cover
Contact Name
Edi Yuhermansyah
Contact Email
eys_0401@yahoo.com
Phone
+6281363555462
Journal Mail Official
legitimasi@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Faculty Shariah and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
ISSN : 20888813     EISSN : 25795104     DOI : 10.22373/legitimasi
Core Subject : Social,
The Legitimasi Journal (the Journal of Criminal and Political Law) published biannually in January and July, is published by the Faculty Shariah and Law UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Its purpose is to promote the study of criminal law and Islamic law in general and to discuss discourses of the development of criminal law and government policies in various perspectives. It is also to help in the understanding of criminal law and politic of law in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 89 Documents
PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI RUTAN LHOKNGA ACEH BESAR MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 DAN TEORI MAṢLAHAḤ MURṢALAḤ Zubaidi, Zaiyad; Attusuha, Riva
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.5854

Abstract

Abstrak  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 disebutkan bahwa” Setiap Anak dalam proses peradilan berhak dipisahkan dari orang dewasa”. Namun dalam penerapan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana masih ada pemisahan narapidana anak di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama bagaimana sistem pembinaan narapidana anak di cabang rumah tahanan Lhoknga Aceh Besar. Kedua Bagaimana relevansi pembinaan narapidana anak Di Cabang Rumah Tahanan Lhoknga dengan UU No.11 tahun 2102 dan teori Maṣlahaḥ Murṣalaḥ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penilitian lapangan (field reasearch) serta kajian pustaka (library reasearch). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan narapidana anak di cabang rumah tahanan Lhoknga Aceh Besar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan karena sudah menerapkan langkah dan proses pembinaan, kegiatan pembinaan, dan memberikan keterampilan yang sesuai. Kedua relevansi pembinaan narapidana anak di cabang rumah tahanan Lhoknga Aceh Besar dengan undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 3 tidak sesuai karena masih terdapat narapidana anak di rumah tahanan tersebut. Adapun praktek pembinaan tersebut bertentangan dengan konsep Maṣlahaḥ Murṣalaḥ yang bertujuan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dan mencegah kemudhazaratan, Karena itudengan penggabungan narapidana anak dengan dewasa maka dikhawatirkan akan berdampak negatif pada keberadaan anak. Kata Kunci     : Pembinaan, Narapidana, dan Maṣlahaḥ Murṣalaḥ 
FARAQ DALAM PERNIKAHAN SINDIKET DI JOHOR MALAYSIA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENANGANAN NIKAH SIRRI DI INDONESIA Khairani, Khairani
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v3i1.339

Abstract

Marriage sindiket almost similar meaning with marriage Sirri Indonesia. Johor Malaysia wedding sindiket has caused a lot of problems in the community, especially about the validity of his marriage. Faraq or annulment of marriage is a way for the completion of a dubious marriage. so immoral that occur from dubious marriage not continues. Faraq mechanism in this sindiket marriage has been defined in Enakmen 17 of 2003 Islamic Family Law. Court that decides whether the marriage can be forwarded or difaraq sindiket. The factors that led to a marriage should sindiket difaraq partly because the elements of the pillars of marriage are not met. Faraq provisions in this sindiket marriage should be able to consider in preventing and addressing issues arising from the consequences of marriage Sirri in Indonesia. Kata kunci: faraq, pernikahan sindiket, nikah siri
URGENSI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 Yuhermansyah, Edi
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v1i2.1427

Abstract

Protection of witnesses is not based on charity law enforcers, but a right guaranteed by law. Government with members of the legislature has enacted a law on protection of witnesses and victims. The impact of the birth of this legislation to guarantee the physical protection of witnesses from threats and protection of freedom of the witness to ensure the information it conveys no intervention from certain parties. Guarantee the protection of witnesses to be strong after the birth of the witness and victims protection agency is given authority to handle the implementation of protection, the protection of policy-making and supervision. Although this form of protection provided in the statute has not been given guarantees legal protection that is always necessary witness in the face of serious criminal cases. Keywords: Perlindungan, Saksi, Hukum Pidana
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini, Ibsaini; Syahbandir, Mahdi
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i1.3965

Abstract

This research examines a corporation responsibility in the corruption of governmental goods and services procurements. This research applies juridical empirical approach. In accordance with the Act of Corruption Suppression, the liability of the corruption cases of corporation is also involves its corporation regarding the corruption. Pursuant to Article 20 (1) in terms of the corruption committed by and over the name of a corporation, the charges and sentences can be impose toward the corporation and its administrators. However,  at the Court for Corruption in Aceh (2013-2017), there are 36 cases of corruptions committed by the corporations that have never been held liable on them, meaning that the corporation has never been convicted due to the commission. This research is purposed to know the forms of corruption committed by corporations at the Court for Corruption in Banda Aceh, reasons for not being held the corporations liable for the corruption, and legal impact that might rise if the corporations are not held liable for corruption.
PERSEPSI MASYARAKAT GAMPONG MEE PANGWA KECAMATAN TRIENGGADENG TENTANG MEDIASI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT Hirdayadi, Israr; Nisak, Khairun
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3974

Abstract

Penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan restoratif justice. Bagi orang dewasa akan diberlakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Berbeda halnya dalam konteks Aceh yang membolehkan perkara pidana ringan yang dilakukan orang dewasa diselesaikan secara mediasi. Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi terhadap perkara pidana di lakukan setelah adanya pelaporan dari para pihak, mediasi dilakukan oleh Keuchik, Tuha Peut dan Teungku Imuem sebanyak dua tahap yaitu pertemuan secara terpisah dengan para pihak untuk mediasi tahap awal, tahap selanjutnya para pihak dipertemukan untuk memperoleh solusi dari mediasi yang dilakukan. Hampir semua masyarakat di kecamatan Trienggadeng setuju, merasa mudah dan bisa menerima hasil keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya proses mediasi yang ada di gampong karena prosesnyalebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan dengan proses di kepolisian.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN Bakhtiar, Yusnanik
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.5011

Abstract

Anak akan melakukan apa yang mereka liat dari orang dewasa. Orang tualah yang akan membentuk watak anak apakah akan menjadi baik atau kebalikannya anak akan menjadi jahat bahkan tidak menutup kemungkinan penjadi seorang pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memerlukan perlindungan hukum agar hak hak anak bisa terpenuhi dalam proses pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak.Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak sudah sesuai dengan Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum ini diantaranya adalah perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminatif serta adanya pendampingan oleh advokat pada pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan maka penyidik dalam hal ini mengupayakan diversi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Diversi adalah upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.   Kata Kunci: Perlindungan-Tindak Pidana-Anak
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah Bakhtiar, Yusnanik
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v6i1.1846

Abstract

Kekerasan bullying telah menjadi fenomena akhir-akhir ini. Pelakunya tidak hanya dilakukan oleh murid di sekolah tetapi juga dilakukan oleh guru-guru maupun civitas yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun anggota geng yang berkuasa (trauma). Upaya penanggulangan terhadap bullying ini sama dengan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam penanggulangan kejahatan secara penal (hukum pidana) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan secara penal dilakukan setelah bullying terjadi dan masuk ke dalam proses hukum di Pengadilan sedangkan upaya non penal dilakukan apabila bullying belum terjadi. Upaya pencegahan bullying dengan cara non penal yaitu, (1) memberikan informasi kepada anak didik tentang bullying, (2) upaya pengendalian emosi anak didik, (3) pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, (4) adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman ahklak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM, (5) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban bullying, menumbuhkan empati anak didik. Namun upaya penanggulangan bullying tidak semuanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), proses akademis atau sanksi akademis juga digunakan untuk menanggulangi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Upaya penanggulangan bullying dengan cara proses akademis yaitu, 1) pendekatan secara pribadi/individu, 2) perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying, 3) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat bullying, 4) melibatkan orang tua dalam proses perdamain antar anak didik yang terlibat bullying, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.
TITIK TEMU ASPEK NAFS DENGAN KESADARAN HUKUM (Sebuah Pengantar dan Upaya Menggagas Fikih Kesadaran Hukum) Syuhada, syuhada
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.5847

Abstract

Abstrakupaya membangun kesadaran hukum secara kognitif berupa pendidikan, pelembagaan, pelatihan dan sosialisasi hukum harus disinergikan dengan upaya membangun kesadaran hukum secara afektif dalam bentuk memberikan pencerahan mental & spiritual pada dimensi jiwa (al-nafs) manusia dengan kedudukannya sebagai subjek dan ohjek hukum supaya memperoleh hasil yang optimal yaitu hukum yang berlaku menjadi sikap dan prilaku individu sehari-hari. Kata kunci : Nafs, Kesadaran Hukum
KEDUDUKAN PSK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI Yuhermansyah, Edi; Zahara, Rita
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v6i2.3960

Abstract

Prostitusi merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Berkaitan dengan prostitusi, hukum positif mengaturnya dalam KUHP pasal 296 dan 506. Selain itu, Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 1 ayat 8 UU No 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pelacur (PSK) yang terjerat dalam praktek prostitusi adalah sebagai korban. Karya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan korban dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan PSK sebagai korban dalam kasus prostitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban memiliki kedudukan dengan diberikan perlindungan terhadapnya sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan dengan pemberian hak-hak atasnya berupa restitusi, rehabilitasi, pemulangan serta reintegrasi sosial. Mengenai PSK yang berkedudukan sebagai korban dalam Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena perbuatan yang dilakukan oleh PSK dengan suka rela tanpa paksaan. Sebaliknya bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan. Dengan demikian, wanita yang terjerat dalam praktek prostitusi tidak bisa dijadikan korban karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.
KEDUDUKAN SYARIAT ISLAM DALAM TATA NEGARA INDONESIA Abubakar, Ali
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v3i1.343

Abstract

The implementation of Sharia in Aceh was based on a people view of life in Aceh who believes their existence cannot be separated from the Allah guidance. In fact, Islamic Sharia is already implemented in Aceh since the Kingdom of Aceh Darussalam, as evidenced by the presence of various manuscripts focusing on Islam. Legally, it is recognized in Indonesia in Article 29 UUD 1945 as wells as in the Central Government through Act No. 44 of 1999 and Act 11 of 2006. Academically, although the imposition of Sharia in Aceh is based on civil law, but it cannot be denied that in the application process of common law also plays an important role. Kata Kunci: Syariat Islam, wewenang, qanun, lex spesialis, agama, jinayat, civil law, common law.