cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Iqtisad
Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 23033223     EISSN : 2621640X     DOI : 10.31942/iq
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
IQTISAD: merupakan wadah menuangkan pemikiran dalam bidang ekonomi, ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang.
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
KONTRIBUSI METODE ISTIQRA’ DALAM PROGRAM VASEKTOMI (MOP) Mashudi, Mashudi
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2629

Abstract

Upaya pemerintah dalam menanggulangi ledakan penduduk melalui berbagai cara, baik yang alami sampai dengan yang menggunakan rekayasa teknologi (baca : alat kontrasepsi). Alat-alat kontrasepsi itu antara lain adalah pantang berkala, kondom, tisu KB, pil KB, suntikan KB, Susuk KB atau AKDR, IUD atau spiral atau AKDR, dan tubektomi. Alat kontrasepsi tersebut pada umumnya digunakan oleh pihak istri. Sementara alat kontrasepsi bagi laki-laki masih sangat terbatas. Sebab itulah KB pria (vasektomi) masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dikalangan masyarakat. Data statistik menunjukkan bahwa wanita lebih dominan dalam aktivitas mengontrol angka kelahiran dibanding laki-laki. Partisipasi laki-laki untuk memasang alat kontrasepsi (ber-KB) guna menyukseskan program keluarga berencana (KB) di Indonesia masih rendah. Penyebab utamanya adalah faktor kultur masyarakat dan pandangan tafsir agama.Vasektomi atau yang biasa diidentikkan dengan KB pria adalah proses operasi sederhana untuk memotong saluran yang membawa sperma dari kantongnya (testis) ke penis dan jika saluran vas deverens-nya sudah dipotong, laki-laki ini tidak dapat membuahi pasangannya. Vasektomi atau MOP (Medis Operasi Pria) tidak mengganggu aktivitas seksual karena yang dipotong atau dibedah adalah saluran vas deverens saja, sedangkan hormon yang dihasilkan dari testis yang disebut testosteron dan keluarnya tidak melalui saluran itu, tapi masuk ke pembuluh darah. Lantas, menyebar ke organ yang lain. Itu sebabnya tidak ada kaitannya antara vasektomi dan aktivitas seksual. Walau vasektomi atau MOP adalah KB mantab, namun tak menutup kemungkinan untuk bisa mempunyai keturunan lagi dengan cara melepaskan ikatan atau menyambung kembali pada saluran vas deferens melalui operasi yang disebut recanalisasi. Ini artinya organ vital laki-laki yang mengikuti progam MOP dapat dipulihkan. Testimoni dari peserta vasektomi di Kabupaten Situbondo Jawa Timur membuktikan bahwa recanalisasi akibat vasektomi tidak menghalangi untuk memiliki keturunan.Sebelum pelaksanaan vasektomi dokter ahli urologi mewawancarai dan meminta pendapat (secara istiqra’i) hingga pasien yang bersangkutan betul-betul yakin. Maknanya, para urolog telah memanfaatkan metode istiqra’i dalam pelaksanaan vasektomi. Lalu, bagaimanakah kontribusi metode tersebut bagi keberhasilan vasektomi atau KB bagi laki-laki? tulisan singkat ini mencoba mendiskusikannya.  
PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012 MENUJU KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH Nisa, Khoirun
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2624

Abstract

Kehadiran system perbankan syari’ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan diberbagai bidang, selain penyempurnaan terhadap sisi kelembagaan, perlu juga memperhatikan sisi hukum sebagai landasan penyelenggaraan perbankan syari’ah untuk mengantisipasi munculnya berbagai macam permasalahan dalam operasionalisasinya. Untuk itu, kehadiran system perbankan syari’ah di Indonesia tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam perbankan saja, akan tetapi juga berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi yang berwenag mengadili apabila terjadi sengketa antara paha pihak. Namun lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan ternyata menimbulkan polemik dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi wewenang Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari’ah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) ternyata masih diperdebatkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), sehingga dapat menimbulkan adanya persoalan konstitusional yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum bagi nasabah dan juga Unit Usaha Syari’ah dan juda dapat menimbulkan disharmony karena terjadi tumpang tindih kewenangan untuk mengadili antar badan peradilan. Untuk itu, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 93/ PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 telah menjawab berbagai persoalan yang terjadi saat ini yaitu ketidakpastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syari’ah. Sebagaimana disebutkandalam amar putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hak nasabah dan unit usaha syari’ah untuk mendapat kepastian hukum akan terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memberikan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbankan syari’ah sebagaimana amanat Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 
DILEMA POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA SUATU TELAAH ATAS KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Junaidi, Muhammad
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2623

Abstract

Indonesia memliki sumberdaya alam yang sangat mumpuni dibandingkan Negara lain. Pantas saja investasi yang salah satunya pertambangan yang ada di Indonesia menjadi bidikan yang paling menarik investor asing untuk menamkan sahamnya di Indonesia. Persoalan yang mendasar dalam konteks pengelolaan pertambangan tentunya mengacu pada beberapa pasal yang diantaranya UUD 45 pasal 33 ayat yang menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktinya dominasi penguasaan hanya pada segelintir pihak utamanya adalah pihak asing yang sangat dominan dalam mendapatkan untuk dari sumber daya alam yang dimiliki. Model pengelolaan yang demikian tentunya bertentangan dengan konstitusi kita. Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33. Disinilah kita perlu kembali pada konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan ruh dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konsep pembangunan berkelanjutan bukan hanya menyeimbangkan antara ekonomi, social dan lingkungan dalam upaya menjalankan pembangunan yang ada, akan tetapi juga menitiktekankan pada upaya mengakomodir prinsip keadilan antar generasi.
FATWA KONTROVERSIAL CRLO DALAM PANDANGAN KHALED ABOU EL FADL (Studi Kritik Otoritarianisme Fiqh) Fadhilah, Iman
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2631

Abstract

El Fadl parse some CRLO fatwa that is considered controversial and not oriented to benefit. Among the controversial fatwa is considered Case On Bra, high heeled shoes and Marriage Covenant, slander arising from Bury Pilgrimage Practices for Women, Devil In Cars and Danger Woman Traveling Without Mahram on prostration husband and wife as a submission to the husband.At least , to find out the methodological framework of thought El Fadl can be observed from some analysis tehadap contemporary theme of Islamic world. El Fadl, tried to analyze the sociological aspects of women’s lives in Saudi and the things that cause them to have less decent position in society . Sociological and political aspects in Arabic which causes them to have less decent position in society .Here then it can be stated that, El Fadl seeks to reposition religion critically, rationally and liberal, reconstruct Islamic heritage by giving new interpretations. For indeed, Muslims have the culture and traditions ( Turath ) nice and steady. 
Front Matter wibowo, hamid
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2605

Abstract

Front Matter Vol. 5 no. 1 2018
GERAKAN EKONOMI PESANTREN (Studi atas Pesantren Sidogiri Pasuruan) Nadir, Moh.
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2630

Abstract

Pesantren is generally a traditional educational institution that still retains the values salafiyahnya , however, boarding is always dynamic, because boarding schools in the total picture, revealing himself as a parameter, a factor that characterizes the lives thicker wider community , both in rural and urban areas in our country Indonesia. Because boarding an integral part of society , have a responsibility to develop and empower people in all fields, whether social, cultural, and economic. Pesantren Sidogiri which is an integral part of the community, enough interest to provide solutions problems that exist in the middle masyaraka, such as economics . (Boarding School in general is an educational institution that still maintain traditional values salafiyahnya , however , boarding is always dynamic , Because boarding schools in the total picture , revealing himself as a parameter , a factor that characterizes the lives thicker wider community groups, both in rural our country and urban Indonesia . boarding Because an integral part of society , have a responsibility to develop and empower people in all fields , Whether social, cultural, and economic. Pesantren Sidogiri the which is an integral part of the community, enough interest to provide solutions problems that exist in the middle masyaraka, such as economics). 
STUDI HUKUM ISLAM PENDEKATAN SOSIOLOGIS Achmad, Noor
IQTISAD Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : IQTISAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bersubjek hukum Islam dengan pendekatan sosiologis mengandalkan beberapa kajian, antara lain tentang : bagaimana hukum Islam dipraktekkan dalam masyarakat; bagaimana faktor-faktor sosial politik mempengaruhi kemandegan, perubahan dan perkembangan hukum Islam, bahkan bagaimana hukum Islam itu menjadi penyebab bagi transformasi sosial radikal dan lain-lain. Kajian-kajian seperti ini tentu berbeda dengan kajian-kajian dengan pendekatan filosofis, pendekatan bahasa, maupun pendekatan normatif.Tulisan ini memang tidak cukup tempat untuk mendisplay semua kajian sosiologis di atas. Karena itu, apa yang penulis lakukan adalah sebatas menunjukkan betapa studi hukum Islam pendekatan sosiologis itu penting dan tetap absah untuk dilakukan secara ilmiah.Hasilnya, tulisan ini menemukan kenyataan bahwa berbagai produk hukum Islam mulai dari Shariah, FIqh, qanun, fatwa, putusan peradilan Islam, hingga adat masyarakat muslim, sesungguhnya sangat kuat corak sosiologisnya dan bahwa produk-produk itu berjalinan berkelindan dengan, atau dipengaruhi oleh, faktor sosial yang mengintarinya. Terakhir tulisan ini juga menunjukkan betapa sangat mungkin melakukan studi hukum Islam dengan perspektif sosiologis.
WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM EKONOMI ISLAM YANG BERKEADILAN Toni, Aristoni
IQTISAD Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : IQTISAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini wakaf selalu diidentikkan dengan wakaf tanah milik, namun seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan  konsep  wakaf    mengandung  dimensi yang sangat luas yang tidak hanya mencakup harta bergerak saja, melainkan juga harta tidak bergerak, yakni termasuk wakaf uang yang penggunaanya sangat luas yang tidak terbatas pada pendirian tempat ibadah dan sosial kegamaan. Kehadiran undang-undang ini diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial, melakukan perubahan- perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam serta untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Di samping itu juga sebagai momentum permberdayaan wakaf secara produktif sesuai dengan nafas syari’at Islam.
KEBIJAKAN DAERAH & MITIGASI BENCANA UPAYA RESTORASI PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA ERUPSI MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG (Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Pengendalian Lingkungan Pasca Bencana di Kecamatan Dukun) Sumardiana, Benni
IQTISAD Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : IQTISAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerangka hukum (legal framework) penanggulangan bencana secara komprehensif mencakup semua pendekatan (pra, saat, dan pasca) diperlukan untuk mempertegas ruang lingkup tugas dan tanggungjawab berbagai pihak (komponen bangsa) baik pemerintah (pusat/daerah) maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Analisis kebijakan strategis daerah sebagai aksi legislasi & regulasi dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini merupakan upaya strategis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan strategis dan kegiatan pengendalian lingkungan tanggap bencana pasca erupsi merapi serta menelaah operasionalisasinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan ‘naturalistik’ dengan teknik ‘yuridis case studies’ di Kecamatan Dukun.Analisis dan interprestasi (dialogical interpretation) dilakukan terhadap fenomena realitas hubungan sebab-akibat dan faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Simpulan akhirnya, pertama, berbagai bentuk perangkat hukum dan dokumen kebijakan kebencanaan  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  telah  secara tegas menyatakan penggunaan pendekatan ‘build back better’ dalam tanggap bencana pasca erupsi merapi (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana). Kedua, operasionalisasi kebijakan strategis dalam build back better telah dilakukan secara terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana berbasis pengendalian lingkungan hidup dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan  rekonstruksi. Prinsip-prinsip  kebijakan  strategis  dan  kegiatan pengendalian  lingkungan  tanggap  bencana  pasca  erupsi  Merapi oleh Pemda Magelang telah mendekati dalil-dalil ‘build back better’ seperti prioritas terhadap kaum rentan, optimalisasi sumber daya lokal, keadilan gender dan upaya mencapai kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya pengintegrasi Penanggulangan Bencana dengan rencana pengendalian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan   Kata Kunci: Kebijakan, Bencana, Pengendalian Lingkungan, Erupsi Merapi.
RESTRUKTURISASI UTANG SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN PEMBAYARAN DARI DEBITUR PAILIT Handayani, Tri
IQTISAD Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : IQTISAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peluang agar sebuah perusahaan jangan sampai dinyatakan pailit, dan debitor masih dapat menjalankan usahanya adalah dengan jalan restrukturisasi utang. Bahkan apabila berhasil maka sebaiknya dituangkan sebagai substansi perdamaian (accord) antara kreditur dan debitur. Cara ini dapat dibilang paling efektif untuk menunda pernyataan pailit bagi perusahaan, sebab dengan adanya tenggang waktu tersebut sebuah perusahaan dapat memperbaiki usahanya dan mendapatkan penundaan pembayaran.   Kata kunci: Restrukturisasi utang dan Penundaan pembayaran.

Page 1 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020): IQTISAD Vol 6, No 2 (2019): IQTISOD Vol 6, No 1 (2019): Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2016): iqtisad Vol 2, No 2 (2014)