cover
Contact Name
Erie Hariyanto
Contact Email
erie@iainmadura.ac.id
Phone
+62817311445
Journal Mail Official
alihkam@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Office Faculty of Sharia IAIN Madura Institut Agama Islam Negeri Madura Jl. Raya Panglegur km 04 Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Articles 278 Documents
REAKTUALISASI FIQH INDONESIA (Telaah atas Kontribusi Pemikiran Hukum Hasbi ash-Shiddieqy) maimun, maimun
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 1 (2007)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i1.2613

Abstract

Fiqh Indonesia adalah hasil rumusan hukum Islâm para ahli hukum (mujtahid) Indonesia yang dijabarkan dari sumber hukum primernya (al-Qur'ân dan Hadîts) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta adat istiadat budaya bangsa ini, hal tersebut sudah lama bergulir, dan tidak sedikit hasil karya para mujtahid tentang fiqh yang sebenarnya sudah dapat dinikmati oleh bangsa kita. Salah seorang mujtahid yang memberikan kontribusi fiqh ala Indonesia adalah Hasbi ash-Shiddieqy. Tulisan ini akan mengkaji ulang pemikiran Hasbi tersebut dan menawarkan wacana fiqh baru yaitu fiqh yang berbasis lokalitas. Fiqh ini merupakan salah satu upaya reaktualisasi fiqh Indonesia.
Madzhab Fiqh dan Kedaulatan Ummat (Memahami Ikhtilâf dalam Bingkai Syarî’ah) Tabrani, Mukthi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 1 (2007)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i1.2612

Abstract

Tulisan ini berupaya memotret perbedaan pendapat (ikhtilâf) yang sarat dengan pertentangan (khilâf) dan mendudukkan keduanya dalam porsi dan proporsi yang sebenarnya, selaras dengan nafas Syarî’ah Islâm yang memandang ikhtilâf sebagai sebuah keniscayaan sejarah dan kebutuhan mendasar bagi dinamika internal sebuah ajaran yang penuh “rahmat” dan “fitrah”. Ijtihâd fuqahâ’ yang mengejawantah dalam aliran-aliran dan madzhab-madzhab fiqh, adalah tuntutan zaman yang dikukuhkan kewajibannya oleh Islâm sebagai sebuah produk persemaian ‘aqlî dan naqlî demi kemaslahatan ummat Islâm sepanjang masa. 
MENGGUGAT HEGEMONI IJMÂ' Mulyadi, Achmad
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 2 No. 1 (2007)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v2i1.2611

Abstract

Ijmâ' telah menjadi simbol dari sebuah hegemoni pemikiran pada suatu disiplin keilmuan. Ini dapat dibuktikan bahwa ijmâ’ telah menjadi senjata legitimis dan ideologis untuk membela atau menumbangkan pendapat atau suatu madzhab pemikiran. Padahal, pemikiran manusia baik secara kolektif maupun individu, bukanlah merupakan suatu pemikiran yang memiliki daya supra kuat, tetapi ia selalu berada dalam wilayah dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran seperti ijmâ' selalu berpeluang untuk didiskusikan, "qâbilun li al-niqâsy  wa al-taqhyîr"
SISTEM EKONOMI (Kajian Komparatif antara Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islâm) Haryanto, Rudy
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2610

Abstract

Era globalisasi dan modernisasi menuntut penerapan sistem ekonomi yang kredibel, tidak hanya harus kuat tetapi juga harus menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Saat ini, kita tengah mengalami periode anomali. Faham liberalisme-kapitalisme yang mendasari sistem perekonomian suatu negara dalam bentuk formasi sosial ekonomi kapitalis sangat hegemonik secara global berikut kemakmuran material yang mengiringinya, tetapi berimbas pada terjadinya kontradiksi sosial. Hal ini terjadi karena setiap orang berhak dan bebas bertindak untuk kepentingannya sendiri. Penjual mencari keuntungan sendiri yang sebesar-besarnya dan pembeli mencari kepuasan. Setiap orang dan perusahaan berhak atas kepemilikan mereka sendiri, dan setiap keputusan ditentukan oleh mekanisme pasar. Di sisi lain, Islâm dengan ajaran-ajaranya dalam al-Qur’ân menawarkan konsep sistem ekonomi Islâm yang didasari oleh persaudaraan, persaman, kebebasan, dan keadilan. Dalam sistem ini, semua harta atau kekayaan yang dimiliki manusia merupakan amanah Allâh swt. Dalam harta tersebut ada hak orang lain yang dapat disalurkan dengan mekanisme zakat, infaq, shadaqah, dan dilarang menimbun harta, melainkan harus disalurkan dalam sektor produktif. Walhasil, komparasi ini diharapkan menjadi pijakan para ekonom dalam mengaplikasikan sistem perekonomian yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan, dan segala bentuk keterbelakangan.
PENGEMBANGAN BANK SYARI’AH DAN MENSYARI’AHKAN BANK SYARI’AH Firmansyah, Farid
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2609

Abstract

Sekitar  80% penduduk Indonesia menganut agama Islam, suatu komunitas yang tidak bisa dibilang sedikit tentunya. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sewajarnya menjadi pelopor bahkan panutan dalam peran sertanya untuk pengembangan industri perbankan syari’ah. Dari data demografi terdapat sekitar 1,3 miliar muslim di dunia yang merepresentasikan 20% dari populasi dunia dan memiliki total kontribusi mendekati 10% pada GNP Dunia. Pengembangan bank syari’ah merupakan salah satu alat bagi dunia Islam umumnya dan Indoneisa khususnya untuk mewujudkan kemandiriannya dalam perekonomian, tanpa harus lagi mengharapkan bantuan lembaga dunia lainnya, seperti IMF, Bank Dunia, dll. Di dunia Internasional pun, perbankan syari’ah telah memiliki kesiapan memasuki era perdagangan bebas dan juga memiliki counterpart di setiap negara sehingga jaringan yang dimiliki juga relatif lengkap dan luas. Sehingga perbankan syari’ah mampu memberikan pelayanan yang efektif dalam segi waktu dan efisien dalam segi keuangan.
KEDUDUKAN DAN PERAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Rifai, Achmad
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2608

Abstract

The position of advocates (lawyers) as a law advisors in any process of investigation must be central, in terms of that they must place themselves as the representatives of the suspect to get the an appropriate rights. It is mistaken that an advocate acts from the side of attorney as general prosecutor.  In the course of law enforcement, it has been fairly set up either the roles of attorney representing the victim or the demanded person, the suspect. During the process of investigation, the investigator (attorney or police officer) is standing for the victim, nevertheless the suspects are represented by an advocate as their law advisor. In the level of prosecution, the victim must be put up with an attorney as the general prosecutor; the advocate, as the law advisor, represents the suspect. 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILARANG Susylawati, Eka
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2607

Abstract

The Law Number 5 of 19991 abaut Monopoly practice and unfair bussines competition is one legal refor claims. It is hoped to be able to regulate a good bussines to build a fair competition. Beside “forbidden commitments” form, the law also regulate “forbidden activities”. The kinds of  forbidden activities are monopoly, monopsony, marketing segment control and conspiracy. In practice, the law enforcement cannot go smoothly because of multi interpretation definition of forbidden activities and bussiness competition control commission (KPPU). KPPU can only give administrative sanction. While the penal, civil law and appeal effort should be through the court. The other problem is related to the small number of KPPU members when compared to the number of bussinesses that must be controlled and spead through out Indonesia.
MORAL HAZARD DAN AGENCY COST (Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syarî’ah) wadhan, wadhan
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2606

Abstract

A contract for business organization or production process may generally involve Principal- agent problems due to information asymetry. Islâmic business contracts has manifold avenues and modalities to be implemented as according to the suitability of time, place and environment.The essential benefits of the Islâmic business contracts is to ensure the benefit of the both partners in the contract. Since the contract for business organization or production process embodies some sort of problems like principal- agent problem due to information asymetry and moral hazard, this also be easily minimised in an Islâmic contract. Therefore, it may  be said that if in an Islâmic economy, Islâmic firm implements  the business contract  as designed and approved by the shariah, then principal- agent problem will be minimised and society  will be more benefited from the welfare motive of the producer and other market agents.
PROSPEK BISNIS WEALTH MANAGEMENT BERBASIS SYARÎ’AH Handayani, Sri
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2605

Abstract

At the moment the growth of HNWI (High Net Worth Individual) is significantly developed. HNWI is a group of rich people having no idea in managing the properties. As a matter of course, this becomes a new prospective field on wealth management business for banking. In fact, banks dominate money market mainly in Indonesia. in accordance to this issue, this article tries to portray  the following subject matters---the importance wealth management as a service product for banks customers, the factors supporting the wealth management business in Indonesia, the criteria and characteristics of HNWI, the requirements of Islamic economic principles in applying wealth management syarî’ah base, and the challenge of organizing wealth management syarî’ah -base. From public view, the existence of wealth management syarî’ah base remains significant therefore it has a huge prospect considering the decrease of loan rate. It accelerates public to invent an alternate way instead of saving. On the other hand, there is a challenge of professional profit-share, unavailability of large amount of fresh money from investor, the minimum number of people understanding the proper syarî’ah finance management, and the existence of false assumption among publics that the current syarî’ah finance system has been only symbols interchange from conventional system to Islamic ones.
MULTI LEVEL MARKETING (MLM) CNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM Wahed, Abd.
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 2 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i2.2603

Abstract

The current development of business affair demands the Muslim thinkers to purpose a respond about how it should be from the view of Islamic economy. Commercial business with the leveling method which is known as Multi Level Marketing (MLM) like CNI appears elements of bay’, an Islamic economic system of buy and sell. However, a further study , using  Islamic law establishment method, proves that there are obvious distinctions between the system of multi level marketing and Islamic economic system. This effects the differentiation of both systems in the perspective of Islamic law. Through the method of al-mashlahah , it is proved that Multi Level Marketing is greater in terms of its mafsadah than its usefulness. This argument leads to a conclusion that multi level marketing is considered illegal or haram.

Page 1 of 28 | Total Record : 278