cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 83 Documents
KEBIJAKAN DANA DESA DAN KONFLIK SOSIAL: STUDI KASUS DI SUNGAI TABUK, KALIMANTAN SELATAN Munandar, Adis Imam
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.6902

Abstract

Dana desa merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan, namun juga memicu konflik sosial pada pengunaannya. Penelitian ini bertujuan memetakan dan memitigasi konflik sosial pada penggunaan dana desa. Metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan i) adanya konflik sosial baik horizontal-vertikal maupun internal-eksternal pada stakeholder dana desa. Pemicu konflik sosial dari ketidaksiapan, kecurigaan, ketidakpedulian dan kepentingan yang terjadi. Upaya peningkatan kesiapan dan kualitas SDM, sosialisasi serta mediasi dapat mengurangi potensi konflik sosial
DINAMIKA PERUMUSAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 : STUDI KASUS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Idrus, Andi Ruslam Idrus ruslam
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.8143

Abstract

Pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 menimbulkan perbedaan pendapat dan ketidakpercayaan yang diungkapkan oleh pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang menolak adanya rancangan perubahan Dapil pada Pemilu tahun 2019. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa KPU tidak profesional terkesan memaksakan perubahan Dapil tersebut. Perubahan jumlah Dapil ini pula yang mendasari banyaknya politisi lokal yang tidak maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar karena menganggap bahwa peluang partai-partai kecil untuk memperoleh kursi ditingkat DPRD Kab/Kota akan sangat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penataan daerah pemilihan pada pelaksanaan pemilihan umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian adalah Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang didukung oleh data skunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 mengacu pada prinsip penataan Dapil sebagaimana dijabarkan dalam peraturan KPU serta Petujuk teknis penataan Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019.
AKUNTABILITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN PURUS KOTA PADANG Melinda, Ivoni Yona; Asril, Asrinaldi; Valentina, Tengku Rika
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.5960

Abstract

The accountability used as one of the benchmarks of bureaucratic performance in public service organization context. In 2016, Purus village chosen as the best village in Padang. But there are still found the complaints to Purus village such as long service and complicated. The purpose of this thesis is to analyze and explain the accountability of public service in Purus village at 2016/2017. This thesis use qualitative method and descriptive. The technique of data collection are interview and documentation. In the selection of research informant, the researcher used purposive sampling technique. The result of this thesis show that the accountability of public service in Purus village already accountable, but not maximal, Its because two of three indicators to see the accountability of public service that used maximal in Purus village, is For performance service indicator in Purus village, and accountability of product service indicator. For cost service, its still found take and give tradition that is not appropriate with the rules.
ANALISIS LAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR Sujipto, Ari; Haning, M Thahir; Suratman, Suratman
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 1, Juni 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otonomi, Adaptabilitas, Kompleksitas dan Koherensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Polewali MandarPenelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Dengan metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam,observasi dan studi dokumentasi. Sementara tehnik analisis data yang digunakan yaitu Kondensasi Data,penyajian data,verfikasi dan penarikan kesimpulan.Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan proses penyelenggaran pelayanan Perizinan dan Non perizinan masih belum sepenuhnya otonomi, hal ini disebabkan keterkaitan dengan SKPD teknis. Mengenai adaptabilitas DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar sangat adaptable terhadap perkembangan zaman Teknologi informasi hal ini ditunjukkan dengan adanya terobosan inovasi yaitu berupa aplikasi MASIGA dalam memudahkan proses pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan. Kompleksitas dalam membangun struktur internal DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Sudah terlaksana dengan baik hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Sedangkan koherensi di DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar adalah Kemampuan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar dalam menguraikan tugas pokok dan fungsi tiap ? tiap bidang yang mengacu pada Visi Misi instansi yang dituangkan dalam bentuk dokumen Resntra (Rencana Strategi) dan RENJA (rencana awal Kerja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA),
Analisis Peran Kepemimpinan Camat Di Kantor Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Akbar, Muh. Firyal
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perang seorang Camat dalam memimpin para pegawai di Kantor Camat Kecamatan Bongomeme, adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat telah menunjukkan peran dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui peran interpersonal, peran informasional, peran pengambil keputusan dan peran pengawasan. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) peran interpersonal ditunjukkan dengan kemampuan camat menjadi figur teladan menjadi penghubung antar pegawai, serta kemampuan camat dalam membina pegawai untuk memiliki kinerja yang baik, 2) tupoksi yang harus dilaksanakan serta kemampuan camat dalam melibatkan semua pegawai dalam proses analisis inforamasi untuk perbaikan kinerja pegawai, 3) peran pengambil keputusanditunjukkan dengan kemampuan camat melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan kinerja pegawai, konsistensi camat dalam melaksanakan hasil pengambilan keputusan untuk memperbaiki kinerja pegawai, serta adanya proses analisis untuk meningkatkan kinerja pegawai, dan 4) peran pengawasan ditunjukkan camat dalam menyelesaikan mekanime pengawasan, melakukan pengawasan selama berlangsung proses pekerjaan serta melakukan umpan balik terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja pegawai.
Red Tape Dan Perilaku Masyarakat Dalam Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Di Kota Makassar Lukman, Lukman
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Red tape sebagai patologi telah lama menjadi fokus kajian pakar birokrasi. Pada penelitian sebelumnya red tape diasumsikan sebagai bagian di tingkat personal sebagaimana teori klasik Merton (1940) mengenai perubahan tujuan. Lebih lanjut Waldo (1946) mengurai bahwa seseorang yang melakukan red tape akan menjadi sistem yang berlaku ke yang lain. Osborne dan Gaebler (1992) mengurainya sebagai orang-orang yang berkinerja baik namun terperangkap dalam sistem yang buruk. Bozeman dan Feneey (2011) red tape seringkali dipergunakan sebagai sinonim dari istilah prosedur, peraturan dan regulasi, manakala ketiganya berjalan menyimpang dan menjadi berlebih-lebihan, maka pada saat itulah red tape ada dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk red tape, menjelaskan perilaku masyarakat wirausaha menghindari red tape, dan merumuskan model untuk mengurangi red tape dalam proses pelayanan penerbitan SIUP. Lokasi penelitian adalah Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-eksplanatif, dengan metode case study. Informannya adalah masyarakat wirausaha yang telah memperoleh SIUP pada tahun 2011. Data diperoleh melalui wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan . Hasil penelitian  menunjukkan bahwa terdapat lima jenis bentuk red tape  yang dijumpai dalam penerbitan SIUP, meliputi: persyaratan yang banyak, kurang relevan dan ketat; struktur dan hierarki yang panjang, ketat dan berlebihan; prosedur atau tahapan yang rigid atau rinci, kompleks, panjang dan ketaatan secara berlebihan, serta berbelit-belit; waktu yang lebih lama dari ketentuan, biaya yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan; dan sikap dan perilaku petugas yang suka menunda dan acuh tak acuh, mendahulukan keluarga, sahabat dan kroni- kroninya, mengharapkan imbalan, kurang menghargai masyarakat yang dilayani. Adapun perilaku masyarakat wirausaha menghindari red tape adalah dengan cara menelikung (short cut behavior) dan menyuap (bribery behavior). Untuk itu penulis menawarkan pemutusan red tape dengan merampingkan struktur dan menyederhanakan prosedur. dengan melalui tiga hierarki atau prosedurKata kunci : Patologi Birokrasi, Red Tape Dalam Pelayanan PublikAbstract : Red tape as pathology has long been the focus of an expert study of bureaucracy. Early scholarly attempts conceptualized red tape at the individual level as in Mertons classic thesis (1940) about goal displacement. Waldo (1946) one mans red tape is another mans system. Kaufman (1977) one persons red tape may be anothers treasured safeguard. Osborne and Gaebler (1992) good people trapped in bad systems. Bozeman and Feneey (2011) red tape is often used as a synonym of the term procedures, rules and regulations, when third go wrong and becomes excessive, then thats when there is red tape and grow. This study aims to reveal the forms of red tape, to explain the behavior of the entrepreneur to avoid red tape, and formulate a model to reduce red tape in the process of publishing services SIUP. Study site is the city of Makassar. The approach used is qualitative-explanative, the case study method. Informant is a community of entrepreneurs who have obtained the business license in 2011. Data were obtained through in-depth interviews. Analytical techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that there are five kinds of red tape form found in the issuance of business license, include: the requirement that many, less relevant and tight hierarchical structure and a long, rigorous and redundant; procedures or steps that rigid or detailed, complex, long and obedience excessively, and convoluted; longer than the terms, the higher cost of established standards, and attitudes and behavior of officers who like to defer and indifferent, put the family, friends and cronies, expecting in return, lack of respect for the community it serves. The behavior of the entrepreneur to avoid red tape is cut short behavior and bribery behavior. To the authors offer a model of cutting red tape with agencies downsizing and simplifying procedures, with over three hierarchies or procedures.Key words : Pathology Of Bureaucracy, Red Tape In Public Service
Peran Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dalam Pengolahan Informasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bone Bolango Mohi, Widya Kurniati
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Bone Bolango dalam mengolah informasi kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Bagian Hubungan Masyarakat dan pusat informasi kantor Sekretaris Daerah memegang peranan penting dalam memberikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Dalam melakukan perannya pengolahan informasi hubungan masyarakat dan pusat informasi telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi kepada masyarakat secara aktif mengenai kebijakan regional dan Program perkembangan yang dijalankan oleh Kecamatan Bone Bolango. Meskipun demikian, masih banyak kendala, diantaranya adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang yang ahli di bidang ini.Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya untuk peningkatan fasilitas dalam rangka mendukung pekerjaan di bagian Humas dan pusat informasi di Setda Kabupaten Bone Bolango.Juga penting untuk menambah personil yang ahli di bidang ini, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan dan lebih bervariasi.
Implementasi Program Indonesia Emas Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia H, Herman
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Secara umum prestasi olahraga Indonesia belum menampakkan hasil yang menggembirakan, dan cenderung tertinggal dibanding negara lain di kawasan Asia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari Program Indonesia Emas tentang olahraga prestasi di tingkat internasional, dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program tersebut serta memodifikasinya. Penelitian ini melakukan pengambilan datanya dari para narasumber di DKI Jakarta pada KEMENPORA, KOI, KONI, Dewan Pelaksana PRIMA, Satuan Pelaksana Tugas PRIMA, Pengurus cabang olahraga dan stakeholder olahraga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan deskriptif-explanatory dengan fokus analisisnya pada Program Indonesia Emas. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa implementasi Program Indonesia Emas di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di kategorikan kurang berhasil, karena faktor-faktor yang diteliti yaitu komunikasi, Sumber daya, Sikap, Struktur birokrasi, Lingkungan, Ukuran dan tujuan, Politik, Pendanaan, serta Rekrutmen tidak bersinergi dengan baik satu sama lainnya, di mana faktor penghambat lebih mendominasi dibandingkan faktor pendukung, sehingga implementasi program tidak efektif.Kata kunci : Implementasi Kebijakan Program, Program Indonesia EmasAbstract : In general, Indonesia’s sports achievements tend to left behind among other Asian countries. The purpose of this study is to analyze the implementation of Gold Indonesia Program–which was initiated to elevate the Indonesia’s sports achievement in international level-by analyzing the supporting and inhibiting factors in the implementation process and modify it. This study collected data from informants in Provincial Government of Jakarta, the Indonesian Ministry of Youth and Sport, National Olympic Committee (KOI), National Sport Committee of Indonesia (KONI),  PRIMA Executive Council, PRIMA Acting Unit, Board sports and sport stakeholders. This study was conducted in qualitative method with case study-explanatory descriptive analysis and focusing on Indonesian Gold Program. This study found that the Gold Indonesian Program was not successful because all fundamental factors in this program–consist of communication, resources, attitudes, bureaucratic structure, environment, size and destination, Politics, Funding, and recruitment-did not well synergize. In other words, the limit factors are more dominating rather than contributing factors that stimulate ineffective implementation.Key words : Policy Implementation Program, Gold Indonesia Program
Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka Uji, Andi Yanti Tenri
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep kemitraan dalam pembangunan bandara Swadaya di Kabupaten Kolaka, dengan melihat dari mekanisme, struktur dan insentif dari kemitraan.Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Swasta dalam Pembangunan Bandar Udara Swadaya Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka diihat dari mekanisme, struktur dan insentif terlaksana dengan baik dan efektif. Dari pelaksanaan kemitraan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kolaka dengan meningkatnya pendapatan dan juga memudahkan masuknya Investor di Kabupaten Kolaka.
Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat Rizal, Yose
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berimplikasi pada prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik dengan melihat pada indikator manajemen keuangan, manajemen respons dan kekuatan institusi. Inilah aspek penting yang harus diperbaiki melalui agenda reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga menemukan indikator penting yang dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki prinsip akuntabilitas ini adalah kesediaan berubah untuk menjadi lebih baik. Inilah dasar reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan. Namun, dalam proses reformasi birokrasi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar justru hanya menguatkan aspek kelembagaan dan pengaturan  tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang berkembang. Penelitian ini menyimpulkan pemerintah daerah cenderung menggunakan paradigma administrasi publik lama ketimbang paradigma manajemen publik baru. Kata kunci : Akuntabilitas, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Publik BaruAbstract : This study aims to investigate the implementation of the principle of public accountability in local governance. Public accountability is a basic principle in the implementation of good governance and also has implications for the principle of transparency, effectiveness, efficiency and participation. This study found that public accountability in governance has not been implemented properly by looking at the indicators of financial management, response management and the strength of the institution. These factors are important aspects that should be improved through bureaucratic reform agenda in which has been implemented by local government, especially at provincial and district levels. In addition, the study also found the degree of willingness of local governments to change for the better system can improve the accountability principle. This is the basis of bureaucratic reform is now implemented. However, in the process of bureaucratic reform which was conducted by the West Sumatra Provincial Government and the Regency of Tanah Datar only strengthen the institutional aspects and settings but ignore the expectations of the community. This study concluded local governments tend to use the old paradigm of public administration rather than new public management paradigmKey words : Accountability, Bureaucracy Reform, New Public Management