cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 58 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENERIMAAN KAS PADA BMT KI AGENG PANDANARAN SEMARANG Ridho, Muhammad Ali
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4336

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah terhadap penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang. Penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pendapatan bagi hasil pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dibahas pada tulisan ini adalah pembiayaan mudharabah yang merupakan pembiayaan primer dalam lembaga keuangan syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pembiayaan mudharabah dan penerimaan kas. Analisis data dari hasil wawancara kemudian dibahas dengan metode deskriptif. Penelitian ini diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan penerimaan kas pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang khusus pada pembiayaan mudarabah.
MEKANISME PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH Izziyana, Wafda Vivid
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.3624

Abstract

Ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di industri perbankan, mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahap awal era perbankan syariah, hanya ada satu bank umum syariah yang beroperasi dan  hanya terbatas oleh kantor yang memberikan layanan perbankan syariah. Fenomena tentang ekonomi Islam memiliki bentuk perkembangan yang resmi dan bahkan modernisasi fiqh muamalah Maliyah. Umumnya, fatwa merupakan penjelasan-penjelasan hukum-hukum yang terdiri dari pedoman untuk lembaga keuangan. Penafsiran seperti itu sangat dibutuhkan oleh praktisi ekonomi Islam. Dalam hal ini, DSN akan memberikan bimbingan dan penjelasan kepada orang-orang pada norma ekonomi Islam. Dalam studi ilmu fiqh klasik, fatwa hanya mengikat bagi mereka yang meminta fatwa dan mengeluarkan fatwa. Namun, konsep fatwa ini kemudian diganti dan diperbarui, saat ini fatwa DSN pada ekonomi Islam tidak hanya mengikat bagi praktisi ekonomi dan DSN personil Islam tetapi juga umat Islam di Indonesia yang bertransaksi dengan menggunakan Bank Syariah. Selain itu, fatwa  ini telah disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia.
REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN Zuhdi, Syaifuddin
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2704

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui reformulasi hukum keluarga di Negara Pakistan dan untuk mengetahui metode reformulasi hukum keluarga yang digunakan Negara tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian adalah studi kepustakaan, berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari pembahasan ini adalah bahwa benih pembaharuan hukum keluarga yang ada di Pakistan telah ada semenjak masih dibawah penjajahan Inggris, dan metode yang digunakan adalah intra doctrinal reform serta ekstra doctrinal reform
Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Dewi, Ernanda Kusuma; Astari, Ayu
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.5142

Abstract

Tulisan ini merupakan artikel konseptual untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Pengembangan kinerja usaha mikro dapat berkembang dengan beberapa faktor seperti pembinaan dan pengawasan. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang sangat sesuai dengan usaha mikro. Sehingga diharapkan pembiayaan mudharabah mempunyai peran dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Artikel ini dituliskan berdasarkan kajian pustaka dari literature dan penelitian sebelumnya dibidang pembiayaan syariah untuk membangun model. Terdapat beberapa faktor yang mendorong suksesnya pembiayaan mudharabah di BMT dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Kinerja Usaha Mikro, BMT
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Srisusilawati, Popon; Eprianti, Nanik
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4333

Abstract

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prisip bagi hasil (proft and loss sharing). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prisnip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah mudhârabah. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui konsep teoritis tentang prinsip keadilan dan akad mudharabah dan kedua, untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitiatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam:,pertama, keadilan distributif; dan kedua, keadilan kumulatif. Mudhârabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah; (2) prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah.
PERBANDINGAN GANTI RUGI DAN MEKANISME PERALIHAN HAK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Pamuncak, Aristya Windiana
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2699

Abstract

Peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu diupayakan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. terdapat perbedaan mendasar yang mengubah haluan khususnya dalam bidang ganti rugi dan mekanisme peralihan hak dalam Perpres No 65 Tahun 2006 dan UU No 2 Tahun 2012. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perbedaan pengaturan pemberian ganti rugi dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan menggunakan data skunder. Artikel menunjukkan UU No 2 Tahun mengatur bahwa ganti rugi harus adil dan layak, sementara Perpres no 65 Tahun 2006 mengatur bahwa ganti rugi harus menimbulkan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam hal mekanisme peralihan hak atas tanah, UU No 2 Tahun 2012 memunculkan konsinyasi atas uang ganti rugi dimana dalam Perpres No 65 Tahun 2006 mengatur melalui pencabutan hak atas tanah sesuai dengan UU Agraria
ANALISA PERKEMBANGAN PERATURAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA Widiana, Widiana
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3837

Abstract

Kurun waktu sekitar tiga (3) windu sistem ekonomi syariah telah dirintis di Indonesia. Pengkajian terhadap sistem ekonomi syariah terus dilakukan dan ini berdampak pula pada akuntansi syariah yang terus dikembangkan sebagai pencatatn keuangan pada lembaga keuangan syariah. Dimulai pada tahun 1991 pendirian Bank Mumalat yang rancangannya telah dikaji jauh sebelum tahun didirikannya. Selanjutnya dikeluarkan perundang-undangan yang mengatur legalitas dari ekonomi dan akuntansi syariah. Guna mempercepat perkembangannya pemerintah beberapa kali melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan syariah dan melakukan pengkajian terhadap akuntansi syariah sehingga terbitlah PSAK Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan adanya fatwa MUI sebagai landasan yang digunakan dalam akuntansi syariah.
PELAKSANAAN DAN PENGUNGKAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH Ardhanareswari, Resti
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4338

Abstract

Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan unuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Sama halnya dengan pelaksanaan Good Corporate Governance, pengungkapan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang masih digunakan hingga saat ini oleh Bank Umum Syariah sesuai Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG Pasal 62. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang secara deskriptif lebih menekankan pada perkiraan daripada pengukuran. Penulis memilih studi deskriptif karena penyediaan informasi yang dibutuhkan berupa referensireferensi terkait dan data yang diambil berupa laporan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) periode 2015. Populasi yang diambil adalah Bank Umum Syariah milik BUMN. Sampel yang digunakan adalah BNI Syariah dan BRI Syariah. Dilihat dari hasil pelaksanaan dan pengungkapan Good Corporate Governance khususnya pada kedua Bank Umum Syariah yaitu BNI Syariah dan BRISyariah maka pelaksanaan Good Corporate Governance kedepannya harus berjalan lebih efektif dan tentunya memiliki score/rating GCG yang tinggi. Selain itu, pelaksanaan dan pengungkapan Good Corporate Governance harus sesuai sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance itu sendiri yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN CYBERCRIME DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah) Sukoco, Bambang
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2859

Abstract

Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhakatas   kelangsungan   hidup,   tumbuh   dan   berkembang   serta   berhak   atasperlindungan   dari   kekerasan   dan   diskriminasi. Anak yang terkena kasus hukum  diduga sering tidak mendapatkan keadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya. Misalnya seperti kejadian di Lapas Anak di Kutoarjo, dari pengamatan dan wawancara singkat dengan anak binaan dan petugas Lapas, bahwa sangat sulit mengharapkan adanya perubahan perilaku dari “pemenjaraan” anak di Lapas jikalau anak dalam tingkatan umur digabung, tidak ada pengawasan yang intens, dan tidak ada program yang memadahi guna melakukan rekontruksi perilaku. Hal ini belum bisa dipenuhi oleh Lapas Anak Kutoarjo yang merupakan salah satu Lapas Anak rujukan di Indonesia. Lapas anak hanya seperti tempat berkumpulnya anak-anak nakal, alih-alih mereka akan mendapatkan pembinaan perubahan perilaku, justru mungkin saja ini adalah tempat pembelajaran tindak kriminal bagi anak. Oleh karena itu perlu berfikir ulang untuk melakukan pemenjaraan terhadap anak melalui Restoratve Justice sebagai upaya mendatangkan keadilan dan perlindungan bersama.Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Cyber Crime, Restorative Justice
INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Abstract

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim

Page 1 of 6 | Total Record : 58

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 1, No.1, Oktober 2016