cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mustashfa
Published by Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 100 Documents
 1   2   3   4   5 
PROBLEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERIMPLIKASI PIDANA ADMINISTRASI YANG BERDAMPAK PADA UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Sugianto, Sugianto
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5487

Abstract

AbstractThe issue of regional autonomy policy gives very broad autonomy to the district/city government, but in reality, it cannot be realized by the law. The purpose of the roll out of regional autonomy in order to restore the dignity of the people in the region by providing opportunities for political education in the context of improving the quality of democracy in the region, increasing the efficiency of public services in the region, and creating good governance. The extent to which the Central Government in building synergy and harmonization with the Kewrahab / city Regional Government in Indonesia "is still limited to making the Regional Head, in this case, the Regent / Mayor" as the King of the small kings in power in the region. Of course, with this, a crucial problem arises in the region against Corruption. Keywords: Regional Finance, Regional Autonomy, and Corruption Crime. AbstrakPermasalahan kebijaksanaan otonomi daerah memberikan otonomi yang sangat luas kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota, namun dalam realitanya belum bisa diwujudkan sesuai aturan Undang-undang. Tujuan di Gulirkannya Otonomi Daerah dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah dengan memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan penciptaan berpemerintahan yang baik (good governance). Sampai sejauh mana Pemerintah Pusat dalam membangun sinergitas dan Harmonisasi dengan Pemerintahan Daerah Kewrahab/kota di Indonesia ?hanya masih sebatas menjadikan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati / Walikota ? sebagai Raja raja kecil yang berkuasa di daerah. Tentunya dengan hal tersebut Muncul permasalahan krusial di daerah terhadap Tindak Pidana Korupsi.Kata Kunci: Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, dan Pidana Korupsi.
STUDI INSTITUSI-INSTITUSI EKONOMI ISLAM INTERNASIONAL (ISLAMIC BANK, ISLAMIC INSURANCE) Syukron, Syukron
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.2424

Abstract

AbstractThis study aims to find out insurance institutions and Islamic banks that cover the early history. This study is a literature review sourced from textbooks, articles, journals, and information related to the study theme. The practice of Islamic insurance begins with the opinion of the Muslim World League Islamic Jurisprudence Council, Mecca, Saudi Arabia, which approves cooperative insurance. In the last 30 years, the contract that is often used is the easy-granting contract and time, many insurance companies such as insurance companies in Sudan, namely Islamic Insurance Co. Ltd carries out insurance activities other than life insurance. Whereas in Islamic banking the Islamic commercial bank (Islamic Commercial Bank) was first established as the Dubai Islamic Bank which was founded in March 1975. Next in 1975, the Islamic bank of Dubai was established as a private business. In the case of Islamic banking products have differences and similarities in each country it is caused by certain factors such as the selection of schools such as the example of bai ad dayn on Islamic banking in Indonesia is not applied whereas in Islamic banking Malaysia is applied.Keywords: Islamic Economy, Islamic Banking, and Islamic Insurance. AbstrakStudi ini bertujuan untuk mngetahui institusi asuransi dan bank Islam yang meliputi sejarah awal mulanya. Studi ini merupakan kajian literatur yang bersumber dari buku teks, artikel, jurnal dan informasi yang terkait dengan tema studi. Praktik asuransi Islami berawal pada pendapat Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya asuransi koperatif. Pada 30 tahun terakhir ini akad yang sering digunakan adalah akad mudaharabah dan wakalah, banyak perusaan asuransi seperti perusaaan asuransi di sudan yaitu Islamic Insurance Co. Ltd yang melakukan kegiatan asurani selain asuransi jiwa. Sedangkan dalam berbankan islam bank Islam komersial (Islamic Comersial Bank) pertama kali didirikan adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan pada bulan Maret 1975. Berikutnya tahun 1975 berdiri bank Islam Dubai merupakan usaha swasta. Dalam hal produk perbankan syariah memiliki perbedaan dan persamaan di setiap negara hal itu disebabkan oleh faktor-fakto tertentu seperi pemilihan mazhab seperti contoh bai ad dayn pada perbankan syariah di Indonesia tidak diterapkan sedangkan dalam perbankan syaraih Malaysia diterapkan.Kata Kunci: Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, dan Asuransi Syariah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HOTEL BATIK YOGYAKARTA Prabowo, M. Shidqon
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5488

Abstract

AbstractThis research is intended to explain the scientific study framework for legal writing, namely: first, to find out the legal protection measures for hotel service users/consumers provided by hotel business operators to Batik Hotel service users, in Yogyakarta. And second, to find out how the responsibility of Batik Hotel entrepreneurs towards Batik Hotel service users for lost items. This research has done at the one-star hotel which is located in the municipality of Yogyakarta explained the security assurance of goods and / or services in today's business world, in the form of quality of service either quality, security, and safety that are devoted to service users / consumers and entrepreneurs. The study was conducted at the Hotel Batik in the Yogyakarta Municipality and explained the legal protection carried out in the form of quality, security, and safety that is specific to service users/consumers and business people. In this study, the method used is Empires/Juridical Normative because it uses primary data as the main source, while the research specification is descriptive analysis in the method of collecting data through library data and field data to provide information that can support the process of this research. The results in this study, namely business operators (batik hotels) while serving consumers or users of batik hotel services, have provided maximum legal protection and the application of legal protection has been felt and expressed by batik hotel service users well.Keywords: Protection Law, Consumer, and Hotel. AbstrakPenelitian ini bertujan untuk menjelaskan kerangka studi ilmiah penulisan hukum, yaitu: pertama, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa hotel/konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha hotel kepada pengguna jasa Hotel Batik, di Yogyakarta. Dan kedua, untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengusaha Hotel Batik terhadap pengguna jasa Hotel Batik atas barang yang hilang. Penelitian dilakukan di Hotel Batik yang berada di kotamadya Yogyakarta dan menjabarkan mengenai perlindungan hukum yang dilakukan baik berupa mutu, keamanan, dan keselamatan yang dikhususkan kepada pengguna jasa/ konsumen dan pelaku usaha. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu secara Emperis/Yuridis Normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama, sedangkan sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis dalam metode pengumpulan data melalui data kepustakaan dan data lapangan untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung terhadap proses penelitian ini. Adapun hasil dalam penelitian ini, yaitu pelaku usaha (hotel batik) selama melayani konsumen atau pengguna jasa hotel batik telah memberikan perlindungan hukum yang semaksimal mungkin dan penerapan perlindungan hukum telah dirasakan dan dinyatakan oleh pengguna jasa hotel batik secara baik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Hotel.
MAQASHID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Jaelani, Aan
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5489

Abstract

AbstractThis article will explore the concept of maqhasid al-shari'ah and the development of sustainable entrepreneurship in Indonesia. Entrepreneurship activities are directed at achieving mashlahah or economic prosperity for each individual and society. However, the implementation of mashlahah as a conceptual framework in developing social and sustainable entrepreneurship requires criticism that can contribute practically to sharia business activities. This study uses content analysis by conducting a literature review on the theme. This paper concludes that entrepreneurship is driven by spirituality and ethical values derived from maqashid al-shari'ah which were developed into social entrepreneurship and sustainable entrepreneurship as a type of entrepreneurship that requires implementation in the form of programs and government policies in growing Muslim entrepreneurs in the era of digital technology.Keywords: Maqashid al-Shari?ah, Mashlahah, Social Entrepreneurship, and Sustainable Entrepreneurship. AbstrakArtikel ini akan mengeksplorasi konsep maqhasid al-syari?ah dan pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan kewirausahaan diarahkan untuk mencapai mashlahah atau kesejahteraan ekonomi bagi setiap individu dan masyarakat. Namun, implementasi mashlahah ini sebagai kerangka konsepsional dalam mengembangkan kewirausahaan sosial dan berkelanjutan memerlukan kritik yang dapat berkontribusi secara praktis dalam aktivitas bisnis secara syari?ah. Studi ini menggunakan analisis konten dengan melakukan tinjauan literatur atas tema tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan didorong oleh spiritualitas dan nilai-nilai etis yang diturunkan dari maqashid al-syari?ah yang dikembangkan menjadi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan berkelanjutan sebagai jenis kewirausahaan yang membutuhkan implementasi dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan entrepreneur Muslim di era teknologi digital.Kata Kunci:   Maqashid al-Syari?ah, Mashlahah, Kewirausahaan Sosial, dan Kewirausahaan Berkelanjutan.
GOOGLE ADSENSE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM Eriyanti, Nahara
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.3665

Abstract

AbstractThis research aims to find out how the mechanism of Google Adsense, besides analyzing the legal theory of Islamic agreements on the mechanism of Google Adsense. This type of research is descriptive-analytical field research using a pattern of Islamic legal approach. There are two theories on which this research is based, namely contract theory and online business theory for analyzing legal aspects. The contract theory used focuses on the Muamalat legal perspective contract theory which is then used to analyze transactions in Google Adsense, then from that analysis will be known how the law of the Google Adsense business. The results of this study indicate that the mechanism in Google Adsense reflects the basic values of the contract that are by the rules of the contract law. Enforcement of the contract by default aims to protect the parties involved in online business for the realization of mutual benefit and prosperity. Also, the screening effort imposed on Google Adsense aims to demonstrate the application of business ethics values that have implications for the validity of the contract.Keywords: Google Adsense, Covenants, and Online Business. AbstrakPenelitian in bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Google Adsense, selain itu menganalisis dari teori hukum perjanjian Islam terhadao mekanisme Google Adsense. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pendekatan hukum Islam. Ada dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori akad dan teori bisnis online untuk menganalisis aspek hukum. Teori akad yang digunakan fokus pada teori akad perspektif hukum muamalat yang kemudian dipakai untuk menganalisis transaksi dalam Google Adsense, kemudian dari analisis tersebut akan diketahui bagaimana hukum dari bisnis Google Adsense. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme di dalam Google Adsense mencerminkan nilai-nilai dasar akad yang sudah sesuai dengan aturan hukum akad. Pemberlakuan akad secara baku bertujuan untuk melindungi pihak yang terkait dalam bisnis online demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Di samping itu, upaya penyaringan yang diberlakukan di Google Adsense bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai etika bisnis yang berimplikasi pada keabsahan akad. Kata Kunci: Google Adsense, Akad, dan Bisnis Online.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL Bakhri, Syaeful; Faozi, Moh. Mabruri; Watuniah, Watuniah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5380

Abstract

AbstractThis study aims to determine public perceptions about ilegal investment, as well as to find out how the influence of supervision and protection of the Financial Services Authority on ilegal investment. This research uses a combination method (mixed method) that is from quantitative analysis, then followed by qualitative analysis, data collected by interview, observation, documentation, and questionnaire. Based on the results of the analysis and discussion, it was concluded that public perceptions of ilegal investment are activities that are disturbing and detrimental to the community. In addition, based on the results of the Chi-Square test found the fact that OJK Supervision has a relationship to ilegal investments with a P-value of 0.008 <0.05 (alpha), while regarding the relation of OJK Protection to ilegal investments found a P value of 0.323> 0.05 ( alpha) which means OJK Protection has no connection with ilegal investments.Keywords: Supervision, Protection, Ilegal Investment. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai investasi ilegal, sekaligus untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan dan perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed method) bertahap yaitu dari analisis kuantitatif kemudian diikuti dengan analisi kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, ditemukan simpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap investasi ilegal yaitu kegiatan yang dilakukan meresahkan dan merugikan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil uji Chi-Square ditemukan fakta bahwa Pengawasan OJK memiliki hubungan terhadap investasi ilegal dengan nilai P value 0,008 < 0,05 (alpha), sementara mengenai hubungan Perlindungan OJK terhadap investasi ilegal ditemukan nilai P value 0,323 > 0,05 (alpha) yang berarti Perlindungan OJK tidak memiliki hubungan dengan investasi ilegal.Kata kunci: Pengawasan, Perlindungan, Investasi Ilegal.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA APLIKASI GO-FOOD DI MADIUN Kusumastuti, Annisa Silvi; Rahmawati, Ria
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.3879

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out how the contract law on Go-Food applications is reviewed according to Islamic law. This research is field research using descriptive-qualitative methods. As for the results of this study, namely in the implementation of this transaction, several contracts occurred including ijarah, qardh, and hawalah contracts. In the implementation of the contract that occurs in Go-Food is permitted. Because the contract is not by the multi-contract which includes usury and the injured party. The qardh contract that occurs is the effect of the ijarah contract that occurs. Because with the existence of Qardh consumers can easily make payments. And with the existence of the qardh contract and hawalah this happens please help between Go-Jek companies, consumers, merchants, and drivers. No party will be disadvantaged or disadvantaged. All parties get what is needed. The amount of 20% obtained by Go-Jek is always wages for the service, which will later be given to the driver in the form of points.Keywords: Go-Food, Akad and Qardh. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum akad pada aplikasi Go-Food ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu dalam pelaksanaan transaksi ini tedapat beberapa akad yang terjadi diantaranya akad ijarah, qardh, dan hawalah. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di dalam Go-Food ini dibolehkan. Karena akad yang terjadi tidak sesuai dengan multi akad yang mana di dalamnya terdapat riba dan pihak yang dirugikan. Akad qardh yang terjadi adalah efek dari akad ijarah yang terjadi. Karena dengan adanya qardh konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran. Dan dengan adanya akad qardh dan hawalah inilah terjadi tolong menolong antar perusahaan Go-Jek, konsumen, merchant dan driver. Tidak ada pihak manapun yang dirugikan atau diuntungkan. Semua pihak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jumlah 20% yang didapat oleh Go-Jek adalah senantiasa upah atas layanan tersebut, yang mana nantinya akad diberikan kepada drivernya berupa bentuk poin. Kata Kunci: Go-Food, Akad dan Qardh.
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK CABANG CIREBON DENGAN MITRA PENGENDARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Sari, Ratna; Muamar, Afif; Aziz, Abdul
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5493

Abstract

AbstractThis study aims to find out and analyze how the practice of this partnership agreement is seen from Islamic law and Civil law. The method used in this study is Normative Juridical and qualitative research approaches. Data collected is from observation, interviews, and literature study. The results of this study. 1) In terms of Islamic law, the implementation of the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia with the rider's partner, Akad Syirkah, contained in DSN Fatwa Number 114 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Syirkah Agreement. This agreement is also included in Syirkah Inan. Whereas 2) in terms of Civil Law, this Go-Jek partnership agreement is by Article 1313 of the Civil Code because all of the terms of the agreement contained in the Civil Code Article 1320. This agreement also does not conflict with the principle of freedom of contract, because an agreement has been reached with the signing and Click agree on the Go-Jek application by Rider Partners, so this agreement is legal and binding on both parties. And must exercise their rights and obligations for the contracting parties.Keywords: Partnership Agreement, Islamic Law, Civil Law, and Go-Jek. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktek dari perjanjian kemitraan ini dilihat dari hukum Islam dan hukum Perdata. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan yaitu dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini. 1) Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra pengendara yaitu Akad Syirkah yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah. Perjanjian ini juga termasuk dalam Syirkah Inan. Sedangkan 2) ditinjau dari Hukum Perdata, perjanjian kemitraan Go-Jek ini sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1313 karena terpenuhinya semua syarat perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1320. Perjanjian ini juga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena sudah tercapainya kata sepakat dengan adanya penandatanganan dan klik setuju pada aplikasi Go-Jek oleh Mitra Pengendara, sehingga perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak. Serta harus melaksanakan hak dan kewajibannya bagi para pihak yang berkontrak.Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Go-Jek.
KONSEPSI PEMIKIRAN DASAR EKONOMI ISLAM, EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Haerisma, Alvien Septian
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5490

Abstract

AbstractNormatively, religious teachings can influence economic activity in the previous economic system. Meanwhile the Islamic economic system is far ahead which inspires the thinking of the two major economic systems, because the Islamic economic system is inspired by the Koran and al-Hadith. Meanwhile, Indonesia prioritizing the unification of the national economy which is characterized by the value of Pancasila and the 1945 Constitution which is based on the value of God. Using the literature study method, this research produced, first, the basic thinking of Islamic economics consisting of monotheism and brotherhood, work and productivity, ownership and equitable distribution. Pancasila economic principles consist of economic, social and moral integration, social equality, nationalistic spirit, cooperation, decentralization, and regional autonomy. The principle of the popular economy consists of the economy compiled the principle of kinship, the livelihood of the people is controlled by the state, all wealth is controlled by the state and used for the prosperity of the people. Second, the equality of the three reflects ethics, norms and morals, equality, nationalistic values, the role of micro institutions, decentralization and regional autonomy. The difference reflects ethics, norms, and morals by the philosophy of the Koran and al-Hadith, creating a prosperous country, prioritizing the value of hablum minallah and hablum minannas.Keywords: Islamic Economics, Pancasila Economics and Kerakyatan Economics. AbstrakSecara normatif bahwa ajaran agama dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi pada sistem ekonomi sebelumnya. Sementara itu sistem ekonomi Islam jauh lebih dahulu yang memberikan inspirasi pemikiran kedua sistem ekonomi besar tersebut, karena sistem ekonomi Islam diilhami al-Quran dan al-Hadits. Sementara itu, di Indonesia memprioritaskan penyatuan ekonomi nasional yang bercirikan nilai pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan nilai ketuhanan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menghasilkan, pertama, pemikiran dasar ekonomi Islam terdiri tauhid dan persaudaraan, bekerja dan produktivitas, kepemilikan dan distribusi berkeadilan. Prinsip ekonomi pancasila terdiri penyatuan ekonomi, sosial dan moral, kemerataan sosial, semangat nasionalistik, kerjasama, desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip ekonomi kerakyatan terdiri perekonomian disusun azas kekeluargaan, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, segala kekayaan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kedua, persamaan ketiganya mencerminkan etika, norma dan moral, kemerataan, nilai nasionalistik, peran lembaga mikro, desentralisasi dan otonomi daerah. Perbedaannya mencerminkan etika, norma dan moral sesuai filosofi al-Quran dan al-Hadits, mewujudkan negara yang makmur, mengedepankan nilai hablum minallah dan hablum minannas.Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.
PERSEPSI DAN RESPON PESANTREN TERHADAP IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM Abikusna, Agus
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.692

Abstract

AbstractThis study aims to look at what caused the problem is not optimal boarding school in supporting the economic development of Islam in Indonesia to see how the real perception or understanding santri boarding the Islamic economic concepts they have learned in the books that have become yellow studies in the Islamic world for many years. This study took place in Pondok Pesantren Al-Humaidy Astanajapura Cirebon, this kind of research is field research with a quantitative-descriptive approach. Quantitative Metodfe used so that measurement data in this study can be measured with certainty so that it can obtain the data that is accurate and unbiased. As a tool in data collection, we used a questionnaire, where the questions in the questionnaire is not only positive so easily justified by the respondents, but there are also questions that are negative, so that the level of understanding of the respondents will be seen clearly from the answers given in this research. Results from this study indicate that the perception or understanding of boarding school students Al-Humaidy against Islamic economic concepts very well with the achievement level of comprehension by 75% excellent and 25% good. From the findings of the perception is apparently proportional to the response given boarding school students Al-Humaidy the implementation isla economic concepts in Islamic banks, which reached 75% responded very well and 25% responded well.Keywords: Boarding School, Implication, and Islamic Economics. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat masalah apa yang menyebabkan  tidak optimalnya pondok pesantren dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dengan melihat bagaimana sesungguhnya persepsi atau pemahaman santri-santri pondok pesantren mengenai konsep-konsep ekonomi Islam yang telah mereka pelajari dalam kitab-kitab kuning yang sudah menjadi kajian di dunia pesantren selama bertahun-tahun. Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Humaidy Astanajapura Cirebon, jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Metodfe kuantitatif digunakan agar pengukuran data-data dalam penelitian ini dapat diukur dengan pasti sehingga bisa memperoleh data yang akurat  dan tidak bias. Sebagai alat dalam  pengumpulan data, maka digunakan kuisioner, dimana pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner ini tidak hanya bersifat positif sehingga dengan mudah dibenarkan oleh responden, namun juga ada yang bersifat pertanyaan negatif, sehingga tingkat pemahaman responden akan terlihat dengan jelas dari jawaban-jawaban yang diberikan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi atau pemahaman santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap konsep-konsep ekonomi Islam sangat baik dengan capaian tingkat pemahaman sebesar 75% sangat baik dan 25% baik. Dari temuan terhadap persepsi tersebut ternyata berbanding lurus dengan respon yang diberikan santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap implementasi konsep-konsep ekonomi isla di bank  syariah yang mencapai 75% merespon sangat baik dan 25% merespon baik.Kata Kunci: Pesantren, Implementasi, dan Ekonomi Islam.

Page 1 of 10 | Total Record : 100

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) More Issue