cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 149 Documents
REKONSTRUKSI PROSES MEDIASI KELUARGA INDONESIA Bajuri, Azzuhri Al
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.9544

Abstract

Abstract : The gap between the expectations of the application of the PERMA Mediation Procedure in the Court with the increasing number of mediation failures especially in the case of families in Indonesia. This research is a qualitative research using library research method with normative-juridical empirical approach with system theory proposed by Jasser Audah. The results of this study suggest that the reconstruction of the Indonesian family mediation process by establishing new rules is an urgent need to reduce the number of divorces in Indonesia.Abstrak : Kesenjangan antara harapan penerapan PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan jumlah kegagalan mediasi yang semakin meningkat terlebih dalam perkara keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis empiris dengan teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Audah. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa rekonstruksi proses mediasi keluarga Indoesia dengan membentuk aturan baru adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk menekan jumlah perceraian di Indonesia.
KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA LUBIS, DIAN ASRIANI
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.18

Abstract

Pailit disebut juga iflas yang artinya kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya dari para krediturnya. Disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Penelitian ini bertujuan : (a) Untuk mengetahui secara jelas konsep Pailit menurut Ibnu Rusyd ; (b) Untuk mengetahui Kepailitan menurut Hukum Indonesia ; (c) Analisa perbandingan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) mengacu pada sumber primer yang berjudul “Bidayatul Mujtahid Jilid II” karangan Ibnu Rusyd di tambah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian, ditemukan persamaan dan perbedaan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Persamaannya pada orang yang berhak menyatakan pailit terhadap debitur adalah Hakim. Perbedaannya, menurut Ibnu Rusyd apabila debitur dalam keadaan sakit, kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam Hukum Kepailitan Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan debitur. Meskipun keuangan debitur solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih. Konsep tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain hukumnya mubah (boleh)
PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN DALAM MEMBANGUN SEMANGAT ENTREPRENEURSHIP SAPUTRI, DESI NOVIA
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.24

Abstract

Entrepreneurship merupakan suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menjadi sukses. Suatu masalah yang sangat besar yang dirasakan bangsa kita yaitu masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak melihat potensi apapun yang bisa dibuat jadi manfaat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan syariah dalam membangun semangat Entrepreneurship, dan bagaimana konsep Afzalur Rahman dalam membangun semangat Entrepreneurship. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu deskriptif analitik. Menurut Afzalur Rahman terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang untuk semangat berwirausaha yaitu, personal atau kepribadian, motivasi diri dan lingkungan yang mendukung. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang ada pada diri Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Jika setiap bisnis yang dijalankan mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, maka akan memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena Entrepreneurship yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan Islam dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMÛD SYALTÛT DALAM KITAB AL FATÂWA Gani, Erman
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i1.966

Abstract

Diskursus Interpretasi Ayat Riba dan Relevansinya dengan Bunga maghfirah, fitri
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8481

Abstract

ABSTRACTThe interpretation of usury verses, there are two main issues that the writer will describe in this paper, the first writer wants to describe the interpretation of usury verses. Second, the author wants to describe the interpretation of the law of interest and its correlation with usury by Islamic scholars. The methodology used by the writer is descriptive method. The results of the author's analysis show that the historical evidence and theorems of Islamic law have clearly described the prohibition of usury. Besides that, regarding interpretations of interest and usury differences occur in the circles of Islamic scholarship, it departs from the consideration of Islamic scholars in interpreting the verses of usury, so there are those who allow and forbid.Keywords: Usury, Interest. ABSTRAKMengenai diskursus interpretasi ayat riba, ada dua pokok masalah yang akan penulis jabarkan dalam tulisan ini yaitu pertama penulis hendak mengkaji diskursus penafsiran ayat riba. Kedua, penulis hendak mengkaji tentang interpretasi hukum bunga dan korelasinya dengan riba oleh para sarjana Islam. Metodologi yang digunakan penulis adalah deskriptif. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa bukti sejarah dan teks-teks dalil dalam hukum Islam sudah begitu jelas mendeskripsikan keharaman riba. Disamping itu, mengenai interpretasi bunga dan riba terjadi perbedaan pendapat pada kalangan kesarjaan Islam, hal tersebut berangkat dari pertimbangan para sarjana Islam dalam menginterpretasi ayat riba, sehingga ada yang membolehkan dan mengharamkan.Kata Kunci: Riba, Bunga.
STATUS NASAB ANAK DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG KELAHIRAN (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM) Harlina, Yuni
Hukum Islam Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v14i1.989

Abstract

KONDISI SOSIO-HISTORIS DIBALIK TEKS PENGHARAMAN RIBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEGAWAI BANK KONVENSIONAL KASIM, DULSUKMI KASIM
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8059

Abstract

Tulisan ini berupaya menyingkap kondisi sosio historis dibalik hadirnya teks-teks riba  dalam   Al-Qur’an  dan  Sunnah  serta  implikasinya  terhadap  pegawai  Bank Konvensional. Berdasar perspektif sabab nuzu>l ayat-ayat riba ternyata pelaku utama praktek ribawi pra dan pasca Islam  adalah kaum Yahudi. Setelah ayat 275 turun, umat  Yahudi  yang  sudah  beriman  menarik  pokok  harta  dan  meninggalkan  sisa ribanya.  Aktornya  adalah  empat  bersaudara  dari  Bani  Tsaqif   yakni  Mas’ud, Abdiyalail, Habib, dan Rabi’ah. Keempatnya kemudian menuntut  pokok hartanya saja  pada Bani  Mugirah.  Tapi  Bani  Mugirah  mengeluh  dan  meminta  dispensasi tambahan waktu  sampai dapat  kelapangan. Karena keempatnya  enggan memberi tunda, turunlah ayat 280 agar mereka mau memberi tunda. Bila habis masa tunda dan mereka tetap  kesulitan,  ayat  280 meminta  mereka merelakan saja utang  itu sebagai sedekah. Dalam perspektif sabab wuru>d,  konteks yang  disentuh oleh teks hadis lebih banyak riba fadhl (jual-beli) meski juga ada riwayat yang menyentuh riba nasi’ah.  Pelaku  ribanya  rata-rata  adalah  sahabat  Anshar  dan  Muhajirin.  Seperti konteks ayat di atas, setelah itu para Sahabat beraubat. Bila konteks tersebut dipakai melihat  aktifitas  perbankan  modern  sebenarnya  bank  dapat  dioperasikan  tanpa menggantungkan  diri  pada bunga.  Bukankah  empat  bersaudara  dari  Bani  Tsaqif yakni Mas’ud, Abdiyalail, Habib, dan Rabi’ah  yang  mengutangkan  uang  kepada Bani Mugirah mampu meninggalkan sisa riba mereka setelah ayat 278 dan 279 surah al-Baqarah turun? Bahkan, umat Yahudi yang sudah beriman pun segera menarik pokok  harta  dan  meninggalkan  sisa  ribanya.  Mewabahnya  pendirian  bank-bank syari’ah dewasa ini menjadi bukti meyakinkan tentang bisanya dilakukan pemisahan antara bunga dan bank.  Implikasi lainnya adalah memberi waktu dan kesempatan pada para pegawai di bank Konvensional yang menganut sistem bunga saat ini untuk tetap bekerja di bank tersebut sambil berupaya mencari lapangan pekerjaan baru atau menunggu  adanya  mutasi  atau  pembukaan  aplikasi  syariah  oleh  bank  tersebut merupakan  isyarat  hukum  yang  dapat  diambil  dari  pendekatan  historis  tersebut dengan tetap taat pada prinsip hukum Islam yaitu kondisi darurat ditetapkan sesuai kadarnya.  
Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam sayuti, Hendri; alawi, muhammad
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i1.40

Abstract

Maraknya kasus Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Serta fasilitas dan sarana juga menjadi perhatian penulis dalam menelitinya karena jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru telah over crowding atau kelebihan kapasitas. Dalam prakteknya, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru mengalami banyak kendala terutama masalah kelebihan kapasitas. Belum maksimalnya sistem manajemen pembinaan serta sistem pengawasan dan penjagaan yang masih lemah, dan tidak adanya jaminan pekerjaan setelah narapidana bebas membuat keefektifan pembinaan tidak terkontrol dengan baik lagi dan berdampak kepada tingginya angka residivis. Dari berbagai masalah tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru belum bisa dikatakan efektif, karena konsep dan prakteknya tidak berjalan dengan baik. Padahal, jika ditinjau dari hukum Islam konsepnya mempunyai tujuan yang sama antara Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dengan Hukum Islam yaitu lebih mengutamakan pembinaan daripada penyiksaan
JAMAK DAN QADHA SHALAT BAGI PENGANTIN KAJIAN FIQH KONTEMPORER Arisman, Arisman
Hukum Islam Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v14i1.984

Abstract

PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Zuraidah, Zuraidah
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi pendapatan menjadi masalah rumit yang diperdebatkan kalangan ekonom. Sistem ekonomi kapitalisme memandangan bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya, Islam mengatur kekayaan dan distribusi pendapatan untuk semua warga negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui pembayaran "zakat", "infak", aturan warisan, wasiat dan hibah.

Page 1 of 15 | Total Record : 149