cover
Contact Name
Arif Zainudin
Contact Email
zainudin.ups@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zainudin.ups@gmail.com
Editorial Address
UPT Inovasi dan Publikasi Ilmiah, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera KM. 0.1 Kota Tegal
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
ISSN : 25034685     EISSN : 25280724     DOI : -
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, with registered number ISSN 2528-0724 (Online), ISSN 2503-4685 (Print) is a peer reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Articles 55 Documents
Policy Simulation of Fuel Subsidy Reduction and Impact on Strategic Sectors (Input Output Analysis) Ramadhan, Gumilar Achmad; Kumorotomo, Wahyudi; Sumarto, Mulyadi; Pitoyo, Agus Joko
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.119-131

Abstract

Subsidy policies are needed to maintain people's purchasing power, but some argue that subsidies are not productive so they must be eliminated. This research tries to find a middle ground between the two opinions, namely the reduction of subsidies. Subsidy spending on the APBN 2019, including subsidies on fuel, LPG, electricity and non-energy subsidies. This study discusses the simulation of a policy to adjust fuel subsidies, which results in fuel prices, and predicts their impact on other sectors. The research method was carried out with an Input Output analysis, then in-depth interviews with related parties. This study implements sensitivity analysis with three different simulations, namely the impact of 10%, 20%, and 30% increase in fuel prices on strategic sectors, including Mining and Quarrying, Manufacturing Industry, Construction, Corporate Services and Transportation and Warehousing. The most affected sector was the Mining and Quarrying sector, while the highest affected Output was the Manufacturing Industry sector. The direct impact of the increase in fuel prices was felt on the Transportation and Warehousing sector, as one of the basic consumer goods whose prices were stabilized by the government to be affordable to the public. The increase in the price of this sector causes an increase in the prices of other sectors, for example an increase in transportation costs will encourage food increases, as a result of higher distribution costs from sellers to customers.
Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif Anggoro, Teguh
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.64-74

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya purnawiran TNI yang menjadi Caleg di DPRD KotaBanjar, Jawa Barat. Pola patronase dan klientelisme masih menjadi idola para purnawirawan untukmendulang suara. Mereka masih terjebak pada pola patronase dan klientelisme yang banyakdimainkan oleh politisi sipil lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana pola patronase dan klintalisme yang dijalankan oleh purnawirawan TNI dalammemenangkan pemilu legislatif di Kota Banjar Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di Kota BanjarProvinsi Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menggalilebih jauh terhadap fenomena patronase dan klientelisme yang dilakukan purnawirawan. Hasilpenelitian menunjukan, dijalankannnya pola patronase dan klientelisme oleh para purnawirawan.Pola patronase sebatas pada pemberian pribadi (individual gift) dan politik ?gentong babi? (porkbarrel). Selain pola patronase, pola klintelisme juga masih menjadi idola mereka untuk memobilisasimasssa pada setiap sosialisasi/kampanye.
Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada PEMILU 2019 di Indonesia Rohim, Mulkanur; Wardana, Amika
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.47-63

Abstract

Generasi milenial pada analisis politik, memiliki empat sumber dalam membentuk persepsi politiknya yaitu media sosial, keluarga, teman dan sekolah. Milenial direpresentasikan pada siswa SMA dengan sampel Siswa SMA di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Hasilnya pembahasan isu politik dilakukan dengan diskusi, perdebatan dan akses informasi. Dari isu politik tersebut membentuk persepsi pada individu yang melalui tahapan seleksi, interpretasi dan berakhir pada Pembulatan. Namun persepsi yang terbentuk bukan terpaku pada isu politik yang dibahas tetapi lebih pada sosialisasi yang sudah diterima individu sebelumnya. Oleh karena itu media sosial sebagai sumber informasi utama sekarang ini hanyalah sebagai penegas pada persepsi yang sudah terbentuk atau sebagai pembahasan kontradiksi pada persepsi yang sudah terbentuk.
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Sa'ban, L.M Azhar; Sadat, Anwar; Nastia
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.29-38

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk (1) untuk menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kota BauBau (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kota BauBau (3) untuk mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak KPUD Kota BauBau dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Data dikumpulkan dengan analisis dokumen, pengamatan, wawancara, dan dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tingkat partispasi masyarakat di Kota BauBau tergolong tinggi dikarenakan jika diakumulasikan sebesar 69,87% %. (2) Faktor ? faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah (a) perangsang politik (b) Faktor karakteristik pribadi (c) faktor karakteristik sosial (d) keadaan politik. (3) Upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah (a) sosialisasi pemilihan kepala daerah (b) membentuk Relawan Demokrasi (c)melaksanakan pendidikan pemilih (d) peran media massa.
Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep) Hanafie, Haniah; Nugraha , Agus; Huda, Masrul
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.39-46

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Dana Desa pada Pemerintahan Desa. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Wawancara, telaah dokumen dan observasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Lokasi penelitian di empat desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Deskriptif Analisis digunakan sebagai teknik analisis data dan didukung enam tahapan prosedur pengolahan data. Teori akuntabilitas digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, dilihat dari aspek Keuangan, Manfaat dan Prosedur belum dilaksanakan sebagaimana mestinya
Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Wulandari , Widuri; Suranto; Priyo Purnomo, Eko
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.13-28

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Kecamatan Sleman bersama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Inovasi pelayanan publik yang dijalankan oleh Kecamatan Sleman dengan KIM disebut dengan Sunmor Sembada Minggu Pahing (SSMP). Penelitian ini menggunakan teori kinerja birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik dan ditambahkan dengan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan bahwa implementasi kegiatan Sunmor Sembada Minggu Pahing di Kecamatan Sleman belum berjalan optimal. Pelaksana lebih fokus dalam bidang ekonomi dan budaya yaitu mempromosikan UMKM dan kelompok seni. Sedangkan bidang pendidikan, kunjungan ke Pepusda masih kurang efektif. Namun dilihat dari kualitas layanan, masyarakat merasa puas dengan adanya kegiatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan ini yaitu, sumber dayamanusia, disposisi dan struktur birokrasi.
Relokasi Pekerja Seks Komersial setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng Kusuma Dewi, Dian Suluh; Hilman, Yusuf Adam
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.1-12

Abstract

Penutupan lokalisasi bukanlah perkara mudah, sehingga memerlukan upaya yang berkesinambungan yang memadukan sinergitas berbagai lembaga pemerintah, masyarakat dan juga Non Government Organization. Kajian ini bertujuan untuk mengupas teknis penutupan lokalisasi kedung banteng, yang menjadi lokalisasi ke 46 yang secara resmi ditutup, bagaimanakah langkah ? langkah strategisnya. Kajian ini menggunakan metode penelitian diskriptif, dengan menganalisis data primer dan sekunder, berupa observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara. Proses penutupan dilakukan setelah terbit beberapa aturan hukum. Secara umum proses penutupan telah selesai, namun kemudian muncul beberapa persoalan terkait keberadaan eks pekerja seks komersial yang sulit untuk dikendalikan, karena beberapa program dianggap tidak efektif. fakta di lapangan banyak sekali persoalaan yang belum selesai, terkait dana kompensasi yang diberikan kepada eks ? pekerja seks komersial selain jumlahnya yang tidak sama, para pekerja tersebut merasa dana yang diberikan sangat minim, walaupun demikian proses penutupan lokalisasi sudah berhasil dilaksanakan. Secara sosiologis kebijakan tersebut berpengaruh terhadap masyarakaat sekitar dan juga para eks pekerja komersil yang memulai hidup & usaha baru demi kelangsungan hidupnya.
Kyai-Santri Relationship in Electoral Politics : A Critical Point of View Mahali, Masruri; Sobari, Wawan; Towar Ikbal Tawwakal, George
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.75-89

Abstract

This qualitative case study aims to explore the electoral political relations of the kiai and santri in the local leaders election of East Java.The kiai's authority is absolute, the submission of the santri to the kiai is the main rule of the pesantren culture, the relationship of the kiai and santri is patron-client, there is an unequal interaction with the position of the santri being a client and the kiai becoming a patron.The strength factor of the charisma and influence of the kiai is often used for various interests in the politics of regional elections. Different from theory, the patron-client relationship in the electoral political relations of the kiai and santri in the local leaders election of East Java is not relevant. This study finds, First, the electoral political relations of the kiai and santri are determined by the attitude of equal egalitarian relations and complementary relations. Kiai and santri both play a role in shaping voting behavior, and the kiai is no longer the dominant figure in determining santri's political choices, because there is a practice of political deliberation. Secondly, there are three typologies of electoral political relations between kiai and santri, namely, (1) Political relations are equal (associative), (2) Positive opposition political relations (dissociative-positive), and (3) Political relations mabadi ?khaira ummah ((prioritizing the interests of the ummah). Lastly, this case study of the electoral political relations of the kiai and santri adds new knowledge that the santri's political choices in regional elections are no longer based on patron-client relations.
The Neutrality of State Civil Apparatus in Local Election: a Case Study of South Sulawesi Provincial Election in 2018 Fatkhuri; Syarbaini, Syahrial
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.104-118

Abstract

This study aims to observe the behaviour of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head Election (Pilkada) in South Sulawesi, 2018 and describe some factors which paved the way to civil servant breaking the neutrality rules. The neutrality referred to in this study is a commitment for ASN in carrying out its duties in a professional and impartial manner; and not violating conflicts of interest in their duties; and do not abuse their duties, status, power and position. This study uses a qualitative descriptive method by collecting data from various secondary information sources. The findings of this study indicate that the behavior of ASN in the South Sulawesi Regional Election can be seen from their support by actively campaigning for certain candidates. ASN generally violates neutrality because of superiors' pressure, the pragmatism of ASN's elite power, and because of ASN's (primordialism) emotional relationship with the candidate. Finally, this study offers a model of strengthening the prevention system of violations of political neutrality through the socialization of the policies massively with involving all stakehoders and inter-institutional synergy in order to resolve cases of violations of political neutrality.
Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung Feraera, Andrialius; Alamsyah , Nandang; Yani Yuningsih , Neneng
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.181-198

Abstract

Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dandialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Padatahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakatperambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan(Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaankemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan HutanRegister 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasikemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yangmendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalahdipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dankonsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementaraitu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambatkebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dankomitmen pejabat pelaksana.