dalam menentukan calon peserta Askeskin. Karenapedoman Askeskin tahun 2006 menyebutkan bahwa pihak BPS yang menetapkan nama,alamat calon peserta Askeskin untuk dibuatkan kartunya di PT. (persero) Askes.Prosedur pelayanan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Askeskindi Puskesmas Pandian Sumenep disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yangdimiliki oleh Puskesmas Pandian Sumenep. Peserta Askeskin cukup menunjukkan kartuAskeskin ke petugas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mereka akanmendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dikenakan iur biaya apapun.Keywords: Askeskin, Pelayanan Puskesmas, Penjamin Kesehatan.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT SUMENEP Fithry, Abshoril
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 1 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i1.26

Abstract

Pada prinsipnya setiap tingkah laku manusia ada yang mengatur, begitu pulaketika kita berkendara dijalan raya. Banyak kendaraan yang berlalu lalang untuksegera sampai ke tujuan sehingga banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas yangmembahayakan banyak orang. Undang-undang sudah mengamanatkan bahwa setiappengguna kendaraan wajib mematuhi tata tertib yang ada, bahkan sosialisasi sudahbanyak dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas guna menciptakan suasana yangtertib berlalu lintas. Setelah kami amati ternyata banyak sekali pelanggaran yangdilakukan oleh masyarakat Sumenep kurang mematuhi rambu-rambu bahkanmelanggar Undang-undang itu sendiri. Penggunaan helm, berboncengan tiga, nyalalampu di siang hari sampai menerobos lampu merah di persimpangan menjadipemandangan yang kurang mengenakkan. Mereka hanya takut dan tidak melanggarkalau ada aparat berdiri di pos tersebut. Kurangnya kesadaran dari masyarakat itulahyang sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari uraian tersebut maka penulismembuat rumusan masalah yang nantinya dapat memberikan solusi yang baik untukperbaikan tata cara berlalu lintas yang baik. Rumusan masalah itu adalah, bagaimanaperan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadikhususnya di Sumenep? Serta Faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinyakecelakaan di Sumenep?. Hal itu kami ambil agar nantinya masyarakat menyadaribetapa pentingnya berkendara dengan mengikuti aturan yang berlaku saat ini.Kata kunci: Kendaraan, Kesadaran, Lalu Lintas.
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (STUDI DI KABUPATEN SUMENEP) Zainuri, Zain; Zeinudin, Moh.
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 1 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i1.25

Abstract

Gerakan reformasi telah membawa perubahan ke sistem baru , yang merupakankesepakatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem dan budaya demokrasiyang sehat dan sungguh-sungguh . Untuk mendukung gerakan reformasi ini makalahirlah UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah tidak hanyabertujuan untuk meningkatkan peran pejabat pemerintah daerah dalam mengurusdepan rumah , tetapi yang lebih penting juga untuk meningkatkan pengaruh aspirasipada kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan . Berdasarkan hal tersebut diatas , masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanapelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Sumenep dalam rangkamewujudkan otonomi daerah sebagai diamanatkan oleh undang-undang nomor 32tahun 2004 tentang otonomi daerah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untukmengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsungdi Sumenep dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagai diamanatkan olehundang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah . Sumber data dalampenelitian ini adalah wakil dari pemerintah daerah , anggota parlemen , anggotaKomisi , beberapa pejabat partai politik , dan beberapa tokoh masyarakat seharusnyatahu dan terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah di Sumenep . Teknikpengumpulan dokumen dalam penelitian ini melalui wawancara , studi pustaka danstudi dokumentasi. Bahwa pemilihan tahun 2005 pemilih menggunakan hak pilihnyamencapai 578 419 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya , sementara mencapai215 895 pemilih pada tahun 2010 yang menggunakan hak pilihnya mencapai 562.674pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 321 957 pemilih.Kata kunci: Evaluasi, Pemilihan Langsung.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Andyanto, Hidayat; Novita, Dian
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 1 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i1.24

Abstract

Kurangnya lapangan kerja di dalam negeri mengakibatkan banyaknya wargaNegara yang mencoba mengadu nasib mencari uang ke luar negeri dengan harapanakan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi diri dan keluarga mereka baikkebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Undang-undang nomor 39Tahun 1999 pasal 38 ayat 2 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa wargaNegara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karenanyawarga Negara Indonesia tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja termasuk diluar negeri dengan syarat sudah memnuhi segala persyaratan yang sudah di tetapkanoleh pemerintah demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan para tenaga kerjaIndonesia sejak akan berangkat, pada penempatan, dan pasca menjadi tenaga kerjaIndonesia. Penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen di manaliterature ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait denganpermasalahan yang diteliti. Dengan membaca buku-buku literature dan bahan hukumlain disamping dengan menginventarisir dan mengumpulkan bahan-bahan tertulislainnya. Di Indonesia masalah ketenaga kerjaan diatur dalam undang-undang nomor13 tahun 2003. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut pembangunanketenagakerjaan di Indonesia secara umum ditujukan mendaya gunakan tenaga kerjasecara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja danpenyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dandaerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkankesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.Kata kunci: Pemerintah Daerah dan Tenaga Kerja Indonesia.
KEMISKINAN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK KEJAHATAN Sugiarti, Yayuk
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 1 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i1.23

Abstract

Timbulnya kejahatan disebabkan oleh banyak hal yang melatarbelakanginya,diantaranya adalah kejahatan yang disebabkan oleh watak seseorang. Kasus yangterjadi saat ini, kemiskinan seseorang atau latar belakang lain yang menyebabkanseseorang melakukan kejahatan, namun dalam penelitian ini membahas tentangkejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan saja, hal ini dilakukan guna membatasipembahasan penulisan yang dilakukan, yaitu berkenaan dengan “Kemiskinan SebagaiSalah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan”. Apabila diamati dari kedua istilah“KEMISKINAN” dan “KEJAHATAN” tersebut, kemiskinan mempunyai arti tidakberharta benda, serba kekurangan, atau perihal miskin, kemelaratan, dan kelaparan.Sedangkan kejahatan mempunyai arti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Talango. Faktor kejahatan yangdilatarbelakangi oleh kemiskinan seseorang sehingga melakukan kejahatan sebagaialternatif penyelesaian guna untuk memenuhi kehidupan mereka dalam menjalanikehidupannya, ini sudah terbukti atau memang ada dalam kenyataannya. Adapunkejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian SektorKecamatan Talango khususnya, hanya ada empat macam kejahatan, yaitu pencurian,penggelapan, penipuan, dan penganiayaan. Namun tidak menutup kemungkinankejahatan lain akan terjadi tergantung pada apa yang melatarbelakangi merekasehingga melakukan kejahatan tersebut, artinya kejahatan apa saja bisa saja terjadiselain dari kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah hukum Kepolisian SektorKecamatan Talango.Kata Kunci : Kemiskinan, Tindak Kejahatan.
KEBERADAAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMENEP Sjaifurrachman, Sjaifur
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 1 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i1.21

Abstract

Keberadaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum oleh parapemiliknya khususnya yang ada di Sumenep sangat banyak. Hal ini dapat kita jumpai didaerah-daerah terpencil yang ada di Sumenep. Masyarakat sendiri cenderung memilihkendaraan pribadi yang dicarter daripada menunggu mobil angkutan umum. Seiringberjalannya waktu pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor untuk keperluanumum sudah banyak dijumpai, angkutan umum kendaraan bermotor untuk roda empatseperti bus, taksi dan lain sebagainya sudah mulai mewabah. Keberadaan angkutanumum tersebut sudah diatur secara detail baik undang-undang ataupun PeraturanPemerintah yaitu mulai dari izin usaha, trayek, operasional sampai pada kelayakankendaraan bermotor untuk operasi untuk umum. Di Kabupaten Sumenep sendirimasyarakat lebih mengenal taksi sebagai alat transportasi. Kalau kita lihat diKabupaten Sumenep tidak ada yang namanya taksi. Taksi yang dimaksud di sini adalahkendaraan roda empat biasanya Colt L300 yang dijadikan angkutan umum. Berbedasekali dengan pengertian taksi menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 1993. Pengertian taksi dalam pasal ini adalah “jenis mobil penumpang yangdiberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer”. Pada hakikatnya untukmenjadi angkutan umum plat kuning, sebuah mobil harus memenuhi persyaratan yangterdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, apabila sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud maka kendaraanbermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum resmi dengan plat kuning.Penumpang di sini jelas mereka adalah konsumen yang mempunyai hak untukmendapatkan kenyamanan baik dalam berkendara maupun nantinya apabila terjadikecelakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumenadalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberiperlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri mempunyai asasmanfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, sertakepastian hukum.Kata kunci: Pelanggaran, Angkutan, Plat Hitam.
KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI NEGARA Zeinudin, Moh.
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 1 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i1.22

Abstract

Peristiwa kekerasan atas nama agama kerap terjadi di berbagai daerah diIndonesia. Kenyataan ini sungguh ironis terjadi, pada saat bangsa ini telahberkometmen menggulirkan reformasi di segala bidang demi mewujudkan kehidupanyang demokratis dan berkeadilan. Betapapun perangkat hukum sudah disiapkan untukmencapai tujuan reformasi, namun dalam kenyataannya keberagamaan yang eksklusiftelah memunculkan ektrimisme dan anarkisme beragama. Penghakiman yang dilakukankelompok agama tertentu terhadap kelompok agama lain yang tidak sepaham dan sealirankerap terjadi dimana-mana. Dalam situasi yang demikian, konstitusi negara danperan pemerintah sebagai birokrasi negara kembali dipertanyakan keberadaannya.Bertitiktolak dari uraian diatas, maka muncul kritik-kritik ilmiah yang tajam terhadapdoktrin agama yang diduga sebagai sumbu utama lahirnya kekerasan atas namaagama. Disamping itu, dialog antar iman dan antar mazhab (aliran) agama dianggapsebagai sebuah keniscayaan yang harus (terus) dilakukan untuk mewujudkanperdamaian, kerukunan hidup beragama, keadilan, dan kebebasan beragama danberkeyakinan berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia.Kata kunci: Kekerasan, Agama, Konstitusi, Negara.
KEBERADAAN KENDARAAN RODA TIGA SEBAGAI ODONG-ODONG DI KABUPATEN SUMENEP MENURUT HUKUM POSITIF FITHRY, ABSHORIL
Jurnal Jendela Hukum Vol 1 No 2 (2014): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v1i2.132

Abstract

Kendaraan atau angkutan adalah wahana alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh mahluk hidup. Kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan. Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. Belum jelas masih apakah odong-odong itu sudah termasuk pada kategori mana, sehingga kalau kita lihat keberadaan odong-odong di kabupaten Sumenep masih belum mengantongi izin. Aturan mengenai tata cara mengubah modifikasi kendaraan bermotor telah diatur sangat jelas di dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana tertuang didalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi : “Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor”. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22/2009”) juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012. Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Berdasarkan latar belakang itulah, untuk mempermudah pembahasan nanti, maka peneliti mengambil beberapa permasalahan yang ada, yang terangkum didalam rumusan masalah seperti bagaimana eksistensi keberadaan odong-odong yang ada di Sumenep?. bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan bagi pemilik kendaraan roda tiga yang telah dimodifikasi menjadi odong-odong. Kata Kunci : Perijinan, odong-odong, modifikasi.

Page 1 of 14 | Total Record : 131